MBG dan Antikorupsi Jadi Dua Mesin Penggerak Ekonomi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo
Selasa, 21 Oktober 2025 - 14:06 WIB
loading...
Program MBG dan pemberantasan korupsi besar-besaran menjadi dua mesin penggerak utama menuju kemandirian ekonomi nasional sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi besar-besaran menjadi dua mesin penggerak utama menuju kemandirian ekonomi nasional sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Arah pembangunan yang dikomandoi Prabowo tegas, terukur, dan berbasis hasil.
“Program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tapi strategi ekonomi yang menciptakan multiplier effect luas. Pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM dalam negeri sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak,” ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor Fathan Putra Mardela, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Di Depan Steve Forbes, Prabowo Ungkap Program MBG Direncanakan sejak Tahun 2023
Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Daerah IPB University itu menjelaskan, MBG membuka ruang ekonomi baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, koperasi, BUMDes, dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan pangan.
“Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” katanya.
Namun, dia juga memberi catatan kritis agar implementasi MBG tidak hanya berhenti di tataran seremonial atau administratif. Dia menekankan perlunya pengawasan ketat di daerah, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik.
![MBG dan Antikorupsi Jadi Dua Mesin Penggerak Ekonomi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo]()
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor Fathan Putra Mardela. Foto: Ist
Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas. Kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin menegakkan prinsip good governance secara konsisten.
“Korupsi bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Kalau anggaran bocor, rakyat kecil yang dirugikan. Karena itu, reformasi birokrasi dan digitalisasi anggaran perlu terus diperkuat hingga ke tingkat daerah,” ungkapnya.
Meski demikian, pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif. Dia menilai penting adanya transparansi proses hukum dan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik agar semangat antikorupsi benar-benar berakar di sistem pemerintahan.
“MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara antikorupsi memastikan arah pembangunan tetap lurus. Tapi, tanpa pengawasan publik yang kuat, keduanya bisa kehilangan makna sosialnya,” ujar Fathan.
Sinergi antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola pemerintahan bersih akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia menuju kemandirian dan keadilan sosial.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapat makanan bergizi, tapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih dan berkelanjutan,” katanya.
“Program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tapi strategi ekonomi yang menciptakan multiplier effect luas. Pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM dalam negeri sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak,” ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor Fathan Putra Mardela, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Di Depan Steve Forbes, Prabowo Ungkap Program MBG Direncanakan sejak Tahun 2023
Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Daerah IPB University itu menjelaskan, MBG membuka ruang ekonomi baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, koperasi, BUMDes, dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan pangan.
“Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” katanya.
Namun, dia juga memberi catatan kritis agar implementasi MBG tidak hanya berhenti di tataran seremonial atau administratif. Dia menekankan perlunya pengawasan ketat di daerah, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor Fathan Putra Mardela. Foto: Ist
Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas. Kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin menegakkan prinsip good governance secara konsisten.
“Korupsi bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Kalau anggaran bocor, rakyat kecil yang dirugikan. Karena itu, reformasi birokrasi dan digitalisasi anggaran perlu terus diperkuat hingga ke tingkat daerah,” ungkapnya.
Meski demikian, pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif. Dia menilai penting adanya transparansi proses hukum dan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik agar semangat antikorupsi benar-benar berakar di sistem pemerintahan.
“MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara antikorupsi memastikan arah pembangunan tetap lurus. Tapi, tanpa pengawasan publik yang kuat, keduanya bisa kehilangan makna sosialnya,” ujar Fathan.
Sinergi antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola pemerintahan bersih akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia menuju kemandirian dan keadilan sosial.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapat makanan bergizi, tapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih dan berkelanjutan,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
