9 Parpol Nonparlemen Termasuk Perindo Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat
Kamis, 25 September 2025 - 06:22 WIB
loading...
9 parpol nonparlemen termasuk Perindo bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Foto/Muhammad Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengumpulkan sembilan dari 12 partai nonparlemen termasuk Partai Perindo di kediamannya kawasan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025) malam. Dalam pertemuan itu disepakati pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk menyongsong Pemilu 2029 .
Partai yang tergabung dalam Sekber yakni Partai Perindo , PPP, PBB, PKN, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Prima, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan PSI.
"Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Dari 12 partai, 9 partai yang hadir. Yang lain nanti mau nyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," kata OSO seusai pertemuan tertutup kurang lebih 2 jam itu.
Baca Juga: Petinggi Partai Perindo Hadiri Silaturahmi Parpol Nonparlemen di Kediaman OSO
OSO menjelaskan kenapa pembentukan Sekber ini dilakukan sejak awal atau beberapa tahun sebelum Pemilu 2029. "Supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu diubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang nonparlemen," ujarnya.
OSO mengatakan, dalam Pemilu 2024 setidaknya terdapat 17 juta lebih suara rakyat hilang dan tidak terwakili di DPR RI. "Sayang ini suara hilang milik rakyat, di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI," ucapnya.
Menurutnya, 17.304.303 suara rakyat yang hilang karena Parliamentary Threshold (PT) bukan sekadar statistik elektoral, tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi.
Kemudian, tidak terwakilinya 17 juta suara rakyat tersebut di DPR RI bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern. "Jika PT 4% masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman? Secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam prinsip demokrasi tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Waketum Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, perwakilan PBB Fahri Bachmid, dan perwakilan sejumlah partai nonparlemen.
Partai yang tergabung dalam Sekber yakni Partai Perindo , PPP, PBB, PKN, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Prima, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan PSI.
"Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Dari 12 partai, 9 partai yang hadir. Yang lain nanti mau nyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," kata OSO seusai pertemuan tertutup kurang lebih 2 jam itu.
Baca Juga: Petinggi Partai Perindo Hadiri Silaturahmi Parpol Nonparlemen di Kediaman OSO
OSO menjelaskan kenapa pembentukan Sekber ini dilakukan sejak awal atau beberapa tahun sebelum Pemilu 2029. "Supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu diubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang nonparlemen," ujarnya.
OSO mengatakan, dalam Pemilu 2024 setidaknya terdapat 17 juta lebih suara rakyat hilang dan tidak terwakili di DPR RI. "Sayang ini suara hilang milik rakyat, di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI," ucapnya.
Menurutnya, 17.304.303 suara rakyat yang hilang karena Parliamentary Threshold (PT) bukan sekadar statistik elektoral, tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi.
Kemudian, tidak terwakilinya 17 juta suara rakyat tersebut di DPR RI bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern. "Jika PT 4% masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman? Secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam prinsip demokrasi tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Waketum Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, perwakilan PBB Fahri Bachmid, dan perwakilan sejumlah partai nonparlemen.
(zik)
Lihat Juga :
