Pemberantasan Mafia SDA Jadi Capaian Strategis Pemerintahan Prabowo Tahun Pertama
Sabtu, 18 Oktober 2025 - 09:40 WIB
loading...
Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto memberantas mafia Sumber Daya Alam (SDA) di tahun pertama kepemimpinannya merupakan capaian strategis dan monumental. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto memberantas mafia Sumber Daya Alam (SDA) di tahun pertama kepemimpinannya merupakan capaian strategis dan monumental. Kebijakan penertiban lahan sawit ilegal, tambang di kawasan hutan, serta pemberantasan permainan impor migas menandai perubahan arah besar geopolitik ekonomi Indonesia.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto mengatakan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi landasan penting dalam menata ulang tata kelola SDA yang selama ini dikuasai kelompok oligarki.
Baca juga: Prabowo Konsisten Berantas Korupsi, Saut: Presiden Batuk Saja Itu Perintah
Melalui Satgas PKH yang dibentuk berdasarkan Perpres, pemerintah berhasil menunjukkan orkestrasi nasional yang solid lintas sektor. “Satgas PKH yang terdiri dari unsur TNI, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, BPKP, ATR/BPN, dan K/L terkait berhasil mengembalikan lebih dari 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ini jadi bukti nyata hadirnya negara,” ujar Rasminto, Sabtu (18/10/2025).
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergisitas antara aparat penegak hukum dan lembaga negara di mana operasi di lapangan menunjukkan ketegasan tanpa kompromi terhadap pelanggaran.
"Sinergi ini menjadi model sangat baik dalam tata kelola sumber daya nasional berbasis kepemimpinan tegas dan integratif," katanya.
![Pemberantasan Mafia SDA Jadi Capaian Strategis Pemerintahan Prabowo Tahun Pertama]()
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto. Foto: Ist
Pendekatan yang digunakan Prabowo mencerminkan strategi Geopolitik Nusantara yaitu pandangan bahwa penguasaan ruang dan sumber daya jadi bagian integral dari pertahanan dan kesejahteraan nasional.
“Pemerintahan Presiden Prabowo memahami bahwa keadilan sosial tidak akan pernah terwujud tanpa kedaulatan ekonomi. Negara harus kembali menguasai tanah, energi, dan ruang hidup rakyatnya sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Selain sektor kehutanan, Rasminto menyoroti pula pembenahan tata kelola impor migas yang selama ini menjadi celah kebocoran ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor minyak mentah Indonesia mencapai sekitar 1 juta barel per hari dengan nilai ekonomi mendekati Rp500 triliun per tahun.
“Di situlah letak pentingnya langkah Presiden Prabowo, karena mafia migas telah menjerat ekonomi kita selama puluhan tahun,” katanya.
Dia mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam membongkar praktik penyimpangan impor minyak mentah yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp285 triliun. “Ini kerja geopolitik yang nyata. Pemerintah sedang merebut kembali kedaulatan energi dari tangan kartel,” ungkapnya.
Pencapaian ini bukan semata-mata soal penindakan melainkan perubahan arah ekonomi nasional menuju kemandirian dan keadilan. “Ketegasan Presiden Prabowo dalam menata sumber daya alam menandai pergeseran dari ekonomi rente menuju ekonomi berdikari. Semoga ini jadi fondasi bagi tegaknya keadilan sosial bangsa,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto mengatakan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi landasan penting dalam menata ulang tata kelola SDA yang selama ini dikuasai kelompok oligarki.
Baca juga: Prabowo Konsisten Berantas Korupsi, Saut: Presiden Batuk Saja Itu Perintah
Melalui Satgas PKH yang dibentuk berdasarkan Perpres, pemerintah berhasil menunjukkan orkestrasi nasional yang solid lintas sektor. “Satgas PKH yang terdiri dari unsur TNI, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, BPKP, ATR/BPN, dan K/L terkait berhasil mengembalikan lebih dari 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ini jadi bukti nyata hadirnya negara,” ujar Rasminto, Sabtu (18/10/2025).
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergisitas antara aparat penegak hukum dan lembaga negara di mana operasi di lapangan menunjukkan ketegasan tanpa kompromi terhadap pelanggaran.
"Sinergi ini menjadi model sangat baik dalam tata kelola sumber daya nasional berbasis kepemimpinan tegas dan integratif," katanya.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto. Foto: Ist
Pendekatan yang digunakan Prabowo mencerminkan strategi Geopolitik Nusantara yaitu pandangan bahwa penguasaan ruang dan sumber daya jadi bagian integral dari pertahanan dan kesejahteraan nasional.
“Pemerintahan Presiden Prabowo memahami bahwa keadilan sosial tidak akan pernah terwujud tanpa kedaulatan ekonomi. Negara harus kembali menguasai tanah, energi, dan ruang hidup rakyatnya sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Selain sektor kehutanan, Rasminto menyoroti pula pembenahan tata kelola impor migas yang selama ini menjadi celah kebocoran ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor minyak mentah Indonesia mencapai sekitar 1 juta barel per hari dengan nilai ekonomi mendekati Rp500 triliun per tahun.
“Di situlah letak pentingnya langkah Presiden Prabowo, karena mafia migas telah menjerat ekonomi kita selama puluhan tahun,” katanya.
Dia mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam membongkar praktik penyimpangan impor minyak mentah yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp285 triliun. “Ini kerja geopolitik yang nyata. Pemerintah sedang merebut kembali kedaulatan energi dari tangan kartel,” ungkapnya.
Pencapaian ini bukan semata-mata soal penindakan melainkan perubahan arah ekonomi nasional menuju kemandirian dan keadilan. “Ketegasan Presiden Prabowo dalam menata sumber daya alam menandai pergeseran dari ekonomi rente menuju ekonomi berdikari. Semoga ini jadi fondasi bagi tegaknya keadilan sosial bangsa,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
