Satu Tahun Prabowo-Gibran, 4 Kali Reshuffle Dilakukan
Senin, 20 Oktober 2025 - 06:31 WIB
loading...
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Hari ini pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun. Dalam setahun ini, tercatat ada empat kali reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan.
Diketahui, Kabinet Merah Putih merupakan kabinet yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Seiring waktu, terjadi empat kali reshuffle.
Reshuffle pertama terjadi pada Rabu, 19 Februari 2025. Saat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Muncul Rekomendasi Akhiri Kabinet Tambun
Selanjutnya, pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik 4 menteri dari 1 wakil menteri. Mereka adalah:
1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dia menggantikan Sri Mulyani.
2. Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia menggantikan Abdul Kadir Karding.
3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. Dia menggantikan Budi Arie Setiadi.
4. Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan
5. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Berikutnya, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo resmi melantik dua menteri. Mereka adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Budi Gunawan. Sementara, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.
Selain itu, dilantik pula tiga wamen yakni Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia menggantikan Immanuel Ebenezer. Lalu, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar, dan Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry J Juliantono.
Selanjutnya, pada Rabu, 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Kedua wamen ini merupakan wamen baru alias tidak menggantikan pejabat sebelumnya.
Dengan demikian, dalam Kabinet Merah Putih kini terdapat 48 menteri dan 54 wakil menteri. Jumlah ini disorot sejumlah kalangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Nasional (P3M Unas) melakukan kajian yang terbatas atas perjalanan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ketua Tim Kajian P3M Unas Robi Nurhadi, pembentukan kabinet super gemuk yang dilakukan Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir tidak dapat dibenarkan baik secara kapasitas personal maupun kepantasan situasi ekonomi yang melatarinya, tapi dapat dipahami secara politik.
Namun, kata Robi, masa satu tahun sudah cukup untuk rakyat bersikap untuk memahami tersebut. Terlebih lagi, tidak sedikit dari anggota kabinetnya maupun timnya yang membuat ulah, tidak kompeten dan menjadi beban politik bagi Prabowo sebagai presiden.
"Karena itu, direkomendasikan agar Presiden tidak segan-segan mengganti dan mengurangi jumlah anggota kabinetnya. Apalagi, keanggotaannya di kabinet lebih karena representasi partai politik yang nir kompetensi. Yakinlah bahwa rakyat pasti mendukung langkah tersebut," ujar Robi, Minggu (19/10/2025).
Diketahui, Kabinet Merah Putih merupakan kabinet yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Seiring waktu, terjadi empat kali reshuffle.
Reshuffle pertama terjadi pada Rabu, 19 Februari 2025. Saat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Muncul Rekomendasi Akhiri Kabinet Tambun
Selanjutnya, pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik 4 menteri dari 1 wakil menteri. Mereka adalah:
1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dia menggantikan Sri Mulyani.
2. Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia menggantikan Abdul Kadir Karding.
3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. Dia menggantikan Budi Arie Setiadi.
4. Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan
5. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Berikutnya, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo resmi melantik dua menteri. Mereka adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Budi Gunawan. Sementara, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.
Selain itu, dilantik pula tiga wamen yakni Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia menggantikan Immanuel Ebenezer. Lalu, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar, dan Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry J Juliantono.
Selanjutnya, pada Rabu, 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Kedua wamen ini merupakan wamen baru alias tidak menggantikan pejabat sebelumnya.
Dengan demikian, dalam Kabinet Merah Putih kini terdapat 48 menteri dan 54 wakil menteri. Jumlah ini disorot sejumlah kalangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Nasional (P3M Unas) melakukan kajian yang terbatas atas perjalanan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ketua Tim Kajian P3M Unas Robi Nurhadi, pembentukan kabinet super gemuk yang dilakukan Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir tidak dapat dibenarkan baik secara kapasitas personal maupun kepantasan situasi ekonomi yang melatarinya, tapi dapat dipahami secara politik.
Namun, kata Robi, masa satu tahun sudah cukup untuk rakyat bersikap untuk memahami tersebut. Terlebih lagi, tidak sedikit dari anggota kabinetnya maupun timnya yang membuat ulah, tidak kompeten dan menjadi beban politik bagi Prabowo sebagai presiden.
"Karena itu, direkomendasikan agar Presiden tidak segan-segan mengganti dan mengurangi jumlah anggota kabinetnya. Apalagi, keanggotaannya di kabinet lebih karena representasi partai politik yang nir kompetensi. Yakinlah bahwa rakyat pasti mendukung langkah tersebut," ujar Robi, Minggu (19/10/2025).
(zik)
Lihat Juga :
