Keputusan Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet untuk Jawab Tuntutan Rakyat
Minggu, 21 September 2025 - 21:35 WIB
loading...
Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle merupakan upaya menjawab tuntutan rakyat. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dinilai sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat. Karenanya, orang-orang yang ditunjuk menduduki jabatan menteri harus menunjukkan kinerja terbaiknya.
Pengamat Kebijakan Publik John N Palinggi menilai perombakan kabinet tersebut merupakan respons Presiden Prabowo terhadap tuntutan masyarakat.
“Para menteri diharapkan melakukan kerja-kerja terbaik, merubah yang tidak sempurna menjadi sempurna. Muaranya supaya masyarakat merasa dilayani dan diperhatikan. Ini yang dituntut masyarakat. Siapa pun menteri atau pembantu presiden yang terpilih dituntut untuk kerja dengan baik, jujur, mampu menutup kebocoran uang dan mampu melakukan efisiensi,” katanya, Minggu (21/9/2025).
Baca juga: Daftar Lengkap Menteri hingga Wamen yang Diangkat dan Diberhentikan
Menurut John, reshuffle sebagai upaya Presiden dalam menata pemerintahan untuk hasil nyata ke arah yang lebih baik dan itu akan terus akan dilakukan. Terkait dengan pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, John menilai sebagai keputusan itu wajar.
Menurut John, pemetaan utang-utang pemerintah, dan adanya isu lonjakan utang negara dari Rp8.100 triliun menjadi Rp10.236 triliun dalam waktu singkat sebagai tantangan awal bagi Menkeu baru Purbaya.
“Pertimbangannya pasti banyak sisi. Kalau ada yang bilang Pak Purbaya kurang pengalaman internasional, tidak apa-apa, nanti menyesuaikan. Yang penting Menkeu Purbaya mampu menata efisiensi keuangan negara, memetakan jumlah utang, surat berharga, dan penyertaan modal BUMN, serta memastikan semua data transparan,” ujarnya.
Baca juga: Gibran Tak Ada di Pelantikan Menteri dan Wamen, Istana: Sedang di Luar Kota
Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) juga berharap kebijakan pemerintah mengguyur dana Rp20 triliun ke bank-bank plat merah nihil dari upaya penyimpangan.
"Jangan sampai uang Rp200 triliun itu membiayai proyek-proyek tertentu yang sudah lama bersinggungan dengan Menkeu sebelumnya. Semoga tidak ada kebocoran," harapnya
Terkait dengan polemik perombakan Menteri, John meminta semua pihak untuk menghormati kewenangan presiden tersebut. Ketua Assosiasi Mediator Indonesia ini mengatakan, reshuffle adalah hal biasa yang dilakukan Presiden untuk penyempurnaan.
“Itu hak prerogatif Presiden yang tak dapat diintervensi siapa pun. Saya yakin Pak Prabowo melakukan itu dengan pertimbangan matang untuk penyempurnaan dari yang belum sempurna,” ucapnya
Reshuffel terjadi karena adanya evaluasi kinerja pembantu presiden dan adanya hal yang dirasa kurang atau tidak pas. “Adanya Menteri yang dicopot. Pindah tugas jabatan menteri hingga sosok pengganti yang dipilih pastilah lewat pertimbangan matang Presiden Prabowo,” katanya.
John juga mengingatkan agar para menteri memiliki komunikasi yang baik. "Jangan sampai menteri itu susah ditemui, Presiden saja gampang ditemui,” ucapnya.
Pengamat Kebijakan Publik John N Palinggi menilai perombakan kabinet tersebut merupakan respons Presiden Prabowo terhadap tuntutan masyarakat.
“Para menteri diharapkan melakukan kerja-kerja terbaik, merubah yang tidak sempurna menjadi sempurna. Muaranya supaya masyarakat merasa dilayani dan diperhatikan. Ini yang dituntut masyarakat. Siapa pun menteri atau pembantu presiden yang terpilih dituntut untuk kerja dengan baik, jujur, mampu menutup kebocoran uang dan mampu melakukan efisiensi,” katanya, Minggu (21/9/2025).
Baca juga: Daftar Lengkap Menteri hingga Wamen yang Diangkat dan Diberhentikan
Menurut John, reshuffle sebagai upaya Presiden dalam menata pemerintahan untuk hasil nyata ke arah yang lebih baik dan itu akan terus akan dilakukan. Terkait dengan pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, John menilai sebagai keputusan itu wajar.
Menurut John, pemetaan utang-utang pemerintah, dan adanya isu lonjakan utang negara dari Rp8.100 triliun menjadi Rp10.236 triliun dalam waktu singkat sebagai tantangan awal bagi Menkeu baru Purbaya.
“Pertimbangannya pasti banyak sisi. Kalau ada yang bilang Pak Purbaya kurang pengalaman internasional, tidak apa-apa, nanti menyesuaikan. Yang penting Menkeu Purbaya mampu menata efisiensi keuangan negara, memetakan jumlah utang, surat berharga, dan penyertaan modal BUMN, serta memastikan semua data transparan,” ujarnya.
Baca juga: Gibran Tak Ada di Pelantikan Menteri dan Wamen, Istana: Sedang di Luar Kota
Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) juga berharap kebijakan pemerintah mengguyur dana Rp20 triliun ke bank-bank plat merah nihil dari upaya penyimpangan.
"Jangan sampai uang Rp200 triliun itu membiayai proyek-proyek tertentu yang sudah lama bersinggungan dengan Menkeu sebelumnya. Semoga tidak ada kebocoran," harapnya
Terkait dengan polemik perombakan Menteri, John meminta semua pihak untuk menghormati kewenangan presiden tersebut. Ketua Assosiasi Mediator Indonesia ini mengatakan, reshuffle adalah hal biasa yang dilakukan Presiden untuk penyempurnaan.
“Itu hak prerogatif Presiden yang tak dapat diintervensi siapa pun. Saya yakin Pak Prabowo melakukan itu dengan pertimbangan matang untuk penyempurnaan dari yang belum sempurna,” ucapnya
Reshuffel terjadi karena adanya evaluasi kinerja pembantu presiden dan adanya hal yang dirasa kurang atau tidak pas. “Adanya Menteri yang dicopot. Pindah tugas jabatan menteri hingga sosok pengganti yang dipilih pastilah lewat pertimbangan matang Presiden Prabowo,” katanya.
John juga mengingatkan agar para menteri memiliki komunikasi yang baik. "Jangan sampai menteri itu susah ditemui, Presiden saja gampang ditemui,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
