Analis UNJ: Kereta Cepat Whoosh Rugi Rp4,1 Triliun, Indikasi Korupsi Menguat
Selasa, 21 Oktober 2025 - 21:07 WIB
loading...
Analis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh tidak efisien dan berpotensi terus merugikan negara. Foto/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Analis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh tidak efisien dan berpotensi terus merugikan negara. Dia mengungkapkan, proyek tersebut bahkan telah mencatat kerugian mencapai Rp4,1 triliun dalam satu tahun operasionalnya.
“Pembangunan dari awal sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa ini dijalankan dengan prinsip good governance. Karena tidak memenuhi syarat sebetulnya dan beberapa pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan dan bahkan berpotensi kita rugi,” kata Ubedilah dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, sejak mulai beroperasi pada akhir 2023, KCJB sudah mencatat kerugian Rp4,1 triliun pada tahun pertama 2024. Sementara pada semester pertama 2025, kerugian kembali tercatat sebesar Rp1,6 triliun.
Baca juga: Ketum Rampai Nusantara Sebut Nggak Perlu Bicara Untung Rugi soal Proyek Kereta Cepat
“Ternyata dalam satu tahun sudah mengalami kerugian Rp4,1 triliun di Semester pertama 2025, itu 2024, karena kan beroperasi sekitar akhir 2023 ya, ternyata rugi 4,1 triliun dalam 1 tahun. Sekarang semester 1, sudah rugi Rp1,6 triliun,” ungkap Ubedillah.
“Jadi ini memang proyek rugi. Dan itu menjadi beban apalagi ketika kemudian dialihkan kepada APBN begitu,” tambahnya.
Ubedilah juga menyoroti ketidakefisienan proyek tersebut, yang dianggap melanggar perjanjian awal dengan pihak China. Dirinya menjelaskan bahwa kontrak awal menargetkan proyek rampung pada 2019, namun baru selesai pada 2023.
“Jadi memang enggak efisien dan melanggar perjanjian. Kemudian kita tahu ketika kontrak dengan China itu perencanaannya itu selesai 2019 apa yang terjadi baru selesai tahun 2023 Jadi molor. Jadi menurut saya di era sangat mudah dan negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar tetapi dengan cara-cara yang maaf ya sangat tradisional,” ujarnya.
Selain masalah kerugian dan keterlambatan, Ubedilah juga mengaitkan proyek ini dengan indikasi kuat adanya praktik korupsi. “Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten kemudian anggaran yang berubah-rubah, lalu ada pembengkakan dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ,” paparnya.
“Pembangunan dari awal sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa ini dijalankan dengan prinsip good governance. Karena tidak memenuhi syarat sebetulnya dan beberapa pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan dan bahkan berpotensi kita rugi,” kata Ubedilah dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, sejak mulai beroperasi pada akhir 2023, KCJB sudah mencatat kerugian Rp4,1 triliun pada tahun pertama 2024. Sementara pada semester pertama 2025, kerugian kembali tercatat sebesar Rp1,6 triliun.
Baca juga: Ketum Rampai Nusantara Sebut Nggak Perlu Bicara Untung Rugi soal Proyek Kereta Cepat
“Ternyata dalam satu tahun sudah mengalami kerugian Rp4,1 triliun di Semester pertama 2025, itu 2024, karena kan beroperasi sekitar akhir 2023 ya, ternyata rugi 4,1 triliun dalam 1 tahun. Sekarang semester 1, sudah rugi Rp1,6 triliun,” ungkap Ubedillah.
“Jadi ini memang proyek rugi. Dan itu menjadi beban apalagi ketika kemudian dialihkan kepada APBN begitu,” tambahnya.
Ubedilah juga menyoroti ketidakefisienan proyek tersebut, yang dianggap melanggar perjanjian awal dengan pihak China. Dirinya menjelaskan bahwa kontrak awal menargetkan proyek rampung pada 2019, namun baru selesai pada 2023.
“Jadi memang enggak efisien dan melanggar perjanjian. Kemudian kita tahu ketika kontrak dengan China itu perencanaannya itu selesai 2019 apa yang terjadi baru selesai tahun 2023 Jadi molor. Jadi menurut saya di era sangat mudah dan negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar tetapi dengan cara-cara yang maaf ya sangat tradisional,” ujarnya.
Selain masalah kerugian dan keterlambatan, Ubedilah juga mengaitkan proyek ini dengan indikasi kuat adanya praktik korupsi. “Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten kemudian anggaran yang berubah-rubah, lalu ada pembengkakan dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ,” paparnya.
(rca)
Lihat Juga :
