Srikandi Pemuda Pancasila Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Senin, 06 Oktober 2025 - 06:10 WIB
loading...
Srikandi Pemuda Pancasila meminta RUU Perampasan Aset segera disahkan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Srikandi Pemuda Pancasila meminta RUU Perampasan Aset segera disahkan. Dengan adanya UU tersebut diharapkan mampu memberantas praktik korupsi di Indonesia.
Permintaan tersebut merupakan hasil dari Rakernas II Srikandi Pemuda Pancasila (SPP) yang diselenggarakan di Jakarta, pada 4-5 Oktober 2025. Dari berbagai rekomendasi itu, seruan untuk segera mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset adalah yang paling santer disampaikan sekitar 500 peserta rakernas.
Rakernas ditutup oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Srikandi Pemuda Pancasila Sarimaya. Dalam rakernas tersebut, ada 5 rekomendasi. Pertama, Srikandi Pemuda Pancasila mendukung Program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kedua, mengapresiasi didirikannya Sekolah Rakyat (SR) dan SMA Garuda sebagai Program Strartegis Nasional di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda terbaik menuju Indonesia Emas.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Dibahas di Komisi III DPR
Ketiga, mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi secara massif dan tuntas. Keempat, mendukung segera disahkannya Undang-undang Perampasan Aset sebagai wujud penanganan tindak pidana korupsi agar lebih adil dan transparan demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan perlindungan kaum perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri.
“Soal UU Perampasan Aset, tentu sangat urgen. Segera saja disahkan, agar para koruptor tidak nyenyak tidurnya. Para koruptor di negeri kita bisa melakukan perampokan uang berturut-turut, bertahun-tahun karena mereka merasa aman dan merasa hukumannya tidak terlalu berat,” ujarnya, Minggu (5/10/2025).
“Bayangkan, dulu tahun 80-an, orang korupsi 1 Milyar aja sudah dianggap sangat besar. Kini, koruptor sudah naik level hingga ribuan triliun, seperti biasa saja. Mereka enak saja menumpuk uang korupsi lalu kabur ke Luar Negeri dan menikmati uangnya di sana. Aparat kita harus banting tulang memburu dan menangkap para pelaku dengan susah payah,” sambungnya.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Bisa Tingkatkan Pemulihan Kerugian Negara terkait Kasus Korupsi
Anggota Komisi X DPR dari Partai Nasdem Nilam Sari Lawira mengaku prihatin karena kasus korupsi tidak pernah berhenti hingga kini. Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, diharapkan kuantitas dan kualitas tindak pidana korupsi menjadi turun.
“Saya sebenarnya sangat malu membaca media massa. Betapa banyaknya pelaku rasuah itu di Indonesia. Mereka saking banyaknya, bisa berkomplot, bekerja sama, oknum penegak hukum untuk terlibat di dalamnya. Akibatnya pemerintah kesulitan memajukan bangsa kita, karena hampir di seluruh leading sector, ada tikusnya. Jadi kalau memberantas korupsi, selain mengembalikan uang yang dia korupsi, ya disita juga semua asetnya,” jelas Nilam, yang juga Ketua Pelaksana Rakernas.
Bendahara Umum DPN Srikandi Pemuda Pancasila ini menambahkan, Srikandi Pemuda Pancasila tidak ingin Pemerintahan Prabowo goyang di kemudian hari akibat kongkalikong para koruptor yang terus menerus melakukan gerakan perlawanan. Salah satu langkah terbaik adalah dengan menutup celah-celah yang bisa digunakan koruptor untuk bergerak. Salah satunya, Pemerintah harus keras dan tegas merampas aset mereka.
Sekjen Srikandi PP Irma Susanny Harahap menyebut, rekomendasi yang tidak kalah pentingnya adalah soal Program Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan yang juga masuk dalam Rekomendasi Rakernas II.
“Kita dikenal sebagai negara subur Makmur. Apa pun bisa ditanam di Indonesia. Kita juga dikenal sebagai negara pertanian karena memang sawah dan ladang banyak dimiliki Indonesia. Tidak ada ceritanya kita sampai kekurangan pangan, atau sering mengimpor pangan dari negeri tetangga. Maka dari itu, Srikandi PP sangat bangga Pemerintah punya Program Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan. Srikandi ingin memastikan selama Prabowo menjadi Presiden, pangan harus tercukupi. Seluruh rakyat Indonesia harus dipastikan tenang hidupnya, tidak ada masalah lagi dengan pangan,” ucapnya.
