Kewenangan Komite Reformasi Polri, DPR: Benahi Pola Pendidikan hingga Etika Pelayanan Publik
Selasa, 07 Oktober 2025 - 20:32 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang membentuk dan melantik 9 anggota Komite Reformasi Polri pekan depan. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang membentuk dan melantik 9 anggota Komite Reformasi Polri pekan depan. Dia mendorong lembaga itu membawa perubahan budaya organisasi kepolisian.
Menurut dia, keberadaan Komite Reformasi Polri menjadi momentum memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian. Apalagi santer tokoh-tokoh besar yang turut masuk dalam Komite Reformasi Polri seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie.
Baca juga: Prabowo Lantik Anggota Komite Reformasi Polri Pekan Depan
Sudding menekankan reformasi sejati hanya akan tercapai jika komite diberi kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi dan praktik operasional Polri, bukan sekadar menjadi simbol formalitas.
“Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Dia memberikan beberapa catatan prioritas yang harus diperhatikan baik oleh tim internal Polri maupun komite bentukan Presiden. Pertama terkait transparansi dan akuntabilitas internal.
Publik harus memiliki akses yang jelas terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, dan mekanisme penindakan. "Kedua, demiliterisasi dan depolitisasi. Polri perlu menyingkirkan praktik militeristik dan keterlibatan politik praktis yang masih tersisa sejak era ABRI," ungkapnya.
Sudding menyinggung penguatan mekanisme pengawasan eksternal. Menurut dia, Kompolnas, lembaga independen, dan judicial security pada KUHAP baru harus memiliki otoritas nyata atas kewenangan penyidikan.
"Kemudian perubahan budaya organisasi. Reformasi harus menyasar pola pendidikan, etika pelayanan publik, serta sikap aparat terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Kepolisian pekan depan. Namun, dia tak merinci siapa saja tokoh yang akan menjadi anggota komite.
Dari kabar yang beredar, terdapat 9 tokoh yang tergabung dalam Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo. Dua diantaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie. Mahfud juga pernah menjabat Menko Polhukam.
Menurut dia, keberadaan Komite Reformasi Polri menjadi momentum memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian. Apalagi santer tokoh-tokoh besar yang turut masuk dalam Komite Reformasi Polri seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie.
Baca juga: Prabowo Lantik Anggota Komite Reformasi Polri Pekan Depan
Sudding menekankan reformasi sejati hanya akan tercapai jika komite diberi kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi dan praktik operasional Polri, bukan sekadar menjadi simbol formalitas.
“Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Dia memberikan beberapa catatan prioritas yang harus diperhatikan baik oleh tim internal Polri maupun komite bentukan Presiden. Pertama terkait transparansi dan akuntabilitas internal.
Publik harus memiliki akses yang jelas terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, dan mekanisme penindakan. "Kedua, demiliterisasi dan depolitisasi. Polri perlu menyingkirkan praktik militeristik dan keterlibatan politik praktis yang masih tersisa sejak era ABRI," ungkapnya.
Sudding menyinggung penguatan mekanisme pengawasan eksternal. Menurut dia, Kompolnas, lembaga independen, dan judicial security pada KUHAP baru harus memiliki otoritas nyata atas kewenangan penyidikan.
"Kemudian perubahan budaya organisasi. Reformasi harus menyasar pola pendidikan, etika pelayanan publik, serta sikap aparat terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Kepolisian pekan depan. Namun, dia tak merinci siapa saja tokoh yang akan menjadi anggota komite.
Dari kabar yang beredar, terdapat 9 tokoh yang tergabung dalam Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo. Dua diantaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie. Mahfud juga pernah menjabat Menko Polhukam.
(jon)
Lihat Juga :
