Kegagalan Negara Mengungkap Dalang Kerusuhan di Indonesia

Abdul Haris Fatgehipon
Guru Besar Damai & Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial & Hukum UNJ

DEMONSTRASI akhir Agustus 2025 menyisakan berbagai tanda tanya, apakah demonstrasi yang terjadi adalah suatu yang telah didesain oleh dalang atau spontanitas aksi solidaritas publik sebagai bentuk pelampiasan rasa kekecewaan melihat perilaku dari anggota DPR dan pejabat pemerintah.

Demonstrasi mahasiswa dan massa sipil terjadi di berbagai kota menuntut pembubaran DPR. Demonstrasi pembubaran DPR bisa dipahami, mengingat sikap dari sebagian anggota DPR yang kurang sensitif dengan berbagai permasalahan sosial dan himpitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

Sebagian anggota DPR dan pejabat pemerintah, lebih sibuk memikirkan kepentingan diri, keluarga, kelompok. Perilaku KKN tahun 1998 menjadi agenda utama refomasi saat ini, seakan dilupakan bahkan dinormalkan.

Demonstrasi massa makin meluas setelah meninggalnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (Rantis) 28 Agustus 2025. Bentuk aksi demonstrasi Agustus 2025. Berbeda dengan era Malari 1974 dan Mei 1998. Demonstrasi Agustus 2025 menyerang Markas Kepolisian dan Brimob dengan menggunakan peralatan dan bom molotov. Massa aksi juga melakukan penjarahan terhadap rumah Anggota DPR dan Menteri Keuangan, kejadian seperti ini baru pertama terjadi di Indonesia.

Penjarahan terhadap rumah pribadi anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mendapatkan perhatian media nasional dan asing. Publik mempertanyakan sejauhmana peran dari petugas keamanan kepolisian dan TNI dalam melindungi masyarakat, rumah dari pejabat negara dengan mudah dapat jarah oleh massa.

Aparat keamanan tidak melakukan langkah preventif, langkah standar pengamanan membubarkan massa, menghalau massa dengan memberikan tembakan peringatan. Massa yang datang menjarah umumnya anak di bawah umur, yang tidak menggunakan senjata api, sangat disayangkan pihak keamanan bersifat pasif.

Kita memahami kemarahan massa terhadap prilaku pejabat negara yang tidak sensitif dengan penderitaan masyarakat, tetapi kita tidak membenarkan perilaku anarkis dan tindakan penjarahan yang merupakan tindakan pidana, tidak sesuai dengan nilai luhur yang di miliki oleh bangsa Indonesia yang dikenal sebagai homo religius.

Demonstrasi dan aksi anarkis yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, dan kerugian materi akibatpembakaran fasilitas umum, gedung pemerintah, gedung DPRD Sulsel, Rumah Dinas Wagub Jatim.

Data Resmi dari Komnas HAM mencatat, ada 10 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Korban meninggal berasal dari empat daerah, yakni Jakarta, Makassar, Solo, dan Yogyakarta. Berbagai organisasi nonpemerintah meminta Presiden Prabowo Suabianto membentuk tim pencari fakta agar dapat mengungkap dalang peristiwa Agustus berdarah 2025.

Aksi demonstrasi mahasiswa Agustus 2025 merupakan aksi yang organik muncul dari kekecewaan masyarakat melihat perilaku KKN para penyelenggara negara, tetapi ada yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa dengan melakukan tindakan anarkis.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan bekerja sama dengan TNI, BIN, BAIS untuk mengungkap dalang kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025, yang mengaitkan demonstrasi dan aksi Agustus 2025 dengan tindakan makar dan terorisme memunculkan pertanyaan publik, apa yang telah terjadi dengan pemerintah, apakah aksi massa Agustus 2025 merupakan upaya menghancurkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, yang diawali dengan melakukan tuntutan pembubaran DPR, dan delegitimasi hasil Pemilu 2024.

Aksi Agustus 2025 sempat memunculkan isu darurat militer, apakah ini bertanda militer melihat terjadi konflik dalam pemerintahan sipil di Indonesia, sehingga militer mendapatkan peluang untuk tampil menyelamatkan negara.

