Kemensos-Kemenkeu Pastikan Program Sekolah Rakyat Berlanjut dan Diperluas hingga 2029
Rabu, 08 Oktober 2025 - 17:05 WIB
loading...
Pemerintah berkomitmen melanjutkan program strategis Sekolah Rakyat (SR) Berasrama. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen melanjutkan program strategis Sekolah Rakyat (SR) Berasrama. Hal itu sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Roni Parasian, menjelaskan program ini memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran lintas kementerian agar penyelenggaraannya tetap efisien.
Baca juga: Gagasan Prabowo soal Sekolah Rakyat Dinilai Melepas Jeratan Kemiskinan
“Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya dalam diskusi publik ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul’, Rabu (8/10/2025).
Fase awal program, yakni Sekolah Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029. Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Sekjen Kemensos Robben Rico menambahkan, program ini lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data, di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400.000 anak usia SMA yang tidak bersekolah.
Baca juga: Menteri Hanif Dorong Sekolah Rakyat Tabanan Jadi Model Pendidikan Ramah Lingkungan
“Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Ina Liem menilai konsep berasrama merupakan langkah inovatif untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. “Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan aman dan terproteksi 24 jam agar bisa fokus belajar,” tegasnya.
Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta, Ratu Mulyanengsih, turut mengapresiasi program ini. Ratu menyebut Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang aman bagi remaja dari latar belakang rentan. “Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan keras. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi lintas lembaga, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat Berasrama menjadi instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan membangun generasi unggul Indonesia Emas 2045.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Roni Parasian, menjelaskan program ini memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran lintas kementerian agar penyelenggaraannya tetap efisien.
Baca juga: Gagasan Prabowo soal Sekolah Rakyat Dinilai Melepas Jeratan Kemiskinan
“Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya dalam diskusi publik ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul’, Rabu (8/10/2025).
Fase awal program, yakni Sekolah Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029. Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Sekjen Kemensos Robben Rico menambahkan, program ini lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data, di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400.000 anak usia SMA yang tidak bersekolah.
Baca juga: Menteri Hanif Dorong Sekolah Rakyat Tabanan Jadi Model Pendidikan Ramah Lingkungan
“Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Ina Liem menilai konsep berasrama merupakan langkah inovatif untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. “Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan aman dan terproteksi 24 jam agar bisa fokus belajar,” tegasnya.
Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta, Ratu Mulyanengsih, turut mengapresiasi program ini. Ratu menyebut Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang aman bagi remaja dari latar belakang rentan. “Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan keras. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi lintas lembaga, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat Berasrama menjadi instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan membangun generasi unggul Indonesia Emas 2045.
(cip)
Lihat Juga :
