Din Syamsuddin Sebut Kebijakan Anies soal PSBB Pilihan Tepat
Minggu, 13 September 2020 - 23:00 WIB
loading...
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan PSBB Jilid II selama 14 hari ke depan adalah pilihan yang tepat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II selama 14 hari ke depan adalah pilihan yang tepat.
Din mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menahan laju penularan virus Corona yang cenderung meninggi terakhir ini. "Kalau tidak, penularan itu akan menjadi-jadi dan korban terinveksi akan semakin banyak," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020). (Baca juga: Besok PSBB Jakarta Jilid II, Erick Thohir: Kesehatan Lebih Utama)
Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengatakan, kebijakan Pemprov DKI tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan kesehatan dari pada ekonomi. "Memang, percuma mengembangkan ekonomi sementara rakyat jatuh sakit. Sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah, ternyata mendorong terciptanya klaster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan," katanya. (Baca juga: Dukung PSBB Total, Kapolda Metro Kerahkan Anggota di Titik Keramaian)
Menurut Din, mengedepankan kesehatan di atas ekonomi atau sebaliknya adalah pilihan. Karena sebenarnya kedua hal tersebut saling berkait, namun pada situasi tertentu harus ada yang diprioritaskan. "Maka seyogyanya Pemerintah Pusat mendukung langkah Pemprov DKI tersebut, bukan sebaliknya mengritik dan cenderung menghalangi," paparnya.
Din mengatakan, aneh jika pemerintah pusat menolak apalagi dengan pikiran yang ternyata keliru dan berisiko yaitu membuka ekonomi tapi mendorong persebaran virus. "Semakin aneh, jika beberapa pembantu presiden mengajukan pikiran yang bertolak belakang dengan presidennya," katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu legowo dan berbesar hati dengan adanya upaya dari pemerintah daerah yang berusaha mengatasi penularan Virus Corona dengan ketat, apalagi di ibu kota negara. "Kalau Pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Covid, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling bawah atau buruk. Sekarang sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid, dan Warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara. Sekarang sudah di hampir 70 negara di dunia," tuturnya.
Din mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menahan laju penularan virus Corona yang cenderung meninggi terakhir ini. "Kalau tidak, penularan itu akan menjadi-jadi dan korban terinveksi akan semakin banyak," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020). (Baca juga: Besok PSBB Jakarta Jilid II, Erick Thohir: Kesehatan Lebih Utama)
Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengatakan, kebijakan Pemprov DKI tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan kesehatan dari pada ekonomi. "Memang, percuma mengembangkan ekonomi sementara rakyat jatuh sakit. Sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah, ternyata mendorong terciptanya klaster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan," katanya. (Baca juga: Dukung PSBB Total, Kapolda Metro Kerahkan Anggota di Titik Keramaian)
Menurut Din, mengedepankan kesehatan di atas ekonomi atau sebaliknya adalah pilihan. Karena sebenarnya kedua hal tersebut saling berkait, namun pada situasi tertentu harus ada yang diprioritaskan. "Maka seyogyanya Pemerintah Pusat mendukung langkah Pemprov DKI tersebut, bukan sebaliknya mengritik dan cenderung menghalangi," paparnya.
Din mengatakan, aneh jika pemerintah pusat menolak apalagi dengan pikiran yang ternyata keliru dan berisiko yaitu membuka ekonomi tapi mendorong persebaran virus. "Semakin aneh, jika beberapa pembantu presiden mengajukan pikiran yang bertolak belakang dengan presidennya," katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu legowo dan berbesar hati dengan adanya upaya dari pemerintah daerah yang berusaha mengatasi penularan Virus Corona dengan ketat, apalagi di ibu kota negara. "Kalau Pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Covid, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling bawah atau buruk. Sekarang sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid, dan Warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara. Sekarang sudah di hampir 70 negara di dunia," tuturnya.
(cip)