Pemecatan Menko Polkam Budi Gunawan dan menggantinya dengan mantan Pangkostrad Djamari Chaniago memperkuat kecurigaan masyarakat, telah terjadi gerakan yang mengancam pemerintahan yang dapat berakibat kejatuhan Presiden Prabowo. Tetapi siapa yang melakukan itu, apakah ada kekuatan oposisi yang bekerja sama dengan aparat keamanan yang memanfaatkan gerakan demonstrasi mahasiswa Agustus 2025. Aksi maker sangat sulit dilakukan oleh kekuatan oposisi tanpa mendapatkan dukungan kekuatan bersenjata.

Kegagalan Mengungkap Dalang

Berbagai peristiwa konflik dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia, antara lain kerusuhan Mei 1998, pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi 1998-1999, kerusuhan Ambon Maluku 1999-2002 selalu menyisahkan misteri tanda tanya siapa dalang dari berbagai peristiwa tersebut.

Selalu muncul silang pendapat di kalangan pengamat, elite politik, militer, tentang siapa dalang peristiwa 1998. Menjelang pemilihan presiden isu dalang kerusuhan Mei 1998 selalu muncul menjadi bola panas, isu dalang kerusuhan Mei 1998, meredup saat mereka mendapatkan kursi kekuasaan di pemerintahan Jenderal TNI (Hor) Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari kedinasan ABRI.

Prabowo diberhentikan melalui Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor : KEP/03/VIII/1998/DKP karena terlibat dalam penculikan aktivis, tetapi bukan sebagai dalang yang menggerakkan kerusuhan Mei 1998.

Dalam peristiwa Mei 1998, 11 anggota Brimob menjadi terdakwa atas penembakan terhadap empat mahasiswa Trisakti, Elang Mulia Lesmana. Tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah siapa yang menjadi dalang dari peristiwa Mei 1998. Kerusuhan Ambon Januari 1999 adalah peristiwa tragedi kemanusiaan yang memakan banyak korban jiwa sekitar 5.000 jiwa dan korban harta benda.

Penyelesaian Konflik Ambon dilakukan dengan mediasi perundingan oleh pemerintah pusat Menko Kesra Jusuf Kalla, Menko Polhukam Susilio Bambang Yudhoyono dan Pemerintah Daerah Gubernur Maluku M Saleh Latuconsina, lewat perjanjian Malino II.

Pihak yang mengikuti perjanjian Malino II menyadari mengetahui konflik yang terjadi di Ambon, bukanlah konflik yang murni dari masyarakat, tetapi konflik yang didalangi oleh kekuatan dari luar Maluku yang berhasil memprovokasi masyarakat sehingga muncul kerusuhan Ambon.

Pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan resmi siapa dalang dari kerusuhan Ambon . Berbagai hasil investigasi dan penelitian akademik yang dilakukan memiliki data yang hampir sama ada keterlibatan dunia internasional, aparat keamanan dalam konflik Ambon.

Dalam kasus pembantaian Dukun Santet, Kepala BIN ZA Maulani dalam ceramah di Masjid Kampus UGM tahun 1999 menyatakan, aksi pembantaian Dukun Santet didesain secara rapi dan dilakukan oleh orang-orang terlatih, bergerak seperti ninja, yang menjadi korban para ustaz, guru ngaji, para ulama. Korban yang meninggal berjumlah 250 orang. Pembantaian terjadi dari bulan Februari 1998 sampai Oktober 1999, teror dimulai dari Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, serta Malang.

Komnas HAM pada tahun 2015 mulai melakukan penyelidikan atas kasus ini, hasil penyelidikan Komnas HAM di tahun 2019 tidak dilanjutkan pemerintah. Di era pemerintahan Jokowi tahun 2023, pemerintah menawarkan penyelesaian pembantaian dukun santet yang tergolong pelanggaran berat dengan pendekatan nonyudisial.

Presiden Joko Widodo/Jokowi sebagai kepala negara meminta maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi, penyelesaian dilakukan secara nonyudisial dengan merehabilitasi dan memulihkan nama baik korban dan keluarganya.

Pemerintah tidak pernah secara resmi mengungkap dalang dari berbagai kerusuhan dan konflik di Indonesia, ini memunculkan sikap skeptis masyarakat, dalang dari kerusuhan Agustus 2025 tidak akan pernah terungkap. Aparat keamanan hanya akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kriminalitas di lapangan, dalangnya tetap akan menjadi misteri sejarah.

Masyarakat Indonesia gampang melupakan suatu pertiswa yang terjadi, sebab banyak peristiwa baru di Indonesia yang akan menjadi perhatian publik. Peristiwa Kerusuhan Agustus 2025 akan menguap dengan sendirinya.