Marak Kasus Keracunan MBG, Qodari: Pemerintah Tidak Buta dan Tuli
Senin, 22 September 2025 - 17:27 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menegaskan pemerintah tidak tone deaf atau menutup mata dan telinga terkait kasus maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menegaskan pemerintah tidak tone deaf atau menutup mata dan telinga terkait kasus maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, data kasus keracunan telat dicatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, alias tone deaf. Mungkin mulai dari yang, mulai dari MBG dulu ya kali ya. Betul, dari MBG. Oke, saya punya data ya yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut BGN, 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September,” kata Qodari di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” sambungnya.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Puan Minta Evaluasi: Jangan Sampai Anak-anak Dirugikan
Pada kesempatan itu, Qodari pun menekankan agar publik tidak mempermasalahkan perbedaan angka antar lembaga. “Nah tolong teman-teman, jangan lihat beda angkanya, teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar K/L ya, setuju ya. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh tiga lembaga, bahkan oleh BGN sendiri,” paparnya.
Menurut Qodari, secara statistik angka kasus tersebut konsisten. “Nah yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa,” jelasnya.
Baca juga: Purbaya Ancam Anggaran MBG Bakal Dipindah ke Bansos, Ini Alasannya
Lebih lanjut, Qodari juga menyampaikan hasil asesmen BPOM bahwa puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat. Penyebab utama di antaranya adalah higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.
“Ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneg kan sudah merespons juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya,” pungkasnya.
“Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, alias tone deaf. Mungkin mulai dari yang, mulai dari MBG dulu ya kali ya. Betul, dari MBG. Oke, saya punya data ya yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut BGN, 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September,” kata Qodari di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” sambungnya.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Puan Minta Evaluasi: Jangan Sampai Anak-anak Dirugikan
Pada kesempatan itu, Qodari pun menekankan agar publik tidak mempermasalahkan perbedaan angka antar lembaga. “Nah tolong teman-teman, jangan lihat beda angkanya, teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar K/L ya, setuju ya. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh tiga lembaga, bahkan oleh BGN sendiri,” paparnya.
Menurut Qodari, secara statistik angka kasus tersebut konsisten. “Nah yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa,” jelasnya.
Baca juga: Purbaya Ancam Anggaran MBG Bakal Dipindah ke Bansos, Ini Alasannya
Lebih lanjut, Qodari juga menyampaikan hasil asesmen BPOM bahwa puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat. Penyebab utama di antaranya adalah higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.
“Ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneg kan sudah merespons juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
