Idrus: Bahlil Jalankan Semangat Pancasila dan Konstitusi
Sabtu, 25 Oktober 2025 - 14:27 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham menilai sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi meme dan komentar negatif sejalan dengan filosofi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ideologi dan falsafah bangsa, Pancasila sebagai landasan kebijakan. Idrus mengatakan, konstruksi berpikir Presiden Prabowo mengajak untuk menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar bangsa yang harus dirawat.
“Merawat itu dengan nilai kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, patriotisme dan mengutamakan kepentingan rakyat,” kata Idrus, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Idrus, serangan dan framing negatif di media sosial terhadap Bahlil merupakan bentuk paradoks demokrasi di era keterbukaan informasi saat ini. Dia menggarisbawahi, berbagai kebijakan Bahlil di sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan keberhasilan dan keberpihakan yang sangat tegas kepada rakyat, bukan pada kelompok tertentu.
Baca juga: Idrus: Pemerintahan Prabowo Lakukan Penataan Mendasar, Golkar Siap Terdepan Mendukung
“Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil. Memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis. Memperjuangkan cita cita mulia dengan ketulusan dan niat baik, bukan dengan fitnah dan kebencian,” ujar Idrus.
“Yang dilakukan Pak Bahlil itu menjadikan rakyat sebagai subjek, pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan lagi sekedar sebagai objek, bahkan hanya penonton,” sambungnya.
Menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM telah menata dan melegalisasi sumur minyak masyarakat. Terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memberikan kesempatan kepada koperasi, BUMD dan UMKM mengelola 45.000 sumur minyak masyarakat.
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi 10.000 BOPD, menyerap 225 ribu tenaga kerja, dan memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat. Negara terus hadir dan berpihak pada masyarakat.
Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 memberikan kesempatan kepada koperasi, UMKM, dan BUMD untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan. Salah satu program penting dalam mendukung pemerataan listrik di seluruh pelosok negeri adalah Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan sambungan listrik secara mandiri.
Pada 2024, program ini telah menjangkau 155.429 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi 215.000 rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029 sebagai langkah percepatan penyediaan listrik di 10.068 lokasi untuk menjangkau lebih dari 1,2 juta calon pelanggan.
Khusus 2025, pembangunan Listrik Desa diprioritaskan pada 1.285 lokasi dengan target jangkauan pada 77.616 rumah tangga baru di berbagai pelosok tanah air. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus berikhtiar mewujudkan swasembada energi, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita Presiden.
Peningkatan produksi minyak bumi dilakukan melalui penerapan teknologi, reaktivasi sumur mati suri, serta eksplorasi potensi migas di wilayah Indonesia Timur. Periode Januari hingga September 2025, produksi minyak nasional (termasuk NGL) tercatat naik 4,79% menjadi 604,7 ribu barel per hari, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 610 ribu barel per hari.
Penguatan energi dalam negeri juga ditempuh melalui Program Mandatori B40, yang mengoptimalkan pemanfaatan biodiesel dari sawit. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan — menghemat devisa sebesar Rp93,43 triliun, menyerap 1,33 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi CO₂ hingga 28 juta ton pada tahun 2025.
Dalam sepuluh bulan terakhir, pemerintah telah meresmikan sejumlah proyek hilirisasi strategis dan menyerahkan 18 dokumen pra-feasibility study (pra-FS) untuk proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai USD 38,63 miliar atau setara dengan Rp618,13 triliun. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat rantai pasok industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kemampuan teknologi dan daya saing Indonesia di pasar global.
Kinerja sektor ESDM juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga semester I tahun 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM telah mencapai Rp183,3 triliun, atau 71,9 persen dari target 2025 sebesar Rp254,6 triliun. Capaian ini membuktikan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral tetap menjadi penopang utama penerimaan negara, sekaligus motor penggerak pembangunan nasional.
