Di Balik Amarah Massa Gelombang Protes Anti-Imigran Global

Abdul Kodir
Dosen Sosiologi Universitas Negeri Malang

DARI jalanan London yang basah, Alun-alun di Sydney yang terik, hingga persimpangan Tokyo yang ramai, sebuah gelombang amarah yang sama tengah meluap. Puluhan ribu warga biasa turun ke jalan, meneriakkan satu pesan yang sama: “Tutup Pintu!”.

Demonstrasi anti-imigran yang meledak di Inggris, Australia, dan Jepang bukanlah kebetulan. Ini adalah gejala dari tiga tsunami sosial-ekonomi yang tak terlihat namun dampaknya sangat terasa, yang kini telah mencapai titik didih.

Tsunami Pertama: Ekonomi di Titik Nadir

Pemicu pertama dan paling mendasar dari gelombang protes ini adalah kecemasan ekonomi yang semakin meresahkan. Gaji yang tak lagi bisa mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok telah menyalakan sumbu amarah di dapur-dapur warga biasa. Setiap hari, semakin banyak yang merasakan ketidakmampuan ekonomi sebagai dampak langsung dari ketidakseimbangan antara upah dan biaya hidup.

Di Inggris, janji manis pasca-Brexit tentang kemakmuran ternyata tak terwujud. Sebaliknya, inflasi pangan yang terus merangkak, yang masih berada di atas 5.1%, membuat tagihan belanja keluarga semakin membengkak (Officer for National Statistic, 2025). Ketika upah riil seakan berjalan di tempat, angka imigrasi yang terus meningkat, dengan catatan rekor 764.000 orang pada tahun 2022, menambah tekanan. Masyarakat, khususnya kelas pekerja, semakin mempertanyakan: “Jika negara ini tak bisa mengurus warganya sendiri, bagaimana bisa menampung ratusan ribu pendatang baru?.

Sementara itu, di Australia, masyarakat menghadapi krisis perumahan yang tak kalah memprihatinkan. Harga sewa yang melonjak gila-gilaan, sementara tingkat kekosongan properti mencapai titik terendah dalam sejarah, membuat generasi muda terjebak dalam siklus ketidakmampuan memiliki rumah. Ketika pemerintah melalui Australian Bureau of Statistics (ABS) mengumumkan bahwa lebih dari 518.000 imigran baru datang pada tahun 2023, narasi yang muncul di masyarakat bahwa “pendatang mengambil rumah kami” bukan lagi sekadar slogan. Itu adalah realitas yang terasa sangat menyakitkan bagi mereka yang setiap minggu ditolak saat mencari tempat tinggal.

Tsunami Kedua: Krisis Identitas Nasional

Tsunami kedua yang menyertai gelombang protes ini adalah krisis identitas nasional yang melanda banyak negara. Dalam dunia yang semakin terhubung, di mana perbatasan semakin kabur, banyak orang mulai merasakan bahwa “identitas mereka” sedang terkikis. Perubahan demografis yang cepat dan arus globalisasi yang deras membuat mereka merasa asing di negara mereka sendiri.

Jepang, yang selama ini dikenal sebagai benteng homogenitas budaya, kini menjadi episentrum dari kegelisahan ini. Gagasan tentang kedatangan pekerja asing dalam jumlah besar, seperti rencana visa bagi pekerja IT dari India, terasa seperti ancaman terhadap esensi dari apa yang selama ini dianggap sebagai “budaya Jepang”.

Negara yang sebelumnya kaya akan kesatuan budaya ini kini dihadapkan pada kenyataan pahit: resesi yang mengancam, sementara prospek kompetisi dengan tenaga kerja asing semakin nyata. Di jalanan Tokyo, teriakan "Lindungi Budaya Jepang" semakin lantang, mencerminkan ketakutan mendalam akan hilangnya jati diri bangsa (East Asia Forum, 2025).

