IPB Apresiasi Kementerian Kehutanan Masuk 10 Besar Berkinerja Terbaik
Rabu, 22 Oktober 2025 - 17:02 WIB
loading...
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat meninjau penyadapan nila aren dan produksi gula semut. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University mengapresiasi capaian Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang menjadi salah satu dari 10 kementerian dengan kinerja terbaik di Indonesia versi IndoStrategi Research and Consulting. Menurut Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Naresworo Nugroho, capaian tersebut sebagai bentuk nyata dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
“Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Kehutanan yang menurut survei IndoStrategi Research and Consulting masuk dalam jajaran 10 besar kementerian berkinerja terbaik di Indonesia,” ujar Naresworo dihubungi wartawan, Rabu (22/10/2025).
“Pencapaian ini merupakan wujud konkret dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” sambungnya.
Baca juga: Dosen IPB: Raja Juli Lebih Terbuka dan Saintifik dalam Pengelolaan Lingkungan
Naresworo berpendapat, dari perspektif akademik, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor kunci. Pertama, fokus kebijakan yang diarahkan pada dampak sosial dan ekologis yang nyata, di antaranya melalui program Perhutanan Sosial yang memberi akses dan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Adapun faktor kedua ialah modernisasi tata kelola berbasis sistem informasi geospasial dan digitalisasi perizinan kehutanan, yang berperan besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Dirinya memberikan contoh peluncuran dan penguatan sistem seperti SIGAP, DSS “Jaga Rimba”, dan One Map sebagai langkah maju dalam manajemen data kehutanan.
Selain itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu keberhasilan penting yang turut diperhatikan publik. “Penekanan pada pencegahan karhutla dan manajemen risiko merupakan isu publik sensitif — keberhasilan di area ini terlihat oleh media dan stakeholder,” tuturnya.
Faktor lain yang disebut turut mendorong peningkatan kinerja Kementerian Kehutanan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, serta kolaborasi lintas sektor bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
“Penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian,” ujarnya.
Dia pun menyoroti pentingnya komunikasi publik dan sinergi lintas-aktor, termasuk keterlibatan parlemen, NGO, serta asosiasi kehutanan seperti APHI dan WWF, yang berkontribusi dalam memperkuat visibilitas dan keberlanjutan program. Naresworo menambahkan, keberhasilan Kementerian Kehutanan tak lepas dari komitmen membangun sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan.
“Kementerian Kehutanan juga dinilai berhasil memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan. Forum komunikasi seperti FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia) menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia rimbawan di tingkat nasional,” katanya.
Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan FOReTIKA juga diwujudkan melalui kegiatan lokakarya bersama serta Studium General Series yang dikenal dengan Forestry Update Course (FUCo), yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan sivitas akademika program studi kehutanan di Indonesia.
Naresworo mengatakan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Kementerian Kehutanan melalui riset kolaboratif, pengembangan sistem informasi kehutanan berbasis sains, serta program magang dan policy lab yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti ilmiah.
“Kami meyakini bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tata kelola hutan yang lestari, berkeadilan, dan berdaya saing global. Capaian Kementerian Kehutanan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi menuju pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman,” pungkasnya.
“Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Kehutanan yang menurut survei IndoStrategi Research and Consulting masuk dalam jajaran 10 besar kementerian berkinerja terbaik di Indonesia,” ujar Naresworo dihubungi wartawan, Rabu (22/10/2025).
“Pencapaian ini merupakan wujud konkret dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” sambungnya.
Baca juga: Dosen IPB: Raja Juli Lebih Terbuka dan Saintifik dalam Pengelolaan Lingkungan
Naresworo berpendapat, dari perspektif akademik, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor kunci. Pertama, fokus kebijakan yang diarahkan pada dampak sosial dan ekologis yang nyata, di antaranya melalui program Perhutanan Sosial yang memberi akses dan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Adapun faktor kedua ialah modernisasi tata kelola berbasis sistem informasi geospasial dan digitalisasi perizinan kehutanan, yang berperan besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Dirinya memberikan contoh peluncuran dan penguatan sistem seperti SIGAP, DSS “Jaga Rimba”, dan One Map sebagai langkah maju dalam manajemen data kehutanan.
Selain itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu keberhasilan penting yang turut diperhatikan publik. “Penekanan pada pencegahan karhutla dan manajemen risiko merupakan isu publik sensitif — keberhasilan di area ini terlihat oleh media dan stakeholder,” tuturnya.
Faktor lain yang disebut turut mendorong peningkatan kinerja Kementerian Kehutanan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, serta kolaborasi lintas sektor bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
“Penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian,” ujarnya.
Dia pun menyoroti pentingnya komunikasi publik dan sinergi lintas-aktor, termasuk keterlibatan parlemen, NGO, serta asosiasi kehutanan seperti APHI dan WWF, yang berkontribusi dalam memperkuat visibilitas dan keberlanjutan program. Naresworo menambahkan, keberhasilan Kementerian Kehutanan tak lepas dari komitmen membangun sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan.
“Kementerian Kehutanan juga dinilai berhasil memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan. Forum komunikasi seperti FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia) menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia rimbawan di tingkat nasional,” katanya.
Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan FOReTIKA juga diwujudkan melalui kegiatan lokakarya bersama serta Studium General Series yang dikenal dengan Forestry Update Course (FUCo), yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan sivitas akademika program studi kehutanan di Indonesia.
Naresworo mengatakan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Kementerian Kehutanan melalui riset kolaboratif, pengembangan sistem informasi kehutanan berbasis sains, serta program magang dan policy lab yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti ilmiah.
“Kami meyakini bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tata kelola hutan yang lestari, berkeadilan, dan berdaya saing global. Capaian Kementerian Kehutanan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi menuju pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
