Pejabat Publik PKS Harus Bersih, Peduli, Profesional, dan Negarawan
Senin, 03 November 2025 - 12:26 WIB
loading...
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pejabat publik Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Hal tersebut dikatakan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 bertema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat” di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PKS se-Indonesia. Almuzzammil menegaskan komitmen kuat seluruh pejabat publik PKS untuk berkontribusi nyata dalam menyukseskan program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dia menjelaskan, Bimteknas bukan sekadar kegiatan rutin partai, melainkan momentum strategis untuk mengokohkan sinergi, memperkuat kompetensi, dan membangun kolaborasi antarlembaga dan antarpejabat publik PKS di seluruh tingkatan.
Baca juga: Pertemuan Petinggi PKS dan Menhan Tidak Bahas Kabinet, Sohibul Iman Sebut Nama Yassierli
“Bimteknas ini menjadi ajang bagi seluruh pejabat publik PKS untuk meneguhkan komitmen, meningkatkan kapasitas, dan mempererat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita siap bersinergi dengan pemerintah demi kesejahteraan rakyat,” ujar Almuzzammil dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pejabat publik PKS harus benar-benar hidup dan terimplementasi dalam kerja nyata, bukan hanya menjadi slogan atau jargon politik. “Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai ini bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” ucapnya.
Menurutnya, makna “bersih” berarti taat hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan. “Kita ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip Zero Case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” tegasnya.
Nilai “peduli”, lanjutnya, diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya. Sementara itu, “profesional” menandakan kesiapan dan kompetensi setiap pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif.
Adapun nilai “negarawan”, kata Almuzzammil, adalah sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral. “Kita ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Almuzzammil menutup sambutannya dengan menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS menjadikan amanah yang diemban sebagai ladang pengabdian. “Kita ingin rakyat benar-benar merasakan kehadiran pejabat publik PKS yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Inilah cara kita berkhidmat untuk Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut Almuzzammil menegaskan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif sebagai amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances. Ia mencontohkan bagaimana PKS sejak awal konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dinilai bermasalah secara kebijakan dan pembiayaan.
“Ketika program kereta cepat, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif. Kita meminta dibentuk panitia khusus (Pansus) dan menegaskan agar dana APBN tidak digunakan, supaya APBN tetap fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kritik PKS tersebut kini terbukti relevan dengan munculnya berbagai perdebatan publik terkait beban keuangan negara akibat proyek tersebut. “Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas,” tambahnya.
Almuzzammil menegaskan, PKS akan terus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal. “Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” ujarnya.
dia pun menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menurutnya sejak awal menuai banyak kritik dari kalangan akademisi dan pakar lingkungan. “Serupa dengan proyek kereta cepat, pembangunan IKN juga bermasalah sejak perencanaan. Kritik dari akademisi menunjukkan proyek ini gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif,” ucapnya.
Dia menambahkan, kekhawatiran bahwa IKN akan menjadi “kota hantu” kini bahkan disorot media internasional seperti The Guardian, yang menulis artikel berjudul ‘Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ghost city.’
“PKS sejak awal konsisten menolak disahkannya Undang-Undang IKN karena cacat formil dan materiil. Pembahasannya tergesa-gesa, dan mengabaikan aspek historis Jakarta sebagai tempat proklamasi kemerdekaan. Nilai sejarah ini tidak boleh dipinggirkan,” tegasnya.
Dia menuturkan, pemerataan pembangunan tidak harus dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia.
“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PKS se-Indonesia. Almuzzammil menegaskan komitmen kuat seluruh pejabat publik PKS untuk berkontribusi nyata dalam menyukseskan program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dia menjelaskan, Bimteknas bukan sekadar kegiatan rutin partai, melainkan momentum strategis untuk mengokohkan sinergi, memperkuat kompetensi, dan membangun kolaborasi antarlembaga dan antarpejabat publik PKS di seluruh tingkatan.
Baca juga: Pertemuan Petinggi PKS dan Menhan Tidak Bahas Kabinet, Sohibul Iman Sebut Nama Yassierli
“Bimteknas ini menjadi ajang bagi seluruh pejabat publik PKS untuk meneguhkan komitmen, meningkatkan kapasitas, dan mempererat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita siap bersinergi dengan pemerintah demi kesejahteraan rakyat,” ujar Almuzzammil dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pejabat publik PKS harus benar-benar hidup dan terimplementasi dalam kerja nyata, bukan hanya menjadi slogan atau jargon politik. “Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai ini bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” ucapnya.
Menurutnya, makna “bersih” berarti taat hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan. “Kita ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip Zero Case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” tegasnya.
Nilai “peduli”, lanjutnya, diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya. Sementara itu, “profesional” menandakan kesiapan dan kompetensi setiap pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif.
Adapun nilai “negarawan”, kata Almuzzammil, adalah sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral. “Kita ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Almuzzammil menutup sambutannya dengan menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS menjadikan amanah yang diemban sebagai ladang pengabdian. “Kita ingin rakyat benar-benar merasakan kehadiran pejabat publik PKS yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Inilah cara kita berkhidmat untuk Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut Almuzzammil menegaskan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif sebagai amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances. Ia mencontohkan bagaimana PKS sejak awal konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dinilai bermasalah secara kebijakan dan pembiayaan.
“Ketika program kereta cepat, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif. Kita meminta dibentuk panitia khusus (Pansus) dan menegaskan agar dana APBN tidak digunakan, supaya APBN tetap fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kritik PKS tersebut kini terbukti relevan dengan munculnya berbagai perdebatan publik terkait beban keuangan negara akibat proyek tersebut. “Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas,” tambahnya.
Almuzzammil menegaskan, PKS akan terus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal. “Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” ujarnya.
dia pun menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menurutnya sejak awal menuai banyak kritik dari kalangan akademisi dan pakar lingkungan. “Serupa dengan proyek kereta cepat, pembangunan IKN juga bermasalah sejak perencanaan. Kritik dari akademisi menunjukkan proyek ini gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif,” ucapnya.
Dia menambahkan, kekhawatiran bahwa IKN akan menjadi “kota hantu” kini bahkan disorot media internasional seperti The Guardian, yang menulis artikel berjudul ‘Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ghost city.’
“PKS sejak awal konsisten menolak disahkannya Undang-Undang IKN karena cacat formil dan materiil. Pembahasannya tergesa-gesa, dan mengabaikan aspek historis Jakarta sebagai tempat proklamasi kemerdekaan. Nilai sejarah ini tidak boleh dipinggirkan,” tegasnya.
Dia menuturkan, pemerataan pembangunan tidak harus dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia.
“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
