Kembali ke Panggung Dunia: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB

Puji Hartoyo
Presiden Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara 2014-2017

PRESIDEN Prabowo Subianto akan menghadiri dan berpidato di Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa 23 September 2025. Prabowo menjadi presiden kelima Indonesia yang berpidato secara langsung dalam forum bergengsi tersebut. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dan membanggakan bagi bangsa Indonesia.

Dalam forum itu, rencananya Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga di sesi Debat Umum setelah Presiden Brasil dan Presiden AS. Sidang Umum PBB atau United Nations General Assembly ini sendiri merupakan salah satu perhelatan utama PBB yang menjadi forum musyawarah global dan akan dihadiri oleh anggota PBB yang kini berjumlah 193 negara.

Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah bagi Indonesia, sebab dia melanjutkan jejak para pendahulu bicara di forum itu yang telah menorehkan kontribusi penting bagi arah politik luar negeri Indonesia untuk dunia. Tradisi diplomasi Indonesia di kancah internasional terbilang cukup kuat dan signifikan.

Sebelum perhelatan paling fenomenal dan akbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Indonesia lebih dulu memiliki kontribusi pada forum PBB di tahun 1948–1949. Melalui Prof. Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo memimpin delegasi Indonesia dan menyampaikan memorandum kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS, Robert A. Lovett.

Memorandum itu mengecam agresi militer Belanda yang mengganggu ketertiban dunia dan mencederai legitimasi PBB. Langkah tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang sejak awal berdiri di garis depan perjuangan keadilan internasional.

Tradisi itu dilanjutkan Bung Karno pada 1960 melalui pidato berjudul “To Build the World Anew”. Pidato bersejarah tersebut mengguncang Sidang Umum PBB dengan gagasan besar tentang membangun dunia yang damai dan penuh persaudaraan. Enam dekade kemudian, pidato Bung Karno diakui UNESCO sebagai bagian dari Ingatan Kolektif Dunia, bukti bahwa gagasan Indonesia punya gaung universal.

Kini, Prabowo Subianto mendapat giliran bicara di forum itu. Dengan modal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, posisi strategis di Indo-Pasifik, serta pengalaman panjang diplomasi damai, Indonesia berpotensi menjadi jembatan di tengah perpecahan global.

Harapan Masyarakat Internasional

Pidato Prabowo tentu diharapkana bukan sekedar membaca teks tertulis belaka. Tapi ada gagasan dan misi besar yang tersirat dalam narasi yang disampaikannya. Terlebih Prabowo sejauh ini dikenal sebagai Presiden Indonesia yang cukup argumentatif dan memiliki konsep mendalam saat berpidato dan berdialog diforum internasional.

Dalam beberapa dialog interaktif internasional misalnya seperti forum pegiat dan pengamat militer dunia The International Institute for Strategic Studies (IISS) Defense Forum 2022 di Arab Saudi dan St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Prabowo mendapatkan pujian dari pengamat luar negeri hingga Presiden Vladlimir Putin.

Dalam forum ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memegang teguh filosofi politik luar negeri yang bebas aktif, netral, dan mengedepankan hubungan damai dengan semua pihak. Presiden Prabowo menekankan bahwa prinsip netralitas ini sejalan dengan filosofi kuno yang menjadi warisan peradaban Asia.

Bahkan, dalam forum ini dia mengutip pernyataan Presiden Afrika elatan, Nelson Mandela. “Seribu teman terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak”. Langkah Prabowo ini patut diapresiasi, bukan hanya karena keberaniannya mengambil sikap netral di tengah tekanan berbagai blok kekuatan dunia, tetapi karena ia berhasil menempatkan Indonesia sebagai juru damai yang kredibel dan dihormati.

Sikap nonblok yang dijaga Prabowo bukanlah bentuk pasif atau menghindari tanggung jawab global. Namun sebaliknya, netralitas aktif ini menjadi kekuatan tersendiri. Dalam dunia yang mudah terseret arus “blok-blokan”, keberanian untuk berdiri tegak di tengah sebagai penengah adalah bentuk kemandirian politik luar negeri yang patut dibanggakan.

Lebih dari itu, inspirasi dari sosok Nelson Mandela yang disebut Prabowo dalam wawancara juga mencerminkan pendekatan politik yang inklusif, visioner, dan berjiwa besar. Ini mengedepankan rekonsiliasi daripada dendam, mengutamakan solusi damai ketimbang eskalasi, dan inilah nilai-nilai universal yang justru dibutuhkan dunia saat ini.

Prinsip-prinsip ini tentu tidak hanya baik bagi politik luar negeri, tapi juga memberi arah bagi politik dalam negeri Indonesia. Terlebih di tengah kekhawatiran dunia akan meningkatnya konflik bersenjata dan rivalitas global, suara Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo membawa angin sejuk.

Sebuah pengingat bahwa kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan lewat senjata, tetapi lewat keberanian untuk berdamai dan lewat diplomasi yang berani berdiri di atas semua pihak. Tentu, di podium PBB forum paling bergengsi di dunia nanti, Prabowo diharapkan dapat menyampaikan gagasan dan ide solusi masalah (problem solver) global saat ini.

