Penyaluran Dana Otsus Diusulkan lewat BLT ke Rakyat Papua
Rabu, 05 November 2025 - 08:09 WIB
loading...
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) Yanni mengikuti Rapat Pleno BP3OKP yang dipimpin Wapres Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025). Foto: Ist
A
A
A
MANOKWARI - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) Yanni mengusulkan terobosan baru dalam tata kelola dana otonomi khusus (Otsus). Dia meminta sebagian besar dana Otsus dialokasikan langsung kepada rakyat Papua melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) .
Usulan ini disampaikan Yanni saat mengikuti Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Baca juga: Gunakan Pendekatan Kesejahteraan, Pemerintah Naikkan Dana Otsus Papua
Ketua DPD Partai Gerindra Papua itu menyampaikan tiga poin penting kepada Gibran agar menjadi pertimbangan pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia di Papua.
"Selama 24 tahun Otsus berjalan, banyak infrastruktur dibangun, tetapi kualitas hidup masyarakat Papua tidak berubah signifikan. Karena itu saya mengusulkan dana Otsus diberikan langsung ke rakyat melalui rekening penerima," ujar Yanni.
Menurut dia, BLT akan mengurangi risiko company lost atau kebocoran anggaran yang selama ini sering terjadi karena tata kelola dan manajemen pemerintahan yang belum optimal.
Yanni juga meminta pemberian BLT diatur secara berkeadilan dengan nominal lebih besar bagi guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam membangun manusia Papua.
"Kalau dananya langsung masuk ke rekening rakyat Papua lebih transparan dan langsung memperkuat ekonomi keluarga. Dampaknya bisa ke pendidikan, kesehatan, sampai menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Papua," ungkapnya.
Gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa melalui BLT yang adil kualitas hidupa manusia di Papua akan terangkat. Pembangunan manusia merupakan inti dari kesejahteraan rakyat sekaligus faktor utama keberhasilan Otonomi Khusus.
Dia mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Gary S Becker yang melalui teori human capital menempatkan investasi pada manusia, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Selain BLT, Yanni juga menyoroti formula pembiayaan Otsus yang saat ini hanya sebesar 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Menurut dia, angka ini tidak relevan lagi setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi, karena ruang fiskal menjadi semakin terbatas.
"Bagaimana mau mempercepat pembangunan kalau keuangannya tidak memungkinkan? Saya mengusulkan dinaikkan menjadi 6 persen dari DAU nasional. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara saat ini. Kenaikan awal bisa dilakukan di angka 3 persen agar lebih realistis dan berkeadilan," ujar Yanni.
Kenaikan alokasi dana Otsus ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal antarwilayah agar Papua memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk memperkuat layanan publik dan mengatasi ketimpangan.
Pada kesempatan sama, Yanni juga mengangkat pentingnya memperkuat identitas kultural dan spiritual Papua. Dia mengusulkan agar Papua diberi predikat Tanah Injili yang Diberkati atau sebutan lain yang memiliki spirit serupa sebagai penghormatan terhadap sejarah dan karakter masyarakat Papua.
"Di barat ada Aceh dengan sebutan Serambi Mekkah, di tengah ada Bali sebagai Pulau Dewata. Papua yang berada di timur Indonesia juga perlu dikenali dengan identitas yang bermartabat yakni Tanah Injili yang Diberkati," ujarnya.
Menurut Yanni, sebutan ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi agama lain, tetapi sebagai simbol roh Otonomi Khusus yang menegaskan jati diri dan kebanggaan masyarakat Papua sebagai bagian dari Indonesia.
Usulan ini disampaikan Yanni saat mengikuti Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Baca juga: Gunakan Pendekatan Kesejahteraan, Pemerintah Naikkan Dana Otsus Papua
Ketua DPD Partai Gerindra Papua itu menyampaikan tiga poin penting kepada Gibran agar menjadi pertimbangan pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia di Papua.
"Selama 24 tahun Otsus berjalan, banyak infrastruktur dibangun, tetapi kualitas hidup masyarakat Papua tidak berubah signifikan. Karena itu saya mengusulkan dana Otsus diberikan langsung ke rakyat melalui rekening penerima," ujar Yanni.
Menurut dia, BLT akan mengurangi risiko company lost atau kebocoran anggaran yang selama ini sering terjadi karena tata kelola dan manajemen pemerintahan yang belum optimal.
Yanni juga meminta pemberian BLT diatur secara berkeadilan dengan nominal lebih besar bagi guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam membangun manusia Papua.
"Kalau dananya langsung masuk ke rekening rakyat Papua lebih transparan dan langsung memperkuat ekonomi keluarga. Dampaknya bisa ke pendidikan, kesehatan, sampai menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Papua," ungkapnya.
Gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa melalui BLT yang adil kualitas hidupa manusia di Papua akan terangkat. Pembangunan manusia merupakan inti dari kesejahteraan rakyat sekaligus faktor utama keberhasilan Otonomi Khusus.
Dia mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Gary S Becker yang melalui teori human capital menempatkan investasi pada manusia, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Selain BLT, Yanni juga menyoroti formula pembiayaan Otsus yang saat ini hanya sebesar 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Menurut dia, angka ini tidak relevan lagi setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi, karena ruang fiskal menjadi semakin terbatas.
"Bagaimana mau mempercepat pembangunan kalau keuangannya tidak memungkinkan? Saya mengusulkan dinaikkan menjadi 6 persen dari DAU nasional. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara saat ini. Kenaikan awal bisa dilakukan di angka 3 persen agar lebih realistis dan berkeadilan," ujar Yanni.
Kenaikan alokasi dana Otsus ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal antarwilayah agar Papua memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk memperkuat layanan publik dan mengatasi ketimpangan.
Pada kesempatan sama, Yanni juga mengangkat pentingnya memperkuat identitas kultural dan spiritual Papua. Dia mengusulkan agar Papua diberi predikat Tanah Injili yang Diberkati atau sebutan lain yang memiliki spirit serupa sebagai penghormatan terhadap sejarah dan karakter masyarakat Papua.
"Di barat ada Aceh dengan sebutan Serambi Mekkah, di tengah ada Bali sebagai Pulau Dewata. Papua yang berada di timur Indonesia juga perlu dikenali dengan identitas yang bermartabat yakni Tanah Injili yang Diberkati," ujarnya.
Menurut Yanni, sebutan ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi agama lain, tetapi sebagai simbol roh Otonomi Khusus yang menegaskan jati diri dan kebanggaan masyarakat Papua sebagai bagian dari Indonesia.
(jon)
Lihat Juga :
