IKAPPI Jakarta: MBG Program Mulia Prabowo, Kasus Keracunan Jadi Momentum Perbaikan
Selasa, 07 Oktober 2025 - 21:09 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, dalam rangka memantau pelaksanaan program MBG, beberapa waktu lalu. Foto: BPMI Setpres
A
A
A
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tetap dianggap arah tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. Meski belakangan ini terjadi insiden keracunan makanan.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahuddin menyatakan insiden tersebut harus dilihat sebagai sinyal bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, bukan sebagai alasan mereduksi atau membatalkan program. “Insiden kecil tidak boleh menggugurkan manfaat besar yang telah dicapai MBG,” ujar Miftahuddin, Selasa (7/10/2025).
Baca juga: BGN Sebut 40 SPPG Ditutup Sementara usai Ramai Insiden Keracunan MBG
Dia mengemukakan sejumlah data aktual yang memperlihatkan betapa penting dan besarnya cakupan program ini. “Hingga 8 September 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran MBG sebesar Rp13 triliun untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini baru sekitar 18,3% dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun," katanya.
Menurut dia, sebaran penerima paling besar berada di Pulau Jawa yaitu sekitar 13,26 juta orang atau hampir 58% dari total penerima.
"Realisasi MBG sudah sangat baik ya, penerima manfaat paling banyak dari Jawa, disusul Sumatera dengan 4,86 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta, Kalimantan 1,03 juta, serta Maluku dan Papua sekitar 0,52 juta orang," ujarnya.
![IKAPPI Jakarta: MBG Program Mulia Prabowo, Kasus Keracunan Jadi Momentum Perbaikan]()
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahuddin. Foto: Ist
Miftahuddin menyatakan data tersebut menunjukkan dua hal, pertama, program MBG telah memberikan manfaat nyata dan menjangkau masyarakat. "Kedua, masih ada ruang besar untuk meningkatkan kecepatan realisasi distribusi dan kualitas pengawasan agar target akhir tahun tercapai," katanya.
Dia mengingatkan target nasional penerima manfaat MBG tahun 2025 adalah 82,9 juta orang. “Sampai 8 September 2025 kita baru melayani 22,7 juta, berarti masih jauh dari target. Maka itu, penguatan mutu, distribusi, dan keamanan pangan tidak bisa ditawar,” ungkapnya.
Menurut Miftahuddin, pemberdayaan UMKM harus terus ditingkatkan dan diperlengkapi dengan pendampingan yang baik. Dia juga mendesak agar mekanisme audit, standar higienitas dapur, dan verifikasi bahan pangan diperjelas dan diperketat agar setiap santapan MBG bisa benar-benar aman dan memenuhi standar gizi.
“Program ini bukan hanya soal kuantitas, semakin banyak anak mendapat manfaat sangat cocok, tapi juga soal kualitas, di mana makanan harus bergizi seimbang, bersih, aman. Dan UMKM yang terlibat sebagai penyedia material pangan harus dibantu supaya hasilnya sesuai standar,” ucapnya.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahuddin menyatakan insiden tersebut harus dilihat sebagai sinyal bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, bukan sebagai alasan mereduksi atau membatalkan program. “Insiden kecil tidak boleh menggugurkan manfaat besar yang telah dicapai MBG,” ujar Miftahuddin, Selasa (7/10/2025).
Baca juga: BGN Sebut 40 SPPG Ditutup Sementara usai Ramai Insiden Keracunan MBG
Dia mengemukakan sejumlah data aktual yang memperlihatkan betapa penting dan besarnya cakupan program ini. “Hingga 8 September 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran MBG sebesar Rp13 triliun untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini baru sekitar 18,3% dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun," katanya.
Menurut dia, sebaran penerima paling besar berada di Pulau Jawa yaitu sekitar 13,26 juta orang atau hampir 58% dari total penerima.
"Realisasi MBG sudah sangat baik ya, penerima manfaat paling banyak dari Jawa, disusul Sumatera dengan 4,86 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta, Kalimantan 1,03 juta, serta Maluku dan Papua sekitar 0,52 juta orang," ujarnya.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahuddin. Foto: Ist
Miftahuddin menyatakan data tersebut menunjukkan dua hal, pertama, program MBG telah memberikan manfaat nyata dan menjangkau masyarakat. "Kedua, masih ada ruang besar untuk meningkatkan kecepatan realisasi distribusi dan kualitas pengawasan agar target akhir tahun tercapai," katanya.
Dia mengingatkan target nasional penerima manfaat MBG tahun 2025 adalah 82,9 juta orang. “Sampai 8 September 2025 kita baru melayani 22,7 juta, berarti masih jauh dari target. Maka itu, penguatan mutu, distribusi, dan keamanan pangan tidak bisa ditawar,” ungkapnya.
Menurut Miftahuddin, pemberdayaan UMKM harus terus ditingkatkan dan diperlengkapi dengan pendampingan yang baik. Dia juga mendesak agar mekanisme audit, standar higienitas dapur, dan verifikasi bahan pangan diperjelas dan diperketat agar setiap santapan MBG bisa benar-benar aman dan memenuhi standar gizi.
“Program ini bukan hanya soal kuantitas, semakin banyak anak mendapat manfaat sangat cocok, tapi juga soal kualitas, di mana makanan harus bergizi seimbang, bersih, aman. Dan UMKM yang terlibat sebagai penyedia material pangan harus dibantu supaya hasilnya sesuai standar,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