Ketua Pengarah Rakernas Netty P. Heryawan didampingi Wakil Ketua Panitia Pengarah Novita Wijayanti yang juga legislator Partai Gerindra di Komisi V DPR sekaligus Waketum DPN Srikandi PP mengatakan, Srikandi Pemuda Pancasila sangat peduli dengan perempuan. Hal ini terlihat di rekomendasi kelima yang meminta pemerintah agar lebih memperhatikan perlindungan kaum perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri.
Netty menegaskan, perlindungan pekerja perempuan di luar negeri wajib hukumnya dilakukan karena mereka adalah pejuang-pejuang devisa yang tak sedikit jumlahnya di luar negeri.
“Saya tahu, Pak Prabowo dikenal karena berhasil membela para pekerja migran khususnya pekerja perempuan di berbagai negara. Hal itu perlu didukung, dan Srikandi Pemuda Pancasila ingin mengawal pemerintah agar tidak ada lagi perempuan kita menjadi korban para mafia pekerja migran di jauh sana. Srikandi PP, akan terus mengingatkan Pemerintah, atas rekommendasi itu,” imbuh legislator Komisi X DPR dari PKS ini.
Rekomendasi kedua, kata Waketum di DPN Srikandi PP ini tidak kalah urgen demi menjaga generasi muda mendatang. Srikandi Pemuda Pancasila mengapresiasi didirikannya Sekolah Rakyat dan SMA Garuda sebagai Program Strartegis Nasional di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda terbaik menuju Indonesia Emas, menjadi rekomendasi jangka panjang, bisa menjangkau beberapa generasi mendatang.
Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) Arif Rahman meminta agar Srikandi Pemuda Pancasila terus berinovasi, untuk mengembangkan berbagai ide perjuangan ke depan.
“Silakan, Srikandi PP mengembangkan ide dan inovasi di berbagai bidang. Hal itu penting, agar eksistensi Srikandi PP dapat dirasakan rakyat. Dalam mendukung pemerintah, kalian harus sering menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, agar misi membumikan ideologi Pancasila di masyarakat, bisa lebih efektif. Menanamkan ideologi Pancasila tidak bisa sendirian. Kita butuh partner kepala daerah untuk itu,” ucap Arif Rahman, yang juga legislator dari Partai Nasdem Komisi IV DPR RI itu.
Permintaan tersebut merupakan hasil dari Rakernas II Srikandi Pemuda Pancasila (SPP) yang diselenggarakan di Jakarta, pada 4-5 Oktober 2025. Dari berbagai rekomendasi itu, seruan untuk segera mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset adalah yang paling santer disampaikan sekitar 500 peserta rakernas.
Rakernas ditutup oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Srikandi Pemuda Pancasila Sarimaya. Dalam rakernas tersebut, ada 5 rekomendasi. Pertama, Srikandi Pemuda Pancasila mendukung Program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kedua, mengapresiasi didirikannya Sekolah Rakyat (SR) dan SMA Garuda sebagai Program Strartegis Nasional di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda terbaik menuju Indonesia Emas.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Dibahas di Komisi III DPR
Ketiga, mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi secara massif dan tuntas. Keempat, mendukung segera disahkannya Undang-undang Perampasan Aset sebagai wujud penanganan tindak pidana korupsi agar lebih adil dan transparan demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan perlindungan kaum perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri.
“Soal UU Perampasan Aset, tentu sangat urgen. Segera saja disahkan, agar para koruptor tidak nyenyak tidurnya. Para koruptor di negeri kita bisa melakukan perampokan uang berturut-turut, bertahun-tahun karena mereka merasa aman dan merasa hukumannya tidak terlalu berat,” ujarnya, Minggu (5/10/2025).
“Bayangkan, dulu tahun 80-an, orang korupsi 1 Milyar aja sudah dianggap sangat besar. Kini, koruptor sudah naik level hingga ribuan triliun, seperti biasa saja. Mereka enak saja menumpuk uang korupsi lalu kabur ke Luar Negeri dan menikmati uangnya di sana. Aparat kita harus banting tulang memburu dan menangkap para pelaku dengan susah payah,” sambungnya.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Bisa Tingkatkan Pemulihan Kerugian Negara terkait Kasus Korupsi
Anggota Komisi X DPR dari Partai Nasdem Nilam Sari Lawira mengaku prihatin karena kasus korupsi tidak pernah berhenti hingga kini. Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, diharapkan kuantitas dan kualitas tindak pidana korupsi menjadi turun.
