Mentan Gandeng Kapolri Bentuk Satgas Pengendalian Harga Beras
Selasa, 21 Oktober 2025 - 12:28 WIB
loading...
Mentan atau Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menggagas pembentukan Satgas Pengendalian Harga Beras 2025. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) atau Kepala Badan Pangan Nasional (Kepala Bapanas) Andi Amran Sulaiman menggagas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras 2025. Hal itu sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan stabilisasi harga beras.
Hal itu diungkapkan Amran usai memimpin rapat koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid di Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Amran menjelaskan pemerintah melaksanakan imbauan secara masif agar tidak ada harga beras di seluruh Indonesia melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Langkah tersebut dilakukan secara intensif bersama Polri yang menyasar ke produsen, distributor, toko besar, dan ritel modern.
"Baru saja kita rapat bersama Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Mendag, Pak Wamen, kita beserta Bulog dan seluruh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) seluruh Indonesia, Dinas Perdagangan seluruh Indonesia. Kemudian Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog se-Indonesia. Kita akan operasi pasar. Ada dua cara. Pertama adalah operasi pasar besar-besaran. Yang kedua adalah menjaga HET. (Pedagang) itu harus menjual beras di bawah HET," ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Mentan Amran Ungkap Alasan Rangkap Jabatan Jadi Kepala Bapanas
Menurut Amran, bila dikasih peringatan tidak diindahkan maka izinnya akan dicabut dikawal oleh Dirkrimsus seluruh Indonesia atas perintah Pak Kapolri.
”Jadi kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, pengecer, tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET, harga eceran tertinggi. Kita imbau 2 minggu. Kalau masih ada (belum sesuai HET), dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf, izinnya kita sepakat dicabut," katanya.
Adapun Satgas Pengendalian Harga Beras 2025 terdiri dari berbagai lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Perum Bulog, dan pemerintah daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pangan, perdagangan, pertanian, dan perizinan. Sementara pelaksana di setiap daerah dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Daerah Polri.
Lingkup pengawasannya menyasar ke beras medium, premium, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Satgas ini diharapkan dapat menjamin kebijakan HET beras bagi masyarakat dan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen. Apabila Satgas mendapati temuan beras yang tidak sesuai HET, maka akan dilayangkan surat teguran terlebih dahulu untuk evaluasi perbaikan di pelaku usaha.
Baca juga: Prabowo Optimistis Swasembada Pangan, Mentan: 3 Bulan Lagi Tak Impor Beras
"Kami menyasar ke seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah dan ingat, subsidi pemerintah sektor pangan, khususnya beras, itu yang paling tinggi. Subsidinya itu Rp150 triliun. 1 kilo beras itu Rp4.900 atau kurang lebih Rp5.000 per kilo. Nah sehingga ini harus dijaga, harus diintervensi karena kita menjaga produsen, juga harus menjaga konsumen. Oleh karena itu, kami sepakat kita kolaborasi, operasi pasar, imbauan, dan terakhir penindakan," ujar Amran.
"Alhamdulillah, hari ini laporan terakhir yang ditampilkan oleh Pak Mendagri, ada 59 daerah yang harga naik dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Tinggal 59 kabupaten. Dulu sampai 200-an. Bahkan terakhir tadi Pak Kapolri juga sampaikan bahwasannya tinggal 20 kabupaten. Jadi ini satu kesatuan, ini kolaborasi betul-betul. Ada imbauan, menghimbau kepada pedagang, kemudian ada operasi pasar, terakhir penindakan," katanya.
Untuk diketahui, HET beras medium dan premium telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 pada 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang berlaku mulai 22 Agustus 2025. Zona 1 yang terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras medium Rp13.500 per kilogram (Kg) dan beras premium Rp14.900 per Kg.
Sementara untuk Zona 2 yaitu Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dengan HET beras medium Rp14.000 per kg dan beras premium Rp15.400 per Kg. Zona 3 yaitu Maluku dan Papua dengan HET beras medium Rp15.500 per Kg dan beras premium Rp15.800 per Kg.
