Mendikdasmen Sesalkan Tindakan Kepala Daerah Mudah Copot Jabatan Kepala Sekolah
Senin, 20 Oktober 2025 - 09:13 WIB
loading...
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyayangkan tindakan pemerintah daerah yang mudah mencopot jabatan kepala sekolah. Foto/BKHM
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyayangkan apabila pendisiplinan siswa dilakukan dengan kekerasan. Di sisi lain, Mu’ti menyayangkan jika kasus ini dibawa ke ranah hukum, termasuk tindakan pemerintah daerah yang mudah mencopot jabatan kepala sekolah.
Menurut Mu’ti, Kemendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam MoU tersebut diatur penanganan kasus kekerasan di sekolah tak harus dibawa ke ranah hukum selama bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
”Kami ada MoU dengan Kapolri. Saat ada kekerasan di sekolah, sepanjang bukan tindakan kriminal, itu tak akan diproses. Yang dikedepankan adalah restorative justice,” ucap Mu’ti, Senin (20/10/2025).
Baca juga: Kepala SMAN 1 Cimarga Lebak Dicopot Akibat Tampar Siswa Merokok
Restorative justice atau keadilan restoratif pendekatan penyelesaian perkara pidana mengedepankan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mu’ti juga menyoroti soal kepala sekolah dan guru di daerah yang sering tidak dapat lepas dari dinamika politik di daerah.
“Karena itu, pembinaan guru oleh pemerintah pusat bakal diperjuangkan agar kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kariernya berdasarkan meritokrasi. Hal ini agar kepala sekolah dan guru tidak dipolitisasi untuk kepentingan sesaat,” ucapnya.
Baca juga: 24 Mayjen Dimutasi Panglima TNI pada Akhir September 2025, Ini Nama-namanya
Mu’ti menambahkan, guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, Kemendikdasmen mengaturnya agar mengikuti meritokrasi. Aturannya meliputi, antara lain, kepala sekolah harus mengikuti pelatihan calon kepala sekolah dan ada sertifikat calon kepala sekolah.
“Untuk kepala sekolah di sekolah negeri, ditetapkan minimal golongan IIIC atau minimal delapan tahun sebagai guru supaya pengalaman dan matang memimpin,” katanya.
Menurut Mu’ti, Kemendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam MoU tersebut diatur penanganan kasus kekerasan di sekolah tak harus dibawa ke ranah hukum selama bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
”Kami ada MoU dengan Kapolri. Saat ada kekerasan di sekolah, sepanjang bukan tindakan kriminal, itu tak akan diproses. Yang dikedepankan adalah restorative justice,” ucap Mu’ti, Senin (20/10/2025).
Baca juga: Kepala SMAN 1 Cimarga Lebak Dicopot Akibat Tampar Siswa Merokok
Restorative justice atau keadilan restoratif pendekatan penyelesaian perkara pidana mengedepankan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mu’ti juga menyoroti soal kepala sekolah dan guru di daerah yang sering tidak dapat lepas dari dinamika politik di daerah.
“Karena itu, pembinaan guru oleh pemerintah pusat bakal diperjuangkan agar kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kariernya berdasarkan meritokrasi. Hal ini agar kepala sekolah dan guru tidak dipolitisasi untuk kepentingan sesaat,” ucapnya.
Baca juga: 24 Mayjen Dimutasi Panglima TNI pada Akhir September 2025, Ini Nama-namanya
Mu’ti menambahkan, guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, Kemendikdasmen mengaturnya agar mengikuti meritokrasi. Aturannya meliputi, antara lain, kepala sekolah harus mengikuti pelatihan calon kepala sekolah dan ada sertifikat calon kepala sekolah.
“Untuk kepala sekolah di sekolah negeri, ditetapkan minimal golongan IIIC atau minimal delapan tahun sebagai guru supaya pengalaman dan matang memimpin,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
