Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Penghormatan pada Tokoh Bangsa
Sabtu, 08 November 2025 - 20:44 WIB
loading...
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur Emanuel Mikael Kota mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum Presiden Soeharto berpotensi membuka kembali luka sejarah.
Megawati sebelumnya mengungkapkan keberatannya dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, 1 November 2025, dengan alasan keluarganya masih menyimpan trauma masa lalu, termasuk peristiwa sulitnya pemakaman Presiden Soekarno di era pemerintahan Soeharto.
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur Emanuel Mikael Kota, menilai menegaskan pahlawan nasional adalah simbol pengakuan bangsa, bukan arena retaliasi politik antargenerasi.
Baca juga: Hadirkan Pemerataan Pembangunan hingga Papua, Soeharto Dinilai Layak Jadi Pahlawan Nasional
“Kalau penghormatan pada tokoh bangsa masih diukur dari luka masa lalu, maka bangsa ini tidak sedang berdamai, tapi sedang berbalas rasa. Kita perlu rekonsiliasi, bukan retaliasi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Emanuel, jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional, membangun pertanian, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia selama puluhan tahun tak bisa dihapus hanya karena perbedaan pandangan politik. Emanuel menilai, setiap pemimpin memiliki catatan, namun sejarah yang utuh harus diukur dari dampak perjuangannya terhadap negara, bukan dari sisi personal semata.
“Soeharto bukan tanpa cela, tapi beliau juga bukan tanpa jasa. Beliau pemimpin yang melanjutkan estafet sejarah dari Soekarno, bukan pemutusnya,” tuturnya.
Baca juga: Akademisi Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bisa Jadi Simbol Rekonsiliasi Nasional
Emanuel menilai, bangsa Indonesia seharusnya mampu bersikap dewasa terhadap perbedaan tafsir sejarah. Ia mengingatkan bahwa dendam politik yang diwariskan hanya akan menciptakan jarak antargenerasi, bukan kedewasaan bernegara. “Kalau dendam terus dipelihara, nanti anak cucu kita belajar sakit hati, bukan belajar menghargai sejarah,” ujarnya.
Emanuel mengajak seluruh elemen politik untuk menjadi contoh dalam memupuk semangat persatuan. Menurutnya, semua partai di Indonesia sering menyerukan damai dan persatuan, maka seharusnya juga mampu menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi masa lalu bangsa.
“Rekonsiliasi jadi wujud kematangan politik, sedangkan retaliasi hanya menunjukkan kita belum tuntas memahami makna kebangsaan,” tegasnya.
Emanuel menaruh penghormatan terhadap tokoh bangsa seharusnya menjadi ruang edukatif bagi generasi muda untuk mengenal perjalanan panjang Indonesia secara objektif, bukan emosional.
“Bangsa besar bukan bangsa tanpa luka, tapi bangsa yang bisa memaafkan dan terus melangkah. Gelar pahlawan untuk Soeharto bukan tentang masa lalu, tapi tentang kemauan bangsa ini untuk berdamai,” pungkasnya.
Megawati sebelumnya mengungkapkan keberatannya dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, 1 November 2025, dengan alasan keluarganya masih menyimpan trauma masa lalu, termasuk peristiwa sulitnya pemakaman Presiden Soekarno di era pemerintahan Soeharto.
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur Emanuel Mikael Kota, menilai menegaskan pahlawan nasional adalah simbol pengakuan bangsa, bukan arena retaliasi politik antargenerasi.
Baca juga: Hadirkan Pemerataan Pembangunan hingga Papua, Soeharto Dinilai Layak Jadi Pahlawan Nasional
“Kalau penghormatan pada tokoh bangsa masih diukur dari luka masa lalu, maka bangsa ini tidak sedang berdamai, tapi sedang berbalas rasa. Kita perlu rekonsiliasi, bukan retaliasi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Emanuel, jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional, membangun pertanian, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia selama puluhan tahun tak bisa dihapus hanya karena perbedaan pandangan politik. Emanuel menilai, setiap pemimpin memiliki catatan, namun sejarah yang utuh harus diukur dari dampak perjuangannya terhadap negara, bukan dari sisi personal semata.
“Soeharto bukan tanpa cela, tapi beliau juga bukan tanpa jasa. Beliau pemimpin yang melanjutkan estafet sejarah dari Soekarno, bukan pemutusnya,” tuturnya.
Baca juga: Akademisi Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bisa Jadi Simbol Rekonsiliasi Nasional
Emanuel menilai, bangsa Indonesia seharusnya mampu bersikap dewasa terhadap perbedaan tafsir sejarah. Ia mengingatkan bahwa dendam politik yang diwariskan hanya akan menciptakan jarak antargenerasi, bukan kedewasaan bernegara. “Kalau dendam terus dipelihara, nanti anak cucu kita belajar sakit hati, bukan belajar menghargai sejarah,” ujarnya.
Emanuel mengajak seluruh elemen politik untuk menjadi contoh dalam memupuk semangat persatuan. Menurutnya, semua partai di Indonesia sering menyerukan damai dan persatuan, maka seharusnya juga mampu menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi masa lalu bangsa.
“Rekonsiliasi jadi wujud kematangan politik, sedangkan retaliasi hanya menunjukkan kita belum tuntas memahami makna kebangsaan,” tegasnya.
Emanuel menaruh penghormatan terhadap tokoh bangsa seharusnya menjadi ruang edukatif bagi generasi muda untuk mengenal perjalanan panjang Indonesia secara objektif, bukan emosional.
“Bangsa besar bukan bangsa tanpa luka, tapi bangsa yang bisa memaafkan dan terus melangkah. Gelar pahlawan untuk Soeharto bukan tentang masa lalu, tapi tentang kemauan bangsa ini untuk berdamai,” pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
