Sekjen GPK Tagih Pertanggungjawaban OC dan SC Soal Pelaksanaan Muktamar PPP
Senin, 06 Oktober 2025 - 11:48 WIB
loading...
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Thobahul Aftoni. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Thobahul Aftoni menilai pernyataan Ketua Organizing Committee (OC) dan Steering Committe (SC) Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melukai lebih dari 2/3 peserta Muktamar.
Hal itu disampaikan Aftoni menyikapi keputusan OC dan SC yang mempercepat kegiatan Muktamar yang seharusnya dilaksanakan selama tiga hari yakni 27-29 menjadi satu hari saja dengan alasan Muktamar tidak kondusif.
Dia menyebut, sikap panitia Muktamar telah melukai hati Muktamarin yang telah berkhidmat mengikuti semua proses agenda Muktamar dari jadwal yang sudah ditentukan.
"Semestinya Ketua SC dan OC lah yang harus bertanggung jawab agar prosesi sidang berjalan dengan tertib dari awal sidang paripurna hingga akhir sidang paripurna Muktamar. Justru Ketua SC dan OC sebagai penanggung jawab pelaksana Muktamar lari dari tanggung jawab dengan meninggalkan arena sidang," ujarnya, Senin (6/10/2025).
Baca juga: Sekjen GPK Ajak Kader Bacakan Yasin Fadhilah Sikapi Internal PPP
Pria yang akrab disapa Toni mengatakan, Ketua SC dan OC seharusnya memenuhi permintaan mayoritas peserta Muktamar yang menghendaki agar sidang Paripurna I dipimpin oleh Ketua SC, dan memberikan teguran keras kepada Amir Uskara yang tetap memaksakan diri untuk memimpin Sidang di Paripurna I dengan 'otoriter'.
Sikap Amir Uskara yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP PPP inilah yang menjadi sumber terjadinya kegaduhan. Amir sebagai pemimpin sidang dinilai bersikap otoriter dan berat sebelah.
Lebih lanjut Toni menganggap, pernyataan dan sikap Ketua OC dan SC ini sama sekali tidak menghargai mayoritas Muktamirin yang sudah jauh-jauh datang dari daerah masing-masing dan berkorban waktu, materi bahkan meninggalkan keluarga.
Baca juga: DPC PPP Pandeglang: Mardiono Sah Ketua Umum, Saatnya PPP Bersatu
"Namun malah diperlakukan secara tidak hormat. Mereka adalah peserta aktif yang sudah legal dan terverifikasi, kenapa dianggap ilegal? Sungguh naif," imbuh pria yang juga menjabat Ketua DPP PPP periode 2020-2025 ini.
Sebelumnya, Ketua OC Arya Permana mengatakan gelaran muktamar yang akhirnya dilaksanakan cuma sehari, adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Karena situ yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka proses pelaksanaan muktamar telah selesai di hari pertama," katanya, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua SC Muktamar X PPP, Ermalena Muslim, mengatakan proses Muktamar PPP sudah ditutup dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi. Ini sesuai dengan AD/ART partai tersebut yang berlaku. Untuk itu, kata dia, bila ada gelaran muktamar di luar ini, dipastikan bukan bagian dari Muktamar X yang sah.
"Pada saat sidang perdama sudah diketuk palu oleh pimpinan sidang yang sah, sekaligus menutup kegiatan muktamar karena situasi yang tidak kondusif. Kami tidak ingin semakin banyak korban maka akhirnya menyudahinya," jelasnya.
Hal itu disampaikan Aftoni menyikapi keputusan OC dan SC yang mempercepat kegiatan Muktamar yang seharusnya dilaksanakan selama tiga hari yakni 27-29 menjadi satu hari saja dengan alasan Muktamar tidak kondusif.
Dia menyebut, sikap panitia Muktamar telah melukai hati Muktamarin yang telah berkhidmat mengikuti semua proses agenda Muktamar dari jadwal yang sudah ditentukan.
"Semestinya Ketua SC dan OC lah yang harus bertanggung jawab agar prosesi sidang berjalan dengan tertib dari awal sidang paripurna hingga akhir sidang paripurna Muktamar. Justru Ketua SC dan OC sebagai penanggung jawab pelaksana Muktamar lari dari tanggung jawab dengan meninggalkan arena sidang," ujarnya, Senin (6/10/2025).
Baca juga: Sekjen GPK Ajak Kader Bacakan Yasin Fadhilah Sikapi Internal PPP
Pria yang akrab disapa Toni mengatakan, Ketua SC dan OC seharusnya memenuhi permintaan mayoritas peserta Muktamar yang menghendaki agar sidang Paripurna I dipimpin oleh Ketua SC, dan memberikan teguran keras kepada Amir Uskara yang tetap memaksakan diri untuk memimpin Sidang di Paripurna I dengan 'otoriter'.
Sikap Amir Uskara yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP PPP inilah yang menjadi sumber terjadinya kegaduhan. Amir sebagai pemimpin sidang dinilai bersikap otoriter dan berat sebelah.
Lebih lanjut Toni menganggap, pernyataan dan sikap Ketua OC dan SC ini sama sekali tidak menghargai mayoritas Muktamirin yang sudah jauh-jauh datang dari daerah masing-masing dan berkorban waktu, materi bahkan meninggalkan keluarga.
Baca juga: DPC PPP Pandeglang: Mardiono Sah Ketua Umum, Saatnya PPP Bersatu
"Namun malah diperlakukan secara tidak hormat. Mereka adalah peserta aktif yang sudah legal dan terverifikasi, kenapa dianggap ilegal? Sungguh naif," imbuh pria yang juga menjabat Ketua DPP PPP periode 2020-2025 ini.
Sebelumnya, Ketua OC Arya Permana mengatakan gelaran muktamar yang akhirnya dilaksanakan cuma sehari, adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Karena situ yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka proses pelaksanaan muktamar telah selesai di hari pertama," katanya, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua SC Muktamar X PPP, Ermalena Muslim, mengatakan proses Muktamar PPP sudah ditutup dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi. Ini sesuai dengan AD/ART partai tersebut yang berlaku. Untuk itu, kata dia, bila ada gelaran muktamar di luar ini, dipastikan bukan bagian dari Muktamar X yang sah.
"Pada saat sidang perdama sudah diketuk palu oleh pimpinan sidang yang sah, sekaligus menutup kegiatan muktamar karena situasi yang tidak kondusif. Kami tidak ingin semakin banyak korban maka akhirnya menyudahinya," jelasnya.
(cip)
Lihat Juga :
