KSP Ungkap 8.549 Dapur MBG Belum Punya Sertifikat Higienis
Kamis, 25 September 2025 - 14:39 WIB
loading...
Petugas melakukan persiapan program makanan bergizi gratis di Dapur Umum JMP, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). FOTO: Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan masih banyaknya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum punya sertifikat higienis. Qodari membeberkan total ada 8.583 dapur MBG berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 22 September 2025.
Dari data tersebut, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Qodari mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi SLHS dari Kemenkes.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” kata Qodari dikutip Kamis (25/9/2025).
Baca juga: Purbaya Ancam Anggaran MBG Bakal Dipindah ke Bansos, Ini Alasannya
“Berdasarkan data Kemenkes lagi dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” sambung dia.
Sementara itu, ia juga menyoroti minimnya standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan dari SPPG. Dia menyebut, dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP tersebut, bahkan cuma 312 yang menjalankan SOP.
“Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” ujar dia.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, DPR Sentil SPPG: Bahan Baku Asal, Cara Masak Abai Higienitas
Dia menjelaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah membuat regulasi prasyarat yang harus dipenuhi oleh SPPG. “Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, data BPOM yang menyebut insiden keracunan terjadi pada SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Data ini berdasarkan periode Agustus-September 2025.
“Jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya, katanya kalau pesawat itu pada sisi 25 detik. Ada judul novelnya itu? Critical Eleven. Jadi di sini di BGN ini ada critical one month," pungkasnya.
Dari data tersebut, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Qodari mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi SLHS dari Kemenkes.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” kata Qodari dikutip Kamis (25/9/2025).
Baca juga: Purbaya Ancam Anggaran MBG Bakal Dipindah ke Bansos, Ini Alasannya
“Berdasarkan data Kemenkes lagi dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” sambung dia.
Sementara itu, ia juga menyoroti minimnya standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan dari SPPG. Dia menyebut, dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP tersebut, bahkan cuma 312 yang menjalankan SOP.
“Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” ujar dia.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, DPR Sentil SPPG: Bahan Baku Asal, Cara Masak Abai Higienitas
Dia menjelaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah membuat regulasi prasyarat yang harus dipenuhi oleh SPPG. “Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, data BPOM yang menyebut insiden keracunan terjadi pada SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Data ini berdasarkan periode Agustus-September 2025.
“Jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya, katanya kalau pesawat itu pada sisi 25 detik. Ada judul novelnya itu? Critical Eleven. Jadi di sini di BGN ini ada critical one month," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
