Dianggap Gagal Tangkap Silfester Matutina, Mutasi Kajari Jaksel Dipertanyakan
Senin, 27 Oktober 2025 - 19:23 WIB
loading...
Kejari Jaksel dinilai gagal menangkap Silfester Matutina. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mempromosikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan dipertanyakan. Pasalnya, yang bersangkutan dinilai gagal mengeksekusi Silfester Matutina ke penjara .
"Ini aneh kok Kajari Jaksel yang gagal mengeksekusi Silfester malah dipromosikan ke Kejaksaan Agung. Ini harus dipertanyakan," kata Direktur Eksekutif KPK Watch, Yusuf Sahide, Senin (27/10/2025).
Seperti diberitakan Jaksa Agung ST Burhanudin memutasi sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri antara lain Kajari Jakarta Pusat, Kajari Jakarta Selatan dan Kajari Jakarta Barat.
Baca juga: Kejagung Bakal Ambil Langkah Hukum terhadap Silfester Matutina
Mutasi tersebut tertuang dalam surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-1425/10/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Eksekusi tersebut menjadi perhatian karena dinilai terlalu lama tertunda sejak putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Yusuf, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terlihat seperti melakukan pembiaran setelah putusan Mahkamah Agung pada 16 September 2019. Yusuf menilai sekalipun ada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, hal itu tidak seharusnya menunda eksekusi terhadap terpidana.
Baca juga: Tak Permasalahkan Silfester Ajukan PK, Kejagung: Tidak Menghentikan Eksekusi
“Selama ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkesan ada pembiaran paska putusan MA pada 16 september 2019, walaupun jika ada upaya Peninjauan Kembali (PK) pun seharusnya tidak menunda eksekusi, saya kira bayang rezim sebelumnya harus dibuang jauh-jauh oleh institusi penegak hukum, kita berharap di era kepemimpinan Prabowo dapat membawa citra penegak hukum semakin lebih baik,” ujar Yusuf.
Yusuf menambahkan di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, upaya penegakan hukum yang tegas menjadi penting untuk menjaga citra positif tersebut. Yusuf mengingatkan agar kejaksaan di bawah komando ST Burhanudin tidak memberi kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu, termasuk Silfester Matutina yang dikenal sebagai relawan Jokowi.
“Terutama di institusi kejaksaan dan ternyata hasil survey institusi kejaksaan dapat kepercayaan publik tertinggi di banding institusi penegak hukum lainnya, oleh karena itu kami dari KPK Watch Indonesia mengingatkan jangan sampai seorang Silfester Matutina yang sampai hari ini belum dieksekusi oleh kejaksaan dapat mencoreng citra kejaksaan,” lanjutnya.
Yusuf berharap di bawah pemerintahan baru, lembaga penegak hukum dapat menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Yusuf menilai momentum ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menegaskan komitmen terhadap supremasi hukum di Indonesia.
Di sisi lain, Kejagung membenarkan ada waktu kedaluwarsa dalam penanganan perkara. Namun, belum menyentuh waktu yang ditetapkan jika mengacu pada vonis penjara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina. "Kedaluwarsa ada, tapi kan ada ketentuannya. Kalau menurut kami masih jauh," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.
"Ini aneh kok Kajari Jaksel yang gagal mengeksekusi Silfester malah dipromosikan ke Kejaksaan Agung. Ini harus dipertanyakan," kata Direktur Eksekutif KPK Watch, Yusuf Sahide, Senin (27/10/2025).
Seperti diberitakan Jaksa Agung ST Burhanudin memutasi sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri antara lain Kajari Jakarta Pusat, Kajari Jakarta Selatan dan Kajari Jakarta Barat.
Baca juga: Kejagung Bakal Ambil Langkah Hukum terhadap Silfester Matutina
Mutasi tersebut tertuang dalam surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-1425/10/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Eksekusi tersebut menjadi perhatian karena dinilai terlalu lama tertunda sejak putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Yusuf, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terlihat seperti melakukan pembiaran setelah putusan Mahkamah Agung pada 16 September 2019. Yusuf menilai sekalipun ada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, hal itu tidak seharusnya menunda eksekusi terhadap terpidana.
Baca juga: Tak Permasalahkan Silfester Ajukan PK, Kejagung: Tidak Menghentikan Eksekusi
“Selama ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkesan ada pembiaran paska putusan MA pada 16 september 2019, walaupun jika ada upaya Peninjauan Kembali (PK) pun seharusnya tidak menunda eksekusi, saya kira bayang rezim sebelumnya harus dibuang jauh-jauh oleh institusi penegak hukum, kita berharap di era kepemimpinan Prabowo dapat membawa citra penegak hukum semakin lebih baik,” ujar Yusuf.
Yusuf menambahkan di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, upaya penegakan hukum yang tegas menjadi penting untuk menjaga citra positif tersebut. Yusuf mengingatkan agar kejaksaan di bawah komando ST Burhanudin tidak memberi kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu, termasuk Silfester Matutina yang dikenal sebagai relawan Jokowi.
“Terutama di institusi kejaksaan dan ternyata hasil survey institusi kejaksaan dapat kepercayaan publik tertinggi di banding institusi penegak hukum lainnya, oleh karena itu kami dari KPK Watch Indonesia mengingatkan jangan sampai seorang Silfester Matutina yang sampai hari ini belum dieksekusi oleh kejaksaan dapat mencoreng citra kejaksaan,” lanjutnya.
Yusuf berharap di bawah pemerintahan baru, lembaga penegak hukum dapat menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Yusuf menilai momentum ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menegaskan komitmen terhadap supremasi hukum di Indonesia.
Di sisi lain, Kejagung membenarkan ada waktu kedaluwarsa dalam penanganan perkara. Namun, belum menyentuh waktu yang ditetapkan jika mengacu pada vonis penjara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina. "Kedaluwarsa ada, tapi kan ada ketentuannya. Kalau menurut kami masih jauh," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.
(cip)
Lihat Juga :
