Tidak Setuju PSBB, Orang Terkaya Indonesia Surati Presiden Jokowi
Sabtu, 12 September 2020 - 22:54 WIB
loading...
Pemilik Grup Djarum, Budi Hartono. Foto/Forbes
A
A
A
JAKARTA - Bos Grup Djarum, Budi Hartono menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat 11 September 2020. Melalui suratnya, dia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Surat orang terkaya di Indonesia kepada Jakowi ditunjukkan pengusaha Peter F Gontha melalui akun Instagramnya, @petergontha, Sabtu (12/9/2020). "Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER 2020," tulis Peter.
Dalam suratnya, Hartono menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB tidak tepat. PSBB di DKI Jakarta dinilainya telah terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi Corona di Jakarta.
"Di Jakarta meskipun Pemerintah DKI telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," kata Hartono dalam suratnya. (Baca juga: Usai Koordinasi dengan Pusat, Besok Anies dan Satgas Corona Umumkan PSBB )
Menurut dia, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Dalam suratnya, Hartono juga menyarankan perbaikan yang harus dilakukan pemerintah dan khususnya Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan peningkatan laju infeksi. Hartono juga menyertakan lembaran lampiran berisi bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya. (Baca juga: PSBB Kembali Diterapkan, Anies: Bukan Larangan tapi Pengetatan )
Adapun caranya antara lain penegakan hukum dan pemberian sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. "Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusannya jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," kata Hartono.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankannya harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat. Dia memberi contoh kontainer ber-AC di tanah kosong, sehigga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
Hartono juga menegaskan pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing dan treatmen. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.
"Perekonomian harus tetap dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir," katanya.
Surat orang terkaya di Indonesia kepada Jakowi ditunjukkan pengusaha Peter F Gontha melalui akun Instagramnya, @petergontha, Sabtu (12/9/2020). "Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER 2020," tulis Peter.
Dalam suratnya, Hartono menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB tidak tepat. PSBB di DKI Jakarta dinilainya telah terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi Corona di Jakarta.
"Di Jakarta meskipun Pemerintah DKI telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," kata Hartono dalam suratnya. (Baca juga: Usai Koordinasi dengan Pusat, Besok Anies dan Satgas Corona Umumkan PSBB )
Menurut dia, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Dalam suratnya, Hartono juga menyarankan perbaikan yang harus dilakukan pemerintah dan khususnya Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan peningkatan laju infeksi. Hartono juga menyertakan lembaran lampiran berisi bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya. (Baca juga: PSBB Kembali Diterapkan, Anies: Bukan Larangan tapi Pengetatan )
Adapun caranya antara lain penegakan hukum dan pemberian sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. "Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusannya jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," kata Hartono.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankannya harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat. Dia memberi contoh kontainer ber-AC di tanah kosong, sehigga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
Hartono juga menegaskan pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing dan treatmen. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.
"Perekonomian harus tetap dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir," katanya.
(dam)
Lihat Juga :
