Khozinudin Ingatkan Pengacara Silfester Matutina Bisa Dijerat Pasal Obstruction of Justice
Rabu, 15 Oktober 2025 - 07:44 WIB
loading...
Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin mengingatkan bahwa kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina bisa dijerat pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin mengingatkan bahwa kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina bisa dijerat pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Khozinudin menyarankan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menetapkan Silfester Matutina masuk ke daftar pencarian orang (DPO).
Upaya ini menurutnya bisa menjadi jalan keluar untuk mengeksekusi Silfester. Khozinudin awalnya menyinggung Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna yang malah meminta Silfester untuk menyerahkan diri ketimbang melakukan upaya paksa. Padahal, kata dia, Kejagung diberikan kewenangan untuk mengeksekusi.
"Selemah itukah institusi Kejaksaan Agung? Lalu sebenarnya kan bisa dilakukan upaya, yakni tetapkan DPO. Kalau rakyat dilibatkan dalam persoalan ini diminta dengan penetapan DPO, cepat selesai ini. Hari ini DPO, besok langsung ketemu. Cuma kenapa itu tidak dilakukan?" ujar Khozinudin dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (14/10/2025).
Baca juga: Hamid Awaluddin Tegaskan Tidak Ada Permohonan Maaf Silfester Matutina kepada JK
Menurut dia, Kejagung bahkan bisa menghubungi pihak kuasa hukum agar Silfester bisa dihadirkan. Pasalnya, kuasa hukum Silfester kerap menyebutkan Silfester berada di Jakarta.
"Okelah, kita tidak perlu heboh dengan menetapkan DPO. Tadi Pak Boy juga sudah sampaikan (Silfester) ada di Jakarta. Ya sudah Jaksa Agung hubungi kuasa hukumnya, minta kliennya untuk dihadirkan," ujar dia.
Nantinya, apabila kuasa hukum menolak atau bahkan tidak bisa menghadirkan Silfester, maka menurutnya kuasa hukum bisa dijerat dengan pasal obstruction of justice. "Kalau tidak, ini adalah obstruction of justice. Bisa dikenakan Pasal 221 KUHP atau di undang-undang yang baru Pasal 282 KUHP tentang menyembunyikan pelaku kejahatan," jelas dia.
"Sederhana, tanyakan pada kuasa hukumnya. Kalau dia (kuasa hukum) tetap tidak mau menunjukkan lokasinya padahal sebelumnya dia katakan ada di Jakarta, berarti dia telah menyembunyikan pelaku kejahatan," sambungnya.
Khozinudin lantas menyinggung sosok Friedrich Yunadi yang saat itu berusaha menyembunyikan Setya Novanto. Menurutnya, kuasa hukum yang melakukan obstruction of justice juga tetap bisa dipidana.
"Yang menjadi rahasia klien itu adalah rahasia berkaitan dengan perkaranya. Bukan rahasia berkaitan dengan keberadaannya. Dan sudah ada lho, kasus bakpao dulu pengacara dieksekusi gara-gara menyembunyikan orang yang harusnya ditindak," sambungnya.
Sebagai informasi, Silfester terjerat kasus fitnah dan pencemaran nama baik atas pernyataan dalam sebuah demo. Pernyataan Silfester saat itu mengarah ke Jusuf Kalla (JK).
Dalam proses hukum, Silfester akhirnya divonis penjara satu tahun pada Pengadilan Negeri tingkat pertama pada 29 Oktober 2018.
Silfester sempat mengajukan upaya hukum, namun pada tingkat kasasi hukuman Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu diperberat menjadi satu tahun enam bulan.
Hingga 2025 ini, putusan pidana penjara itu belum juga dieksekusi. Dorongan untuk mengeksekusi putusan itu pun kembali menguak belakangan ini.
Upaya ini menurutnya bisa menjadi jalan keluar untuk mengeksekusi Silfester. Khozinudin awalnya menyinggung Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna yang malah meminta Silfester untuk menyerahkan diri ketimbang melakukan upaya paksa. Padahal, kata dia, Kejagung diberikan kewenangan untuk mengeksekusi.
"Selemah itukah institusi Kejaksaan Agung? Lalu sebenarnya kan bisa dilakukan upaya, yakni tetapkan DPO. Kalau rakyat dilibatkan dalam persoalan ini diminta dengan penetapan DPO, cepat selesai ini. Hari ini DPO, besok langsung ketemu. Cuma kenapa itu tidak dilakukan?" ujar Khozinudin dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (14/10/2025).
Baca juga: Hamid Awaluddin Tegaskan Tidak Ada Permohonan Maaf Silfester Matutina kepada JK
Menurut dia, Kejagung bahkan bisa menghubungi pihak kuasa hukum agar Silfester bisa dihadirkan. Pasalnya, kuasa hukum Silfester kerap menyebutkan Silfester berada di Jakarta.
"Okelah, kita tidak perlu heboh dengan menetapkan DPO. Tadi Pak Boy juga sudah sampaikan (Silfester) ada di Jakarta. Ya sudah Jaksa Agung hubungi kuasa hukumnya, minta kliennya untuk dihadirkan," ujar dia.
Nantinya, apabila kuasa hukum menolak atau bahkan tidak bisa menghadirkan Silfester, maka menurutnya kuasa hukum bisa dijerat dengan pasal obstruction of justice. "Kalau tidak, ini adalah obstruction of justice. Bisa dikenakan Pasal 221 KUHP atau di undang-undang yang baru Pasal 282 KUHP tentang menyembunyikan pelaku kejahatan," jelas dia.
"Sederhana, tanyakan pada kuasa hukumnya. Kalau dia (kuasa hukum) tetap tidak mau menunjukkan lokasinya padahal sebelumnya dia katakan ada di Jakarta, berarti dia telah menyembunyikan pelaku kejahatan," sambungnya.
Khozinudin lantas menyinggung sosok Friedrich Yunadi yang saat itu berusaha menyembunyikan Setya Novanto. Menurutnya, kuasa hukum yang melakukan obstruction of justice juga tetap bisa dipidana.
"Yang menjadi rahasia klien itu adalah rahasia berkaitan dengan perkaranya. Bukan rahasia berkaitan dengan keberadaannya. Dan sudah ada lho, kasus bakpao dulu pengacara dieksekusi gara-gara menyembunyikan orang yang harusnya ditindak," sambungnya.
Sebagai informasi, Silfester terjerat kasus fitnah dan pencemaran nama baik atas pernyataan dalam sebuah demo. Pernyataan Silfester saat itu mengarah ke Jusuf Kalla (JK).
Dalam proses hukum, Silfester akhirnya divonis penjara satu tahun pada Pengadilan Negeri tingkat pertama pada 29 Oktober 2018.
Silfester sempat mengajukan upaya hukum, namun pada tingkat kasasi hukuman Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu diperberat menjadi satu tahun enam bulan.
Hingga 2025 ini, putusan pidana penjara itu belum juga dieksekusi. Dorongan untuk mengeksekusi putusan itu pun kembali menguak belakangan ini.
(rca)
Lihat Juga :
