Bertemu UNEP, Kemenhut Perkuat Kerja Sama di Bidang Kehutanan Internasional
Kamis, 13 November 2025 - 13:22 WIB
loading...
Wamenhut Rohmat Marzuki (kanan) bertemu dengan Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen di Kantor UNEP, dalam rangkaian kegiatan COP-30 Belem, Brasil, Senin (10/11/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
BELEM - Kementerian Kehutanan memperkuat komitmen kerja sama global di bidang kehutanan dan lingkungan hidup . Hal itu ditandai dengan pertemuan bilateral antara Wamenhut Rohmat Marzuki dengan Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme (UNEP) Inger Andersen di Kantor UNEP, dalam rangkaian kegiatan COP-30 Belem, Brasil, Senin (10/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wamenhut mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan UNEP melalui Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini ditandatangani pada Oktober 2024 antara UNEP dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelum transisi kelembagaan. Baca juga: Norwegia Puji Indonesia Akui 1,4 Juta Hektare Hutan Adat
Meski MoU belum sepenuhnya diimplementasikan pasca-transisi, Wamenhut menegaskan, kesepakatan tersebut menjadi fondasi kuat untuk melanjutkan dan memperluas kolaborasi di bidang kehutanan. “Kami memandang kerja sama antara Indonesia dan UNEP sebagai langkah penting untuk memperkuat aksi global dalam perlindungan hutan, mitigasi perubahan iklim, serta pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada hutan,” katanya.
Ada tiga prioritas strategis Kementerian Kehutanan. Ketiganya yakni penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengembangan model multiusaha kehutanan, serta percepatan pengakuan dan pemberdayaan hutan sosial dan hutan adat . Meski demikian, Wamenhut menegaskan Program FOLU Net Sink 2030 tetap menjadi agenda strategis nasional untuk mencapai net zero emission di sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030.
Wamenhut menekankan pentingnya dukungan UNEP dalam memperkuat pelaksanaan program ini. Terutama pada bidang restorasi hutan dan lahan gambut, peningkatan sistem MRV, safeguards lingkungan dan sosial, pengembangan kapasitas, serta pembiayaan inovatif untuk REDD+.
Dalam pertemuan tersebut, Wamenhut mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan UNEP melalui Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini ditandatangani pada Oktober 2024 antara UNEP dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelum transisi kelembagaan. Baca juga: Norwegia Puji Indonesia Akui 1,4 Juta Hektare Hutan Adat
Meski MoU belum sepenuhnya diimplementasikan pasca-transisi, Wamenhut menegaskan, kesepakatan tersebut menjadi fondasi kuat untuk melanjutkan dan memperluas kolaborasi di bidang kehutanan. “Kami memandang kerja sama antara Indonesia dan UNEP sebagai langkah penting untuk memperkuat aksi global dalam perlindungan hutan, mitigasi perubahan iklim, serta pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada hutan,” katanya.
Ada tiga prioritas strategis Kementerian Kehutanan. Ketiganya yakni penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengembangan model multiusaha kehutanan, serta percepatan pengakuan dan pemberdayaan hutan sosial dan hutan adat . Meski demikian, Wamenhut menegaskan Program FOLU Net Sink 2030 tetap menjadi agenda strategis nasional untuk mencapai net zero emission di sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030.
Wamenhut menekankan pentingnya dukungan UNEP dalam memperkuat pelaksanaan program ini. Terutama pada bidang restorasi hutan dan lahan gambut, peningkatan sistem MRV, safeguards lingkungan dan sosial, pengembangan kapasitas, serta pembiayaan inovatif untuk REDD+.
Lihat Juga :