Selanjutnya, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 224 tahun 2025 menetapkan harga beras program SPHP di tingkat konsumen mulai Juli 2025. Bagi Zona 1 diberlakukan sebesar Rp Rp 12.500 per Kg, Zona 2 dengan harga Rp13.100 per Kg, dan Zona 3 dengan Rp13.500 per Kg.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan langkah penstabilan perberasan nasional merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pembentukan Satgas dibutuhkan untuk menjaga harga beras agar tidak melebihi HET yang telah ditetapkan.
"Tentunya setelah beberapa waktu pernah terjadi kenaikan harga beras, Bapak presiden saat itu memerintahkan kepada kita semua. Untuk segera mengambil langkah-langkah mulai dari penegakan hukum sampai dengan penyaluran beras SPHP," ujarnya.
Hasil rapat tadi kita sepakat dengan Pak Mentan sekaligus Kepala Bapanas membentuk Satgas untuk menjaga agar harga beras tetap sesuai dengan harga HET. Kita bekerja sama, sehingga kita bisa mulai melakukan langkah-langkah mulai dari penegakan hukum, teguran, sanksi administrasi. (Ini supaya) harga HET tetap terjaga," imbuhnya.
Melansir dari rerata harga beras dari Panel Harga Pangan Bapanas, per 19 Oktober, rerata harga beras premium di Rp15.258 per Kg atau 2,40% di atas HET Rp14.900 per Kg. Namun rerata harga hari tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan sebulan sebelumnya yang sempat di Rp15.332 per Kg. Lalu rerata harga beras premium Zona 2 tercatat di Rp16.342 per Kg atau 6,12% melebihi HET Rp15.400 per Kg dan Zona 3 di Rp18.120 per Kg atau 14,68% jauh dari HET yang Rp15.800 per Kg.
Sementara rerata harga beras medium di Zona 1 dan 2 berada tipis di bawah HET, tapi Zona 3 melebihi tipis di atas HET. Per 19 Oktober, rerata harga beras medium di Zona 1 berada di Rp13.369 per Kg atau 0,97% di bawah HET Rp13.500 per Kg. Kemudian Zona 2 berada di rerata harga Rp13.982 per Kg atau 0,13% dibawah HET Rp14.000 per Kg. Namun, beras medium di Zona 3 memiliki rerata Rp15.614 per Kg atau 0,74% di atas HET Rp15.500 per Kg.
Hal itu diungkapkan Amran usai memimpin rapat koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid di Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Amran menjelaskan pemerintah melaksanakan imbauan secara masif agar tidak ada harga beras di seluruh Indonesia melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Langkah tersebut dilakukan secara intensif bersama Polri yang menyasar ke produsen, distributor, toko besar, dan ritel modern.
"Baru saja kita rapat bersama Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Mendag, Pak Wamen, kita beserta Bulog dan seluruh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) seluruh Indonesia, Dinas Perdagangan seluruh Indonesia. Kemudian Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog se-Indonesia. Kita akan operasi pasar. Ada dua cara. Pertama adalah operasi pasar besar-besaran. Yang kedua adalah menjaga HET. (Pedagang) itu harus menjual beras di bawah HET," ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Mentan Amran Ungkap Alasan Rangkap Jabatan Jadi Kepala Bapanas
Menurut Amran, bila dikasih peringatan tidak diindahkan maka izinnya akan dicabut dikawal oleh Dirkrimsus seluruh Indonesia atas perintah Pak Kapolri.
”Jadi kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, pengecer, tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET, harga eceran tertinggi. Kita imbau 2 minggu. Kalau masih ada (belum sesuai HET), dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf, izinnya kita sepakat dicabut," katanya.
Adapun Satgas Pengendalian Harga Beras 2025 terdiri dari berbagai lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Perum Bulog, dan pemerintah daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pangan, perdagangan, pertanian, dan perizinan. Sementara pelaksana di setiap daerah dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Daerah Polri.
Lingkup pengawasannya menyasar ke beras medium, premium, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Satgas ini diharapkan dapat menjamin kebijakan HET beras bagi masyarakat dan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen. Apabila Satgas mendapati temuan beras yang tidak sesuai HET, maka akan dilayangkan surat teguran terlebih dahulu untuk evaluasi perbaikan di pelaku usaha.
