Aktivis 98 Tekankan Pentingnya Perlindungan Pekerja Informal Lebih Maksimal
Kamis, 23 Oktober 2025 - 20:18 WIB
loading...
Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Rima Patricia Marintan. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Rima Patricia Marintan menegaskan komitmennya untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang biasa disebut sebagai pekerja informal , kelompok yang hingga kini masih minim kepesertaan. Dia mencatat lebih 80 juta pekerja informal di Indonesia.
"Dari lebih 80 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 9–10 juta yang terlindungi BPJS TK. Artinya, masih ada lebih dari 70 juta pekerja rentan tanpa perlindungan dasar,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Selaku pegiat jaminan sosial selama kurang lebih 20 tahun, Rima Patricia mengusung visi: Mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja khususnya pekerja informal.
Baca juga: Jaring Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun Sosialisasi di Pasar Indrasari
Untuk mewujudkan visi tersebut, Rima mengambil langkah-langkah inovatif dalam perluasan kepesertaan pekerja informal melalui kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran yang fleksibel. "Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan platform digital untuk menjangkau pekerja informal," tuturnya.
Selain itu, peningkatan literasi dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal juga harus dimaksimalkan. "Mendorong skema insentif dan subsidi agar pekerja berpenghasilan fluktuatif tetap bisa berpartisipasi aktif," ujar Rima.
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan per April 2025, dari 39,7 juta peserta aktif, baru sekitar 9 juta berasal dari kategori Bukan Penerima Upah (BPU) pekerja informal seperti pengemudi online, pedagang kecil, nelayan, dan pekerja lepas.
Mantan aktivis 98 ini menilai, sektor pekerja informal menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Karenanya, perlunya perlindungan yang memadahi bagi mereka.
“Pekerja informal merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Perlindungan terhadap mereka bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga strategi nasional dalam mewujudkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Rima Patricia berkomitmen bahwa ke depan, BPJS TK harus menjadi lembaga yang tidak hanya kuat secara keuangan, tetapi juga dekat dengan seluruh pekerja Indonesia, khususnya bagi yang bekerja tanpa seragam, tanpa kantor, namun memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa.
"Dari lebih 80 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 9–10 juta yang terlindungi BPJS TK. Artinya, masih ada lebih dari 70 juta pekerja rentan tanpa perlindungan dasar,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Selaku pegiat jaminan sosial selama kurang lebih 20 tahun, Rima Patricia mengusung visi: Mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja khususnya pekerja informal.
Baca juga: Jaring Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun Sosialisasi di Pasar Indrasari
Untuk mewujudkan visi tersebut, Rima mengambil langkah-langkah inovatif dalam perluasan kepesertaan pekerja informal melalui kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran yang fleksibel. "Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan platform digital untuk menjangkau pekerja informal," tuturnya.
Selain itu, peningkatan literasi dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal juga harus dimaksimalkan. "Mendorong skema insentif dan subsidi agar pekerja berpenghasilan fluktuatif tetap bisa berpartisipasi aktif," ujar Rima.
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan per April 2025, dari 39,7 juta peserta aktif, baru sekitar 9 juta berasal dari kategori Bukan Penerima Upah (BPU) pekerja informal seperti pengemudi online, pedagang kecil, nelayan, dan pekerja lepas.
Mantan aktivis 98 ini menilai, sektor pekerja informal menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Karenanya, perlunya perlindungan yang memadahi bagi mereka.
“Pekerja informal merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Perlindungan terhadap mereka bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga strategi nasional dalam mewujudkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Rima Patricia berkomitmen bahwa ke depan, BPJS TK harus menjadi lembaga yang tidak hanya kuat secara keuangan, tetapi juga dekat dengan seluruh pekerja Indonesia, khususnya bagi yang bekerja tanpa seragam, tanpa kantor, namun memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa.
(rca)
Lihat Juga :
