Muncul Wacana Peleburan BPKH ke Kemenhaj, Gus Irfan: Keputusan Ada di DPR
Kamis, 06 November 2025 - 06:38 WIB
loading...
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengaku telah mendengar adanya gagasan untuk meleburkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) ke Kementerian Haji dan Umrah. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengaku telah mendengar adanya gagasan untuk meleburkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) ke Kementerian Haji dan Umrah. Meski begitu, Gus Irfan, sapaan akrabnya, peleburan BPKH ke Kementerian Haji dan Umrah tergantung dari keputusan lembaga legislatif.
"Memang ada beberapa pemikiran untuk penyatuan (BPKH) ke Kemenhaj. Tapi lagi-lagi keputusan ada di teman-teman DPR," ujaf Gus Irfan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Baca juga: Kemenhaj Buka Seleksi PPIH Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
Saat disinggung perihal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Gus Irfan menegaskan, pihaknya tak terlibat dalam proses pembahasan tersebut.
"Kami tidak dalam proses. Tapi mudah-mudahan pengelolaan keuangan haji, apapun keputusan DPR nanti ya kita pasti jalanin," ujar Gus Irfan.
Sekedar informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Rabu (5/11/2025).
Anggota Baleg sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII, Abidin Fikri menjelaskan, penyusunan revisi RUU Perubahan atas UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini telah dilaksanakan oleh Panja Komisi VIII DPR.
Baca juga: Menhaj: Pelunasan Tahap Pertama Haji 2026 Mulai 19 November
"Terdapat 33 Pasal yang berubah, 6 Pasal tambahan baru, serta 27 Pasal tetap," kata Fikri dalam Rapat Pleno Pengusul Atas Pengharmonisasian Tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji.
Ia menjelaskan, revisi itu didasari lantaran BPKH dianggap belum optimal dalam melaksanakan tugas yakni, mengelola keuangan haji.
"BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat termasuk mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang dianggap tidak memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas," pungkasnya.
"Memang ada beberapa pemikiran untuk penyatuan (BPKH) ke Kemenhaj. Tapi lagi-lagi keputusan ada di teman-teman DPR," ujaf Gus Irfan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Baca juga: Kemenhaj Buka Seleksi PPIH Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
Saat disinggung perihal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Gus Irfan menegaskan, pihaknya tak terlibat dalam proses pembahasan tersebut.
"Kami tidak dalam proses. Tapi mudah-mudahan pengelolaan keuangan haji, apapun keputusan DPR nanti ya kita pasti jalanin," ujar Gus Irfan.
Sekedar informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Rabu (5/11/2025).
Anggota Baleg sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII, Abidin Fikri menjelaskan, penyusunan revisi RUU Perubahan atas UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini telah dilaksanakan oleh Panja Komisi VIII DPR.
Baca juga: Menhaj: Pelunasan Tahap Pertama Haji 2026 Mulai 19 November
"Terdapat 33 Pasal yang berubah, 6 Pasal tambahan baru, serta 27 Pasal tetap," kata Fikri dalam Rapat Pleno Pengusul Atas Pengharmonisasian Tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji.
Ia menjelaskan, revisi itu didasari lantaran BPKH dianggap belum optimal dalam melaksanakan tugas yakni, mengelola keuangan haji.
"BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat termasuk mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang dianggap tidak memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
