Biaya Haji 2026 Turun, Kualitas Pelayanan Harus Tetap Maksimal
Kamis, 30 Oktober 2025 - 16:46 WIB
loading...
Jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan DPR mengumumkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta. Dari jumlah itu, jemaah membayar Rp54,1 juta.
Menurut Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj, postur tersebut cukup moderat. "Di tengah situasi perekonomian nasional maupun global yang masih belum stabil, ternyata masih bisa dilakukan efesiensi," kata Mustolih kepada SindoNews, Kamis (30/10/2025).
Mustolih mengatakan, biaya haji kali ini bisa menjaga dua kutub kepentingan yang selalu tarik-menarik yaitu upaya penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah bisa direalisasikan, pada saat yang sama subsidi biaya kepada jemaah dari nilai manfaat yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) juga tetap bisa dijaga tidak ada pembengkakan.
Baca Juga: Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR: Terlalu Kecil
"Jika ingin populis, bisa saja nilai manfaat dinaikkan, tapi dampak jangka panjangnya bisa mengganggu sistem keuangan haji. Idealnya, subsidi yang bersumber dari nilai manfaat ini ke depan harus terus dikurangi demi keberlanjutan (sustainability) jangka panjang keuangan haji. Karena jemaah haji ada yang antre sampai puluhan tahun," jelasnya.
Untuk diketahui, nilai manfaat dana haji yang bersumber dari setoran awal Rp5,5 juta calon jemaah yang masih antre mencapai Rp172 triliun diinvestasikan oleh BPKH ke berbagai instrumen dengan sistem syariah. Hasil investasi tersebut, kata Mustolih, dibagi ke tiga pos.
Pertama, subsidi untuk jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan rata-rata Rp33 juta-Rp35 juta per orang. Kedua, disalurkan kepada jemaah haji tunggu melalui akun virtual (virtual account) rata-rata hanya Rp500 ribu per orang setiap tahun. Ketiga, untuk operasional BPKH di kisaran 5 persen per tahun.
"Jumlah subsidi kepada jemaah haji yang berangkat lebih dulu dan jemaah haji tunggu jumlahnya terlalu timpang dan tidak adil, sehingga bisa membahayakan keberlangsungan keuangan haji dan BPKH. Maka harus terus dilakukan rasionalisasi secara bertahap," katanya.
Mustolih mengatakan, penurunan biaya tersebut sudah mulai mencerminkan harapan dan mandat Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di berbagai kesempatan agar biaya haji bisa terus diturunkan supaya tidak memberatkan masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci.
"Oleh sebab itu Komnas haji berharap Kemenhaj dan Panja Haji DPR bisa konsisten terhadap kesepakatan biaya yang sudah diumumkan kepada publik hingga tuntas seluruh pembahasan persiapan penyelenggaran haji di parlemen sampai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi payung hukum resminya."
Kata Mustolih, meski biaya haji tahun ini mengalami penurunan, Komnas Haji mendorong semua aspek kualitas pelayanan harus tetap maksimal, baik persiapan di Tanah Air, di Tanah Suci, puncak prosesi ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) hingga kembali ke Tanah Air.
"Apalagi penyelenggaraan tahun haji 2026 M/1447 H nanti merupakan tugas perdana Kemenhaj mengawal jemaah haji ke Tanah Suci. Tentuanya akan diawasi dan disorot oleh masyarakat luas dan tentu saja oleh presiden."
Menurut Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj, postur tersebut cukup moderat. "Di tengah situasi perekonomian nasional maupun global yang masih belum stabil, ternyata masih bisa dilakukan efesiensi," kata Mustolih kepada SindoNews, Kamis (30/10/2025).
Mustolih mengatakan, biaya haji kali ini bisa menjaga dua kutub kepentingan yang selalu tarik-menarik yaitu upaya penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah bisa direalisasikan, pada saat yang sama subsidi biaya kepada jemaah dari nilai manfaat yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) juga tetap bisa dijaga tidak ada pembengkakan.
Baca Juga: Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR: Terlalu Kecil
"Jika ingin populis, bisa saja nilai manfaat dinaikkan, tapi dampak jangka panjangnya bisa mengganggu sistem keuangan haji. Idealnya, subsidi yang bersumber dari nilai manfaat ini ke depan harus terus dikurangi demi keberlanjutan (sustainability) jangka panjang keuangan haji. Karena jemaah haji ada yang antre sampai puluhan tahun," jelasnya.
Untuk diketahui, nilai manfaat dana haji yang bersumber dari setoran awal Rp5,5 juta calon jemaah yang masih antre mencapai Rp172 triliun diinvestasikan oleh BPKH ke berbagai instrumen dengan sistem syariah. Hasil investasi tersebut, kata Mustolih, dibagi ke tiga pos.
Pertama, subsidi untuk jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan rata-rata Rp33 juta-Rp35 juta per orang. Kedua, disalurkan kepada jemaah haji tunggu melalui akun virtual (virtual account) rata-rata hanya Rp500 ribu per orang setiap tahun. Ketiga, untuk operasional BPKH di kisaran 5 persen per tahun.
"Jumlah subsidi kepada jemaah haji yang berangkat lebih dulu dan jemaah haji tunggu jumlahnya terlalu timpang dan tidak adil, sehingga bisa membahayakan keberlangsungan keuangan haji dan BPKH. Maka harus terus dilakukan rasionalisasi secara bertahap," katanya.
Mustolih mengatakan, penurunan biaya tersebut sudah mulai mencerminkan harapan dan mandat Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di berbagai kesempatan agar biaya haji bisa terus diturunkan supaya tidak memberatkan masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci.
"Oleh sebab itu Komnas haji berharap Kemenhaj dan Panja Haji DPR bisa konsisten terhadap kesepakatan biaya yang sudah diumumkan kepada publik hingga tuntas seluruh pembahasan persiapan penyelenggaran haji di parlemen sampai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi payung hukum resminya."
Kata Mustolih, meski biaya haji tahun ini mengalami penurunan, Komnas Haji mendorong semua aspek kualitas pelayanan harus tetap maksimal, baik persiapan di Tanah Air, di Tanah Suci, puncak prosesi ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) hingga kembali ke Tanah Air.
"Apalagi penyelenggaraan tahun haji 2026 M/1447 H nanti merupakan tugas perdana Kemenhaj mengawal jemaah haji ke Tanah Suci. Tentuanya akan diawasi dan disorot oleh masyarakat luas dan tentu saja oleh presiden."
(zik)
Lihat Juga :