Realisasi investasi Januari – Agustus 2025 sebesar US$17,20 miliar, meningkat 8,5% dibandingkan realisasi periode sebelumnya pada 2024 yaitu US$ 15.85 miliar. Idrus mengungkapkan, Bahlil selalu memiliki komitmen sesuai arahan Presiden Prabowo.
Dikatakan Idrus, kesadaran Bahlil adalah tugasnya sebagai pembantu Presiden. “Cara berpikir ini membuat Bahlil selalu konsisten ada dalam lingkaran kebijakan sebagai pembantu Presiden,” ujarnya.
Idrus pun merespons langkah dua organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin (20/10/2025). Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Bahlil.
Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar Pasal 27 dan 28 UU ITE serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Namun, menurut Idrus, langkah tersebut sama sekali bukanlah perintah dari partai maupun dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
“Tidak ada kebijakan partai untuk melapor, apalagi perintah dari Ketua Umum. Ini murni ekspresi semangat anak muda yang ingin menjaga marwah organisasi dan pemimpinnya. Bagi kami, kritik, bahkan fitnah sekalipun, adalah bagian dari bunga-bunga perjuangan,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, perjuangan untuk Rakyat perlu proses, dan dalam proses itu banyak tantangan. Sejatinya, kata dia, tantangan itu tidak dilihat sebagai hambatan, tapi menjadi pemacu dan pemicu untuk maju secara kreatif melahirkan kebijakan program yang produktif untuk kesejahteraan rakyat.
“Ketika terkait kepentingan rakyat, Partai Golkar harus terdepan, Suara Rakyat-Suara Golkar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia merespons meme dan komentar negatif yang menyerang dirinya secara pribadi di media sosial. Bahlil mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil.
“Pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Saya kan bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, saya hanya anak kampung. Ibu saya buruh cuci, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu sudah biasa sejak saya SD,” cerita Bahlil di sela Konferensi Pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Namun, Bahlil menegaskan tidak akan membiarkan pihak mana pun mengintervensi arah kebijakan negara, terutama di bidang energi dan sumber daya mineral, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apa pun akan kita pertaruhkan tentang kedaulatan negara,” tegas Bahlil.
“Menteri itu pembantu presiden. Kalau apa yang diarahkan Presiden untuk menjaga muruah negara dan kedaulatan, jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak akan mundur,” pungkasnya.
“Merawat itu dengan nilai kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, patriotisme dan mengutamakan kepentingan rakyat,” kata Idrus, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Idrus, serangan dan framing negatif di media sosial terhadap Bahlil merupakan bentuk paradoks demokrasi di era keterbukaan informasi saat ini. Dia menggarisbawahi, berbagai kebijakan Bahlil di sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan keberhasilan dan keberpihakan yang sangat tegas kepada rakyat, bukan pada kelompok tertentu.
Baca juga: Idrus: Pemerintahan Prabowo Lakukan Penataan Mendasar, Golkar Siap Terdepan Mendukung
“Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil. Memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis. Memperjuangkan cita cita mulia dengan ketulusan dan niat baik, bukan dengan fitnah dan kebencian,” ujar Idrus.
“Yang dilakukan Pak Bahlil itu menjadikan rakyat sebagai subjek, pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan lagi sekedar sebagai objek, bahkan hanya penonton,” sambungnya.
Menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM telah menata dan melegalisasi sumur minyak masyarakat. Terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memberikan kesempatan kepada koperasi, BUMD dan UMKM mengelola 45.000 sumur minyak masyarakat.
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi 10.000 BOPD, menyerap 225 ribu tenaga kerja, dan memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat. Negara terus hadir dan berpihak pada masyarakat.
Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 memberikan kesempatan kepada koperasi, UMKM, dan BUMD untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan. Salah satu program penting dalam mendukung pemerataan listrik di seluruh pelosok negeri adalah Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan sambungan listrik secara mandiri.
Pada 2024, program ini telah menjangkau 155.429 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi 215.000 rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029 sebagai langkah percepatan penyediaan listrik di 10.068 lokasi untuk menjangkau lebih dari 1,2 juta calon pelanggan.
