Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo-Gibran, Hensat: Hantu-hantu Harus Diselesaikan
Jum'at, 24 Oktober 2025 - 14:17 WIB
loading...
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) dalam Podcast 8 Jam Nonstop ini digelar untuk menandai setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pada Jumat (24/10/2025). Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah target telah tercapai dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2025 lalu. Meski demikian, masih ada sejumlah masalah yang harus dibereskan agar tidak menjadi beban pemerintahan.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan hal itu saat dalam Podcast 8 Jam Nonstop di SindoNews, pada Jumat (24/10/2025). Podcast 8 Jam Nonstop ini digelar untuk menandai setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, SindoNews Gelar Podcast 8 Jam Nonstop
Hensat menyebut tentang pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia menyebut negara ini butuh uang banyak. Salah satunya dari uang yang digasak para koruptor tersebut. "Saya pernah mengusulkan pengampunan terhadap para koruptor, namun mereka harus membalikkan uang yang dikorupsi. Misalnya pengampunan hingga 2026, setelah itu dilakukan penindakan lagi," ujar Hensat.
Beban utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) juga harus diberesin karena menjadi "hantu" yang menjadi menjadi beban di pemerintahan.
Baca juga: Ubedilah Badrun Kritik Aktivis yang Ada di Kekuasaan: Gagal Menjadi Penyambung Lidah
Hensat mengusulkan ide terobosan dengan menjadikan IKN sebagai destinasi wisata konser dengan infrastruktur yang lengkap, hotel, bandara, dan lain-lain.
"Jadi sudah gak lagi sebagai ibu kota, tapi untuk konser internasional dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap," ujarnya.
Tak ketinggalan, Hensat juga menyoroti belum dieksekusinya terpidana fitnah pencemaran nama baik, Silfester Matutina.
"Kemungkinan dia pegang kartu truf yang membuat ditunda eksekusinya, dan ada perintah Kejaksaan untuk 'menunda' eksekusinya karena ada kartu truf itu. Infonya dia (Silfester) sedang menyiapkan PK (Peninjauan Kembali) kedua," sebutnya.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan hal itu saat dalam Podcast 8 Jam Nonstop di SindoNews, pada Jumat (24/10/2025). Podcast 8 Jam Nonstop ini digelar untuk menandai setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, SindoNews Gelar Podcast 8 Jam Nonstop
Hensat menyebut tentang pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia menyebut negara ini butuh uang banyak. Salah satunya dari uang yang digasak para koruptor tersebut. "Saya pernah mengusulkan pengampunan terhadap para koruptor, namun mereka harus membalikkan uang yang dikorupsi. Misalnya pengampunan hingga 2026, setelah itu dilakukan penindakan lagi," ujar Hensat.
Beban utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) juga harus diberesin karena menjadi "hantu" yang menjadi menjadi beban di pemerintahan.
Baca juga: Ubedilah Badrun Kritik Aktivis yang Ada di Kekuasaan: Gagal Menjadi Penyambung Lidah
Hensat mengusulkan ide terobosan dengan menjadikan IKN sebagai destinasi wisata konser dengan infrastruktur yang lengkap, hotel, bandara, dan lain-lain.
"Jadi sudah gak lagi sebagai ibu kota, tapi untuk konser internasional dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap," ujarnya.
Tak ketinggalan, Hensat juga menyoroti belum dieksekusinya terpidana fitnah pencemaran nama baik, Silfester Matutina.
"Kemungkinan dia pegang kartu truf yang membuat ditunda eksekusinya, dan ada perintah Kejaksaan untuk 'menunda' eksekusinya karena ada kartu truf itu. Infonya dia (Silfester) sedang menyiapkan PK (Peninjauan Kembali) kedua," sebutnya.
(shf)
Lihat Juga :
