Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Wujud Rekonsiliasi Damai
Senin, 10 November 2025 - 17:43 WIB
loading...
Presiden Ke-2 RI Soeharto akhirnya mendapat gelar pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Presiden Ke-2 RI Soeharto akhirnya mendapat gelar pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Presiden Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh menjadi pahlawan nasional termasuk Soeharto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Penetapan ini merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi dari negara atas jasa-jasa mereka yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Soeharto dinilai berjasa saat menjadi Wakil Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yogyakarta usai proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Saat itu, Soeharto memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada 1945.
Baca juga: Akademisi soal Gelar Pahlawan Soeharto: Sudah Pimpin Indonesia Puluhan Tahun dan Banyak yang Dibangun
Guru Besar Bidang Resolusi Konflik dan Damai Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ) Prof Abdul Haris Fatgehipon menuturkan Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional atas jasa dan pengabdiannya dalam membangun bangsa, terutama dalam bidang pertanian, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Dia mengajak masyarakat merenungkan kembali makna kepahlawanan dari sudut pandang spiritual dan moral. Gelar pahlawan bukan sekadar simbol melainkan pengakuan atas dedikasi yang memberi manfaat besar bagi rakyat dan negara.
“Para pahlawan sejati, termasuk Pak Harto tidak membutuhkan gelar. Yang paling penting adalah doa, penghargaan, dan penerusan semangat perjuangan oleh generasi penerus,” ujar Haris.
Menurut dia, Soeharto memenuhi banyak aspek kepahlawanan baik sebagai prajurit yang berjuang dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pembebasan Irian Barat maupun sebagai pemimpin yang menyelamatkan ekonomi nasional dari krisis pasca-Orde Lama.
“Pak Harto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya.
Haris juga menyoroti warisan konkret pemerintahan Soeharto yang masih dirasakan hingga kini seperti RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, serta beasiswa Supersemar yang telah membantu jutaan pelajar di seluruh Indonesia.
Dia menekankan pentingnya melihat sejarah secara jujur dan menyeluruh. Pengakuan terhadap jasa besar Soeharto tidak berarti mengabaikan sisi-sisi kelam yang turut menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
“Setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Soeharto pun tidak luput dari kritik atas praktik KKN dan insiden kemanusiaan di masa pemerintahannya. Namun, yang lebih penting kita belajar agar kesalahan serupa tidak terulang,” ungkapnya.
Haris mengajak generasi muda mengambil nilai keteladanan dari para pemimpin bangsa tanpa terjebak pada glorifikasi masa lalu. Semangat membangun bangsa dengan keikhlasan adalah makna kepahlawanan sejati.
“Gelar pahlawan hanyalah bentuk penghargaan negara, tetapi yang abadi adalah nilai perjuangan dan pengabdian yang ditinggalkan bagi bangsa,” kata Haris.
Penetapan ini merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi dari negara atas jasa-jasa mereka yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Soeharto dinilai berjasa saat menjadi Wakil Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yogyakarta usai proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Saat itu, Soeharto memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada 1945.
Baca juga: Akademisi soal Gelar Pahlawan Soeharto: Sudah Pimpin Indonesia Puluhan Tahun dan Banyak yang Dibangun
Guru Besar Bidang Resolusi Konflik dan Damai Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ) Prof Abdul Haris Fatgehipon menuturkan Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional atas jasa dan pengabdiannya dalam membangun bangsa, terutama dalam bidang pertanian, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Dia mengajak masyarakat merenungkan kembali makna kepahlawanan dari sudut pandang spiritual dan moral. Gelar pahlawan bukan sekadar simbol melainkan pengakuan atas dedikasi yang memberi manfaat besar bagi rakyat dan negara.
“Para pahlawan sejati, termasuk Pak Harto tidak membutuhkan gelar. Yang paling penting adalah doa, penghargaan, dan penerusan semangat perjuangan oleh generasi penerus,” ujar Haris.
Menurut dia, Soeharto memenuhi banyak aspek kepahlawanan baik sebagai prajurit yang berjuang dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pembebasan Irian Barat maupun sebagai pemimpin yang menyelamatkan ekonomi nasional dari krisis pasca-Orde Lama.
“Pak Harto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya.
Haris juga menyoroti warisan konkret pemerintahan Soeharto yang masih dirasakan hingga kini seperti RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, serta beasiswa Supersemar yang telah membantu jutaan pelajar di seluruh Indonesia.
Dia menekankan pentingnya melihat sejarah secara jujur dan menyeluruh. Pengakuan terhadap jasa besar Soeharto tidak berarti mengabaikan sisi-sisi kelam yang turut menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
“Setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Soeharto pun tidak luput dari kritik atas praktik KKN dan insiden kemanusiaan di masa pemerintahannya. Namun, yang lebih penting kita belajar agar kesalahan serupa tidak terulang,” ungkapnya.
Haris mengajak generasi muda mengambil nilai keteladanan dari para pemimpin bangsa tanpa terjebak pada glorifikasi masa lalu. Semangat membangun bangsa dengan keikhlasan adalah makna kepahlawanan sejati.
“Gelar pahlawan hanyalah bentuk penghargaan negara, tetapi yang abadi adalah nilai perjuangan dan pengabdian yang ditinggalkan bagi bangsa,” kata Haris.
(jon)
Lihat Juga :
