Perpres IKN, Selamat Ginting: Keputusan Simalakama Politik Prabowo Hadapi Bobroknya Warisan Jokowi
Minggu, 21 September 2025 - 12:48 WIB
loading...
A
A
A
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Perpres tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025. Selamat Ginting menilai kebijakan tersebut bukan hanya kelanjutan dari proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo, tetapi juga memiliki potensi implikasi politik jangka panjang, termasuk soal pertanggungjawaban atas kelanjutan proyek dan dinamika koalisi antara Presiden Prabowo dan keluarga Jokowi.
“Jika pembangunan IKN tidak rampung tepat waktu atau bahkan mangkrak, maka yang akan paling dulu disorot adalah Presiden Jokowi sebagai penggagas utama proyek ini,” ujar Selamat Ginting, dosen tetap FISIP UNAS ini.
Dia berpendapat, proyek senilai ratusan triliun ini telah menjadi simbol bobroknya warisan mantan Presiden Jokowi, sehingga proyek itu akan sangat menentukan posisi Jokowi dalam sejarah politik nasional. IKN digagas sejak 2019 dan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi pada periode kedua.
Namun, hingga akhir masa jabatannya, sebagian infrastruktur inti di IKN masih dalam tahap pembangunan. Di tengah dinamika ini, Selamat Ginting mempertanyakan masa depan koalisi antara Prabowo dan keluarga Jokowi.
Perpres tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025. Selamat Ginting menilai kebijakan tersebut bukan hanya kelanjutan dari proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo, tetapi juga memiliki potensi implikasi politik jangka panjang, termasuk soal pertanggungjawaban atas kelanjutan proyek dan dinamika koalisi antara Presiden Prabowo dan keluarga Jokowi.
“Jika pembangunan IKN tidak rampung tepat waktu atau bahkan mangkrak, maka yang akan paling dulu disorot adalah Presiden Jokowi sebagai penggagas utama proyek ini,” ujar Selamat Ginting, dosen tetap FISIP UNAS ini.
Dia berpendapat, proyek senilai ratusan triliun ini telah menjadi simbol bobroknya warisan mantan Presiden Jokowi, sehingga proyek itu akan sangat menentukan posisi Jokowi dalam sejarah politik nasional. IKN digagas sejak 2019 dan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi pada periode kedua.
Namun, hingga akhir masa jabatannya, sebagian infrastruktur inti di IKN masih dalam tahap pembangunan. Di tengah dinamika ini, Selamat Ginting mempertanyakan masa depan koalisi antara Prabowo dan keluarga Jokowi.
Lihat Juga :
