Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR: Terlalu Kecil
Rabu, 29 Oktober 2025 - 16:15 WIB
loading...
A
A
A
Meski ada penurunan, Komisi VIII DPR menilai ini belum mencerminkan transformasi institusi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Kami apresiasi langkah awal, tapi semangat perubahan harus lebih nyata. Seleksi penyedia jasa seperti transportasi udara masih kurang transparan,” ujar Abidin.
Politikus PDIP ini juga menekankan agar Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah segera menggodok ulang usulan biaya. “Jika metode penganggaran sama seperti tahun lalu, potensi bocor Rp5 triliun tetap ada. Kami tidak ingin terlibat dalam isu bancakan dana haji,” tegas Abidin.
Pemerintah telah membayarkan uang muka Rp2,7 triliun ke Arab Saudi untuk memesan kuota dan fasilitas Arafah-Mina dengan target pelunasan Bipih calon jemaah selesai Desember 2025. Kloter pertama dijadwalkan berangkat akhir April 2026.
Namun, Komisi VIII DPR mendesak agar efisiensi lebih difokuskan pada pengadaan lokal dan internasional untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.
Dia berharap pelajaran haji 2025 termasuk keluhan jemaah soal fasilitas tidak terulang. “Haji adalah rukun Islam kelima, ibadah suci yang harus terjangkau dan bebas korupsi. Komisi VIII siap kawal agar 2026 menjadi momentum perbaikan total,” ucapnya.
Politikus PDIP ini juga menekankan agar Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah segera menggodok ulang usulan biaya. “Jika metode penganggaran sama seperti tahun lalu, potensi bocor Rp5 triliun tetap ada. Kami tidak ingin terlibat dalam isu bancakan dana haji,” tegas Abidin.
Pemerintah telah membayarkan uang muka Rp2,7 triliun ke Arab Saudi untuk memesan kuota dan fasilitas Arafah-Mina dengan target pelunasan Bipih calon jemaah selesai Desember 2025. Kloter pertama dijadwalkan berangkat akhir April 2026.
Namun, Komisi VIII DPR mendesak agar efisiensi lebih difokuskan pada pengadaan lokal dan internasional untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.
Dia berharap pelajaran haji 2025 termasuk keluhan jemaah soal fasilitas tidak terulang. “Haji adalah rukun Islam kelima, ibadah suci yang harus terjangkau dan bebas korupsi. Komisi VIII siap kawal agar 2026 menjadi momentum perbaikan total,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