“Saya sebenarnya sangat malu membaca media massa. Betapa banyaknya pelaku rasuah itu di Indonesia. Mereka saking banyaknya, bisa berkomplot, bekerja sama, oknum penegak hukum untuk terlibat di dalamnya. Akibatnya pemerintah kesulitan memajukan bangsa kita, karena hampir di seluruh leading sector, ada tikusnya. Jadi kalau memberantas korupsi, selain mengembalikan uang yang dia korupsi, ya disita juga semua asetnya,” jelas Nilam, yang juga Ketua Pelaksana Rakernas.
Bendahara Umum DPN Srikandi Pemuda Pancasila ini menambahkan, Srikandi Pemuda Pancasila tidak ingin Pemerintahan Prabowo goyang di kemudian hari akibat kongkalikong para koruptor yang terus menerus melakukan gerakan perlawanan. Salah satu langkah terbaik adalah dengan menutup celah-celah yang bisa digunakan koruptor untuk bergerak. Salah satunya, Pemerintah harus keras dan tegas merampas aset mereka.
Sekjen Srikandi PP Irma Susanny Harahap menyebut, rekomendasi yang tidak kalah pentingnya adalah soal Program Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan yang juga masuk dalam Rekomendasi Rakernas II.
“Kita dikenal sebagai negara subur Makmur. Apa pun bisa ditanam di Indonesia. Kita juga dikenal sebagai negara pertanian karena memang sawah dan ladang banyak dimiliki Indonesia. Tidak ada ceritanya kita sampai kekurangan pangan, atau sering mengimpor pangan dari negeri tetangga. Maka dari itu, Srikandi PP sangat bangga Pemerintah punya Program Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan. Srikandi ingin memastikan selama Prabowo menjadi Presiden, pangan harus tercukupi. Seluruh rakyat Indonesia harus dipastikan tenang hidupnya, tidak ada masalah lagi dengan pangan,” ucapnya.
Ketua Pengarah Rakernas Netty P. Heryawan didampingi Wakil Ketua Panitia Pengarah Novita Wijayanti yang juga legislator Partai Gerindra di Komisi V DPR sekaligus Waketum DPN Srikandi PP mengatakan, Srikandi Pemuda Pancasila sangat peduli dengan perempuan. Hal ini terlihat di rekomendasi kelima yang meminta pemerintah agar lebih memperhatikan perlindungan kaum perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri.
Netty menegaskan, perlindungan pekerja perempuan di luar negeri wajib hukumnya dilakukan karena mereka adalah pejuang-pejuang devisa yang tak sedikit jumlahnya di luar negeri.
“Saya tahu, Pak Prabowo dikenal karena berhasil membela para pekerja migran khususnya pekerja perempuan di berbagai negara. Hal itu perlu didukung, dan Srikandi Pemuda Pancasila ingin mengawal pemerintah agar tidak ada lagi perempuan kita menjadi korban para mafia pekerja migran di jauh sana. Srikandi PP, akan terus mengingatkan Pemerintah, atas rekommendasi itu,” imbuh legislator Komisi X DPR dari PKS ini.
Rekomendasi kedua, kata Waketum di DPN Srikandi PP ini tidak kalah urgen demi menjaga generasi muda mendatang. Srikandi Pemuda Pancasila mengapresiasi didirikannya Sekolah Rakyat dan SMA Garuda sebagai Program Strartegis Nasional di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda terbaik menuju Indonesia Emas, menjadi rekomendasi jangka panjang, bisa menjangkau beberapa generasi mendatang.
Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) Arif Rahman meminta agar Srikandi Pemuda Pancasila terus berinovasi, untuk mengembangkan berbagai ide perjuangan ke depan.
“Silakan, Srikandi PP mengembangkan ide dan inovasi di berbagai bidang. Hal itu penting, agar eksistensi Srikandi PP dapat dirasakan rakyat. Dalam mendukung pemerintah, kalian harus sering menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, agar misi membumikan ideologi Pancasila di masyarakat, bisa lebih efektif. Menanamkan ideologi Pancasila tidak bisa sendirian. Kita butuh partner kepala daerah untuk itu,” ucap Arif Rahman, yang juga legislator dari Partai Nasdem Komisi IV DPR RI itu.
(cip)
Lihat Juga :
