Kuasa Hukum Nadiem Makarim Minta Proses Hukum Adil dan Transparan
Kamis, 25 September 2025 - 23:03 WIB
loading...
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Upaya hukum ini ditempuh untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan 2019–2022.
Permohonan praperadilan diajukan melalui tim penasihat hukum gabungan MR & PARTNERS Law Office dan Hotman Paris & Partners. Sidang perdana praperadilan dijadwalkan pada Jumat (3/10/2025) pekan depan.
"Kami menghormati proses peradilan dan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Permohonan praperadilan ini kami ajukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum terhadap klien kami dilaksanakan secara sah, adil, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Dalam permohonannya, pihak Nadiem meminta PN Jakarta Selatan memeriksa dan memutuskan keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) serta tindakan penyidik dalam proses penyidikan.
Penetapan Nadiem sebagai tersangka dinilai tidak sah karena, menurut kuasa hukum, tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Selain itu, hingga kini belum ada hasil audit kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dodi menegaskan, pihaknya mengajukan praperadilan bukan untuk menghambat proses hukum, melainkan memastikan prosedur berjalan sesuai aturan. "Proses penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka," ujarnya.
Ia berharap persidangan berjalan terbuka agar publik memperoleh informasi secara benar mengenai perkembangan kasus. Media pun diminta tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan. "Melalui persidangan yang transparan dan adil, masyarakat akan mendapatkan gambaran yang objektif terhadap kasus ini," tambah Dodi.
Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook senilai triliunan rupiah di Kemendikbudristek sejak awal menyedot perhatian publik karena menyangkut program strategis digitalisasi pendidikan. Status tersangka yang disematkan kepada Nadiem menuai pro dan kontra, terutama terkait kekuatan bukti yang disodorkan penyidik.
Pihak Nadiem berjanji akan terus memberikan informasi terbaru terkait jalannya proses praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Permohonan praperadilan diajukan melalui tim penasihat hukum gabungan MR & PARTNERS Law Office dan Hotman Paris & Partners. Sidang perdana praperadilan dijadwalkan pada Jumat (3/10/2025) pekan depan.
"Kami menghormati proses peradilan dan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Permohonan praperadilan ini kami ajukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum terhadap klien kami dilaksanakan secara sah, adil, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Dalam permohonannya, pihak Nadiem meminta PN Jakarta Selatan memeriksa dan memutuskan keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) serta tindakan penyidik dalam proses penyidikan.
Penetapan Nadiem sebagai tersangka dinilai tidak sah karena, menurut kuasa hukum, tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Selain itu, hingga kini belum ada hasil audit kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dodi menegaskan, pihaknya mengajukan praperadilan bukan untuk menghambat proses hukum, melainkan memastikan prosedur berjalan sesuai aturan. "Proses penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka," ujarnya.
Ia berharap persidangan berjalan terbuka agar publik memperoleh informasi secara benar mengenai perkembangan kasus. Media pun diminta tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan. "Melalui persidangan yang transparan dan adil, masyarakat akan mendapatkan gambaran yang objektif terhadap kasus ini," tambah Dodi.
Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook senilai triliunan rupiah di Kemendikbudristek sejak awal menyedot perhatian publik karena menyangkut program strategis digitalisasi pendidikan. Status tersangka yang disematkan kepada Nadiem menuai pro dan kontra, terutama terkait kekuatan bukti yang disodorkan penyidik.
Pihak Nadiem berjanji akan terus memberikan informasi terbaru terkait jalannya proses praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(abd)
Lihat Juga :
