JPPI Desak BGN Investigasi Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas
Rabu, 01 Oktober 2025 - 20:11 WIB
loading...
Badan Gizi Nasional (BGN) didesak melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan independen kasus kematian siswi SMK Negeri 1 Cihampelas. Foto/SindoNews TV
A
A
A
JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan independen kasus kematian siswi SMK Negeri 1 Cihampelas pada Selasa (30/9/2025). Apalagi, kejadian ini di tengah ramainya gelombang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat.
Meskipun Dinas Kesehatan setempat menyatakan kematian tersebut bukan akibat MBG, JPPI menegaskan publik tidak boleh terjebak pada narasi pengaburan fakta. Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, ada tiga alasan mengapa kasus ini diduga kuat terkait dengan MBG dan harus diinvestigasi.
Pertama, korelasi waktu dengan kasus keracunan MBG. Siswi yang meninggal merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya juga mengalami kasus keracunan massal akibat MBG pada 24 September 2025.
Baca juga: Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal Diduga Keracunan, Dinkes Bandung Barat Klaim Bukan karena MBG
“Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya kaitan, meskipun gejala muncul beberapa hari kemudian,” kata Ubaid dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/10/2025).
Kedua, kata Ubaid, adanya gejala klinis yang serupa dengan kasus keracunan MBG. Korban dilaporkan mengalami muntah, kejang, hingga mulut berbusa, ini adalah gejala khas yang sama seperti ratusan siswa lain yang menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat.
“Ketiga, kambuhnya korban keracunan MBG di lokasi yang sama. Beberapa hari setelah kasus keracunan massal (24 september 2025), puluhan siswa yang sebelumnya sembuh justru dilaporkan kambuh lagi (27-29 september 2025) dengan gejala serupa. Hal ini memperkuat indikasi adanya sumber racun yang belum tuntas diurai,” ujarnya.
Ubaid pun mengatakan bahwa kasus ini harus diinvestigasi secara transparan dan melibatkan publik. Hingga kini kabar simpang-siur beredar di masyarakat terkait kasus ini.
“Jika tidak ada tim independen yang melakukan investigasi, dikhawatirkan berpotensi melahirkan spekulasi liar sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujar Ubaid.
Lebih lanjut, Ubaid mendesak agar BGN harus membentuk tim investigasi independen melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil, serta hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik.
“Presiden Prabowo Subianto diminta tidak lagi meremehkan kasus MBG sebagai sekadar “persentase kecil”, karena ini menyangkut nyawa anak bahkan kini sudah ada dugaan korban jiwa,” tegasnya.
Ubaid mengatakan jika terbukti ada kaitan MBG dengan kematian maupun keracunan massal, maka Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab dan tutup semua SPPG sekarang juga, tanpa terkecuali.
“Kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi bangsa ini. Jangan buru-buru menyatakan ‘bukan karena MBG’ sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya, Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab penuh,” pungkas Ubaid.
Meskipun Dinas Kesehatan setempat menyatakan kematian tersebut bukan akibat MBG, JPPI menegaskan publik tidak boleh terjebak pada narasi pengaburan fakta. Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, ada tiga alasan mengapa kasus ini diduga kuat terkait dengan MBG dan harus diinvestigasi.
Pertama, korelasi waktu dengan kasus keracunan MBG. Siswi yang meninggal merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya juga mengalami kasus keracunan massal akibat MBG pada 24 September 2025.
Baca juga: Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal Diduga Keracunan, Dinkes Bandung Barat Klaim Bukan karena MBG
“Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya kaitan, meskipun gejala muncul beberapa hari kemudian,” kata Ubaid dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/10/2025).
Kedua, kata Ubaid, adanya gejala klinis yang serupa dengan kasus keracunan MBG. Korban dilaporkan mengalami muntah, kejang, hingga mulut berbusa, ini adalah gejala khas yang sama seperti ratusan siswa lain yang menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat.
“Ketiga, kambuhnya korban keracunan MBG di lokasi yang sama. Beberapa hari setelah kasus keracunan massal (24 september 2025), puluhan siswa yang sebelumnya sembuh justru dilaporkan kambuh lagi (27-29 september 2025) dengan gejala serupa. Hal ini memperkuat indikasi adanya sumber racun yang belum tuntas diurai,” ujarnya.
Ubaid pun mengatakan bahwa kasus ini harus diinvestigasi secara transparan dan melibatkan publik. Hingga kini kabar simpang-siur beredar di masyarakat terkait kasus ini.
“Jika tidak ada tim independen yang melakukan investigasi, dikhawatirkan berpotensi melahirkan spekulasi liar sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujar Ubaid.
Lebih lanjut, Ubaid mendesak agar BGN harus membentuk tim investigasi independen melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil, serta hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik.
“Presiden Prabowo Subianto diminta tidak lagi meremehkan kasus MBG sebagai sekadar “persentase kecil”, karena ini menyangkut nyawa anak bahkan kini sudah ada dugaan korban jiwa,” tegasnya.
Ubaid mengatakan jika terbukti ada kaitan MBG dengan kematian maupun keracunan massal, maka Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab dan tutup semua SPPG sekarang juga, tanpa terkecuali.
“Kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi bangsa ini. Jangan buru-buru menyatakan ‘bukan karena MBG’ sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya, Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab penuh,” pungkas Ubaid.
(rca)
Lihat Juga :