Baca juga: Prabowo Optimistis Swasembada Pangan, Mentan: 3 Bulan Lagi Tak Impor Beras
"Kami menyasar ke seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah dan ingat, subsidi pemerintah sektor pangan, khususnya beras, itu yang paling tinggi. Subsidinya itu Rp150 triliun. 1 kilo beras itu Rp4.900 atau kurang lebih Rp5.000 per kilo. Nah sehingga ini harus dijaga, harus diintervensi karena kita menjaga produsen, juga harus menjaga konsumen. Oleh karena itu, kami sepakat kita kolaborasi, operasi pasar, imbauan, dan terakhir penindakan," ujar Amran.
"Alhamdulillah, hari ini laporan terakhir yang ditampilkan oleh Pak Mendagri, ada 59 daerah yang harga naik dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Tinggal 59 kabupaten. Dulu sampai 200-an. Bahkan terakhir tadi Pak Kapolri juga sampaikan bahwasannya tinggal 20 kabupaten. Jadi ini satu kesatuan, ini kolaborasi betul-betul. Ada imbauan, menghimbau kepada pedagang, kemudian ada operasi pasar, terakhir penindakan," katanya.
Untuk diketahui, HET beras medium dan premium telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 pada 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang berlaku mulai 22 Agustus 2025. Zona 1 yang terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras medium Rp13.500 per kilogram (Kg) dan beras premium Rp14.900 per Kg.
Sementara untuk Zona 2 yaitu Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dengan HET beras medium Rp14.000 per kg dan beras premium Rp15.400 per Kg. Zona 3 yaitu Maluku dan Papua dengan HET beras medium Rp15.500 per Kg dan beras premium Rp15.800 per Kg.
Selanjutnya, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 224 tahun 2025 menetapkan harga beras program SPHP di tingkat konsumen mulai Juli 2025. Bagi Zona 1 diberlakukan sebesar Rp Rp 12.500 per Kg, Zona 2 dengan harga Rp13.100 per Kg, dan Zona 3 dengan Rp13.500 per Kg.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan langkah penstabilan perberasan nasional merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pembentukan Satgas dibutuhkan untuk menjaga harga beras agar tidak melebihi HET yang telah ditetapkan.
"Tentunya setelah beberapa waktu pernah terjadi kenaikan harga beras, Bapak presiden saat itu memerintahkan kepada kita semua. Untuk segera mengambil langkah-langkah mulai dari penegakan hukum sampai dengan penyaluran beras SPHP," ujarnya.
Hasil rapat tadi kita sepakat dengan Pak Mentan sekaligus Kepala Bapanas membentuk Satgas untuk menjaga agar harga beras tetap sesuai dengan harga HET. Kita bekerja sama, sehingga kita bisa mulai melakukan langkah-langkah mulai dari penegakan hukum, teguran, sanksi administrasi. (Ini supaya) harga HET tetap terjaga," imbuhnya.
Melansir dari rerata harga beras dari Panel Harga Pangan Bapanas, per 19 Oktober, rerata harga beras premium di Rp15.258 per Kg atau 2,40% di atas HET Rp14.900 per Kg. Namun rerata harga hari tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan sebulan sebelumnya yang sempat di Rp15.332 per Kg. Lalu rerata harga beras premium Zona 2 tercatat di Rp16.342 per Kg atau 6,12% melebihi HET Rp15.400 per Kg dan Zona 3 di Rp18.120 per Kg atau 14,68% jauh dari HET yang Rp15.800 per Kg.
Sementara rerata harga beras medium di Zona 1 dan 2 berada tipis di bawah HET, tapi Zona 3 melebihi tipis di atas HET. Per 19 Oktober, rerata harga beras medium di Zona 1 berada di Rp13.369 per Kg atau 0,97% di bawah HET Rp13.500 per Kg. Kemudian Zona 2 berada di rerata harga Rp13.982 per Kg atau 0,13% dibawah HET Rp14.000 per Kg. Namun, beras medium di Zona 3 memiliki rerata Rp15.614 per Kg atau 0,74% di atas HET Rp15.500 per Kg.
(cip)
Lihat Juga :