Ada beberapa kawan dari bekas pimpinan aktivis pergerakan Malaysia; Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Organisasi yang telah mencetak Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan dari Students Islamic Organisation (SIO) India. Dalam dialog tempo hari, mereka menyampaikan harapan besar pada pidato Prabowo diforum PBB membawa semangat kembali nilai-nilai deklarasi KTT Asia Afrika 1955 di Bandung.

Karena dianggapnya beberapa butir isi deklarasinya masih relevan menjadi menifestasi dalam forum PBB yang bakal dihadiri oleh 193 negara anggota. Jika kita tengok, dalam buku sejarah KTT Asia-Afrika 1955 dijelaskan bahwa tujuan gerakan ini adalah untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, mempromosikan solidaritas antarnegara Asia dan Afrika yang baru merdeka, memperjuangkan perdamaian dunia di tengah perang dingin, serta membangun kerja sama dan persahabatan antarbangsa berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. (Wildan S Utama, 2017).

Tegaskan Keamanan Regional dan Global

Dalam isu keamanan, Prabowo harus mengangkat dua dimensi penting yaitu menjaga stabilitas di Asia Tenggara dan mendorong perdamaian di wilayah konflik seperti Palestina-Israel dan negara-negara timur tengah, Rusia-Ukraina, dan Afrika Sub-Sahara. Terkait konflik Israel-Palestina, Prabowo diharapkan kembali mengangkat solusi dua negara (two-state solution) di forum itu.

Sebab Indonesia telah lama menjadi salah satu suara kuat yang membela hak-hak rakyat Palestina. Di tengah kemunduran diplomasi damai dan meningkatnya ketegangan militer di berbagai kawasan, Indonesia dapat memainkan peran sebagai mediator yang netral namun tegas dalam prinsip.

Prabowo juga harus menegaskan pentingnya “keamanan kolektif” di ASEAN dan mendorong penyelesaian konflik yang lebih efektif terutama terkait batas wilayah yang menjadi peyebab konflik. Kehadiran Indonesia sebagai kekuatan moderat di ASEAN memberi keunggulan moral dan historis untuk kembali menjadi jembatan damai, bukan hanya bagi konflik Palestina-Israel, tetapi juga di berbagai wilayah lain seperti Taiwan, Myanmar, Laut China Selatan, Kamboja, dan Thailand.

Diplomasi Ekonomi dan Investasi

Dunia saat ini sedang menghadapi ketimpangan ekonomi global yang kian lebar. Negara-negara selatan (Asia Selatan dan Afrika Selatan), dengan ekonomi tertinggal dan masuk klasifikasi sebagai negara kurang berkembang (Least Developed Countries - LDC).

Dengan permasalahan pendapatan per kapita yang sangat rendah, kerentanan ekonomi dan lingkungan yang tinggi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Setidaknya terdapat 50 negara dikawasan ini yang pendapatan perkapitanya dibawah 3000 us dollar dengan kategori negara menengah-kebawah atau tertinggal. (World Bank, 2024).

Yang selama ini menjadi korban struktur ekonomi global yang timpang, membutuhkan solidaritas dan terobosan kebijakan baru. Melalui PBB, Prabowo diharapkan menjadi pendobrak bagi reformasi sistem ekonomi global. Dunia tidak lagi harus dibingkai dengan sekat-sekat antar blok kekuatan ekonomi yang kaku. Meskipun satu negara dengan yang lainnya dapat memiliki pandangan sistem ekonomi yang berbeda, tetapi inklusivitas dan kolaborasi etap harus terjaga. Tidak boleh ada embargo dengan dasar perbedaan politik semata.

Indonesia berada dalam posisi unik, yaitu sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus anggota G20, Indonesia bisa menjadi katalisator bagi konsolidasi suara negara-negara Selatan dalam memperjuangkan sistem ekonomi global yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Namun, yang tak kalah penting adalah peningkatan kapasitas nasional Indonesia baik dalam bidang pertahanan, teknologi, maupun diplomasi ekonomi. Prabowo memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga semakin matang secara strategis geopolitik ke depan.

Keberhasilan Indonesia dalam memimpin ASEAN, memperkuat kerja sama Indo-Pasifik, hingga menjalin hubungan strategis dengan kekuatan global secara bersamaan seperti Tiongkok, AS dan Rusia adalah modal penting untuk memperluas pengaruh dalam kerangka perdamaian dan Pembangunan global.

Dengan demikian, kehadiran dan pidato Prabowo di forum PBB menjadi titik balik penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan fokus pada ekonomi kawasan dan stabilitas keamanan, Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap memimpin, bukan hanya mengikuti. Di tengah dunia yang makin terpolarisasi, suara Indonesia yang moderat, rasional, dan berorientasi solusi sangat dibutuhkan.

Pada akhirnya, momentum ini bukan hanya tentang diplomasi, melainkan juga warisan kepemimpinan. Dunia mendengar suara Prabowo, masyarakat internasional menanti perubahan nyata dari hasil sidang PBB.