Di Inggris, dari hasil sensus yang dilakukan Office for National Statistic (ONS) pada tahun 2021 untuk Inggris dan Wales, hanya 46,2% dari populasi yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen, turun signifikan dari 59,3% pada Sensus 2011. Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah sensus Inggris dan Wales bahwa proporsi pemeluk agama Kristen turun di bawah setengah populasi, sebuah momen simbolis yang menggambarkan betapa cepatnya perubahan budaya di negara tersebut.

Bagi sebagian warga, perasaan “terasing di negeri sendiri” bukan hanya terkait dengan perubahan agama, tetapi dengan perubahan sosial yang terasa terlalu cepat dan asing. Fenomena ini menjadi bahan bakar emosional yang sangat mudah disulut, menciptakan ketegangan yang meluas di tengah masyarakat.

Tsunami Ketiga: Panggung Para Populis

Tsunami ketiga adalah kemunculan para populis sayap kanan yang lihai menunggangi gelombang amarah ini. Data dari Pew Research Center tahun 2024 menunjukkan bahwa populisme sayap kanan telah mengalami lonjakan signifikan di banyak negara, di mana lebih dari 60% warga menilai bahwa populis sayap kanan berhasil menarik dukungan dengan memanfaatkan ketidakpastian ekonomi dan ketakutan terhadap perubahan budaya.

Mereka adalah aktor politik yang cerdik dalam menyederhanakan masalah yang kompleks, menawarkan kambing hitam yang jelas, dan menyajikan solusi palsu yang terdengar tegas dan mengena. Para populis ini tidak menciptakan amarah, namun mereka mengemasnya, memberi suara pada amarah tersebut, dan mengarahkannya untuk kepentingan politik mereka.

Di Inggris, warisan kampanye Brexit yang menjadikan imigrasi sebagai musuh utama masih terasa sangat kuat. Narasi bahwa imigran membawa masalah sosial-ekonomi telah dipelihara dengan cermat dan diteruskan oleh berbagai kalangan politik. Di Australia, laporan ASIO Annual Threat Assessment 2025 mengungkapkan bagaimana kelompok ekstremis secara aktif membajak isu krisis biaya hidup untuk memperburuk ketegangan sosial dan menyebarkan kebencian terhadap pendatang.

Para populis ini menggunakan media sosial untuk membangun ruang gema, memperkuat ketakutan dan frustrasi yang sudah ada, mengubahnya menjadi kebencian terhadap kelompok tertentu. Di dunia yang semakin terpecah ini, bagi banyak orang yang merasa ditinggalkan oleh sistem, para populis terdengar seperti satu-satunya pihak yang benar-benar memahami penderitaan mereka. Mereka menawarkan solusi yang sangat sederhana: menutup pintu bagi imigran.

Sebagai penutup, merebaknya gelombang demonstrasi di London, Sydney, dan Tokyo adalah sinyal peringatan yang tak bisa lagi diabaikan. Pemerintah di seluruh dunia harus sadar bahwa kebijakan imigrasi tidak bisa lagi hanya diputuskan di ruang rapat oleh ekonom dan birokrat. Tanpa mengatasi akar masalahnya, ketidaksetaraan ekonomi yang nyata dan kebutuhan akan narasi identitas nasional yang inklusif, gelombang amarah ini hanya akan terus membesar, memicu ketegangan yang lebih besar di masyarakat.

Sementara itu, populis sayap kanan akan terus menunggangi gelombang ini, menyebarkan kebencian dan ketakutan. Ini bukan hanya ancaman bagi kebijakan imigrasi, tetapi bagi kestabilan sosial dan politik negara-negara tersebut. Pemerintah harus berani menanggapi protes ini dengan cara yang lebih konstruktif, dengan mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperbaiki narasi identitas yang inklusif.

Tanpa langkah-langkah ini, kita hanya akan melihat semakin banyak orang merasa terpinggirkan, semakin banyak protes yang meletus, dan semakin besar jurang pemisah yang tercipta dalam masyarakat. Gelombang protes ini, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menjadi gelombang yang menghancurkan fondasi stabilitas sosial di seluruh dunia.