Hari Tani Nasional, KPA Ajak Masyarakat Kawal Reforma Agraria
Kamis, 25 September 2025 - 22:32 WIB
loading...
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajak seluruh elemen masyarakat peduli agraria untuk mengingatkan pemerintah akan jasa-jasa para petani sebagai tulang punggung pangan bangsa Indonesia. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajak seluruh elemen masyarakat peduli agraria untuk mengingatkan pemerintah akan jasa-jasa para petani sebagai tulang punggung pangan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Syamsudin Wahid dalam memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September.
Dia mengatakan, sejarah reformasi agraria di Indonesia bermula dari keprihatinan mendalam terhadap ketimpangan penguasaan tanah yang diwariskan dari masa kolonial. Sejak awal kemerdekaan, tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Hatta telah mengusulkan pembatasan hak kepemilikan tanah dan redistribusi untuk mewujudkan keadilan sosial.
Baca juga: Mahfud MD Kuliahi Gibran Rakabuming soal Reforma Agraria
"Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 yang bertujuan menata kembali kepemilikan dan penguasaan tanah agar rakyat, terutama petani kecil memperoleh hak yang adil atas tanah," ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan reforma agraria selama ini menemui banyak kendala. Struktur penguasaan tanah masih timpang, lebih dari 80 persen petani di Indonesia adalah petani gurem yang menguasai lahan sangat sempit di bawah 1 hektare.
Menurut dia, konflik agraria dan sengketa tanah justru meningkat dari tahun ke tahun akibat ketidakadilan distribusi dan ketidakjelasan kepemilikan tanah. Hambatan seperti birokrasi yang rumit, korupsi, tekanan politik dari kelompok elite, serta ketidakseriusan dalam implementasi kebijakan telah membuat reformasi agraria berjalan lambat dan tidak menyentuh akar masalah.
Kendala-kendala inilah yang menjadi penyebab profesi tani semakin ditinggalkan dan terpinggirkan di tengah arus pembangunan dan modernisasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah petani di Indonesia terus menurun dari 31,70 juta orang pada 2013 menjadi 29,34 juta orang pada 2024.
Syamsudin menuturkan, pada Hari Tani Nasional tahun ini KPA akan memperjuangkan sejumlah hal di antaranya pertama, percepatan redistribusi tanah sesuai amanat UUPA 1960 kepada petani yang belum memperoleh hak atas tanah, terutama petani gurem dan buruh tani.
Kedua, pemberantasan mafia tanah dan penguatan sistem administrasi agraria yang transparan dan akuntabel agar kepastian hukum bagi petani betul-betul terwujud.
Ketiga, selesaikan konflik agraria tanpa melibatkan militerisasi dalam penanganannya dengan pemberian pengakuan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat dan hukum adat dalam pengelolaan dan penguasaan tanah.
Keempat, pemutusan hubungan politik yang melindungi pemilik modal besar dan korporasi dari penguasaan tanah yang tidak adil, serta memastikan kebijakan agraria berpihak pada rakyat kecil.
"Kelima, peningkatan dukungan pemerintah dalam bentuk akses permodalan, pendampingan teknis, dan infrastruktur bagi petani penerima tanah redistribusi agar tanah yang diperoleh mampu dikelola dengan produktif," ujar Syamsudin.
Dia menyerukan kepada pemerintah dan semua pihak untuk mewujudkan reforma agraria sejati sebagai kunci keadilan sosial dan kemakmuran petani Indonesia, bukan hanya sebatas janji atau program simbolis.
Kebutuhan akan tanah yang adil dan hak bagi petani merupakan fondasi bagi kedaulatan pangan dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
"Kami mengimbau pejuang agraria jangan terhasut provokasi dan bersama‐sama mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati. Hari Tani Nasional 2025 adalah momentum bagi Bangsa Indonesia untuk kembali mengingat dan menghidupkan semangat reforma agraria yang tulus dan konkret demi masa depan petani dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Maju terus perjuangan reforma agraria demi keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan rakyat," ungkapnya.
Dia mengatakan, sejarah reformasi agraria di Indonesia bermula dari keprihatinan mendalam terhadap ketimpangan penguasaan tanah yang diwariskan dari masa kolonial. Sejak awal kemerdekaan, tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Hatta telah mengusulkan pembatasan hak kepemilikan tanah dan redistribusi untuk mewujudkan keadilan sosial.
Baca juga: Mahfud MD Kuliahi Gibran Rakabuming soal Reforma Agraria
"Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 yang bertujuan menata kembali kepemilikan dan penguasaan tanah agar rakyat, terutama petani kecil memperoleh hak yang adil atas tanah," ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan reforma agraria selama ini menemui banyak kendala. Struktur penguasaan tanah masih timpang, lebih dari 80 persen petani di Indonesia adalah petani gurem yang menguasai lahan sangat sempit di bawah 1 hektare.
Menurut dia, konflik agraria dan sengketa tanah justru meningkat dari tahun ke tahun akibat ketidakadilan distribusi dan ketidakjelasan kepemilikan tanah. Hambatan seperti birokrasi yang rumit, korupsi, tekanan politik dari kelompok elite, serta ketidakseriusan dalam implementasi kebijakan telah membuat reformasi agraria berjalan lambat dan tidak menyentuh akar masalah.
Kendala-kendala inilah yang menjadi penyebab profesi tani semakin ditinggalkan dan terpinggirkan di tengah arus pembangunan dan modernisasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah petani di Indonesia terus menurun dari 31,70 juta orang pada 2013 menjadi 29,34 juta orang pada 2024.
Syamsudin menuturkan, pada Hari Tani Nasional tahun ini KPA akan memperjuangkan sejumlah hal di antaranya pertama, percepatan redistribusi tanah sesuai amanat UUPA 1960 kepada petani yang belum memperoleh hak atas tanah, terutama petani gurem dan buruh tani.
Kedua, pemberantasan mafia tanah dan penguatan sistem administrasi agraria yang transparan dan akuntabel agar kepastian hukum bagi petani betul-betul terwujud.
Ketiga, selesaikan konflik agraria tanpa melibatkan militerisasi dalam penanganannya dengan pemberian pengakuan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat dan hukum adat dalam pengelolaan dan penguasaan tanah.
Keempat, pemutusan hubungan politik yang melindungi pemilik modal besar dan korporasi dari penguasaan tanah yang tidak adil, serta memastikan kebijakan agraria berpihak pada rakyat kecil.
"Kelima, peningkatan dukungan pemerintah dalam bentuk akses permodalan, pendampingan teknis, dan infrastruktur bagi petani penerima tanah redistribusi agar tanah yang diperoleh mampu dikelola dengan produktif," ujar Syamsudin.
Dia menyerukan kepada pemerintah dan semua pihak untuk mewujudkan reforma agraria sejati sebagai kunci keadilan sosial dan kemakmuran petani Indonesia, bukan hanya sebatas janji atau program simbolis.
Kebutuhan akan tanah yang adil dan hak bagi petani merupakan fondasi bagi kedaulatan pangan dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
"Kami mengimbau pejuang agraria jangan terhasut provokasi dan bersama‐sama mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati. Hari Tani Nasional 2025 adalah momentum bagi Bangsa Indonesia untuk kembali mengingat dan menghidupkan semangat reforma agraria yang tulus dan konkret demi masa depan petani dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Maju terus perjuangan reforma agraria demi keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan rakyat," ungkapnya.
(jon)
Lihat Juga :