Khusus 2025, pembangunan Listrik Desa diprioritaskan pada 1.285 lokasi dengan target jangkauan pada 77.616 rumah tangga baru di berbagai pelosok tanah air. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus berikhtiar mewujudkan swasembada energi, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita Presiden.
Peningkatan produksi minyak bumi dilakukan melalui penerapan teknologi, reaktivasi sumur mati suri, serta eksplorasi potensi migas di wilayah Indonesia Timur. Periode Januari hingga September 2025, produksi minyak nasional (termasuk NGL) tercatat naik 4,79% menjadi 604,7 ribu barel per hari, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 610 ribu barel per hari.
Penguatan energi dalam negeri juga ditempuh melalui Program Mandatori B40, yang mengoptimalkan pemanfaatan biodiesel dari sawit. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan — menghemat devisa sebesar Rp93,43 triliun, menyerap 1,33 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi CO₂ hingga 28 juta ton pada tahun 2025.
Dalam sepuluh bulan terakhir, pemerintah telah meresmikan sejumlah proyek hilirisasi strategis dan menyerahkan 18 dokumen pra-feasibility study (pra-FS) untuk proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai USD 38,63 miliar atau setara dengan Rp618,13 triliun. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat rantai pasok industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kemampuan teknologi dan daya saing Indonesia di pasar global.
Kinerja sektor ESDM juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga semester I tahun 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM telah mencapai Rp183,3 triliun, atau 71,9 persen dari target 2025 sebesar Rp254,6 triliun. Capaian ini membuktikan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral tetap menjadi penopang utama penerimaan negara, sekaligus motor penggerak pembangunan nasional.
Realisasi investasi Januari – Agustus 2025 sebesar US$17,20 miliar, meningkat 8,5% dibandingkan realisasi periode sebelumnya pada 2024 yaitu US$ 15.85 miliar. Idrus mengungkapkan, Bahlil selalu memiliki komitmen sesuai arahan Presiden Prabowo.
Dikatakan Idrus, kesadaran Bahlil adalah tugasnya sebagai pembantu Presiden. “Cara berpikir ini membuat Bahlil selalu konsisten ada dalam lingkaran kebijakan sebagai pembantu Presiden,” ujarnya.
Idrus pun merespons langkah dua organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin (20/10/2025). Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Bahlil.
Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar Pasal 27 dan 28 UU ITE serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Namun, menurut Idrus, langkah tersebut sama sekali bukanlah perintah dari partai maupun dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
“Tidak ada kebijakan partai untuk melapor, apalagi perintah dari Ketua Umum. Ini murni ekspresi semangat anak muda yang ingin menjaga marwah organisasi dan pemimpinnya. Bagi kami, kritik, bahkan fitnah sekalipun, adalah bagian dari bunga-bunga perjuangan,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, perjuangan untuk Rakyat perlu proses, dan dalam proses itu banyak tantangan. Sejatinya, kata dia, tantangan itu tidak dilihat sebagai hambatan, tapi menjadi pemacu dan pemicu untuk maju secara kreatif melahirkan kebijakan program yang produktif untuk kesejahteraan rakyat.
“Ketika terkait kepentingan rakyat, Partai Golkar harus terdepan, Suara Rakyat-Suara Golkar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia merespons meme dan komentar negatif yang menyerang dirinya secara pribadi di media sosial. Bahlil mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil.
“Pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Saya kan bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, saya hanya anak kampung. Ibu saya buruh cuci, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu sudah biasa sejak saya SD,” cerita Bahlil di sela Konferensi Pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Namun, Bahlil menegaskan tidak akan membiarkan pihak mana pun mengintervensi arah kebijakan negara, terutama di bidang energi dan sumber daya mineral, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apa pun akan kita pertaruhkan tentang kedaulatan negara,” tegas Bahlil.
“Menteri itu pembantu presiden. Kalau apa yang diarahkan Presiden untuk menjaga muruah negara dan kedaulatan, jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak akan mundur,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
