Menkes Minta Sudin Percepat Penerbitan Sertifikat Higienis Dapur MBG
Rabu, 01 Oktober 2025 - 14:09 WIB
loading...
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta suku dinas (sudin) kesehatan di tiap daerah untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta suku dinas (sudin) kesehatan di tiap daerah untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu diungkapkannya saat Raker bersama Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).
"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi di dalam Minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu supaya bisa mempercepat penerbitas SLHS ini ke ribuan SPPG ini yang ada," ujar Budi.
Nantinya, kata Budi, SLHS akan diterbitkan oleh sudin kesehatan. Ia juga telah menyampaikan pada Mendagri dan jajaran dinkes kabupaten-kota untuk mempercepat penerbitan SLHS.
Baca juga: Marak Keracunan MBG, Dadan Hindayana Akui Belum Semua SPPG Punya Sanitasi yang Baik
"Hari Senin kemarin, saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri ke seluruh kabupaten/kota dinkesnya untuk bisa menjelaskan agar bisa menjelaskan dan membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan masih banyaknya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum punya sertifikat higienis. Qodari membeberkan total ada 8.583 dapur MBG berdasarkan laporan Kemenkes per 22 September 2025.
Baca juga: Catatan BGN: 6.517 Siswa Keracunan MBG Sejak Januari hingga September
Dari data tersebut, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Qodari mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi SLHS dari Kemenkes
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” kata Qodari dikutip Kamis (25/9/2025).
“Berdasarkan data Kemenkes lagi dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” sambung dia.
"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi di dalam Minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu supaya bisa mempercepat penerbitas SLHS ini ke ribuan SPPG ini yang ada," ujar Budi.
Nantinya, kata Budi, SLHS akan diterbitkan oleh sudin kesehatan. Ia juga telah menyampaikan pada Mendagri dan jajaran dinkes kabupaten-kota untuk mempercepat penerbitan SLHS.
Baca juga: Marak Keracunan MBG, Dadan Hindayana Akui Belum Semua SPPG Punya Sanitasi yang Baik
"Hari Senin kemarin, saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri ke seluruh kabupaten/kota dinkesnya untuk bisa menjelaskan agar bisa menjelaskan dan membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan masih banyaknya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum punya sertifikat higienis. Qodari membeberkan total ada 8.583 dapur MBG berdasarkan laporan Kemenkes per 22 September 2025.
Baca juga: Catatan BGN: 6.517 Siswa Keracunan MBG Sejak Januari hingga September
Dari data tersebut, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Qodari mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi SLHS dari Kemenkes
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” kata Qodari dikutip Kamis (25/9/2025).
“Berdasarkan data Kemenkes lagi dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” sambung dia.
(rca)
Lihat Juga :
