PDIP dan PKS Didorong Jadi Oposisi Kritisi Kebijakan Pemerintah

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) didorong menjadi oposisi untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dengan eksekutif dinilai harus dihidupkan.

“Harus efektif, harus fungsional. Kita tidak boleh berasumsi bahwa semua kebijakan eksekutif itu bagus semua,” kata peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro dalam podcast To The Point Aja! di YouTube SindoNews dikutip pada Minggu (21/9/2025).

“Kalau bagus semua, lah kalau pas jelek merugikan negara bangsa, merugikan rakyat, siapa yang harus melakukan koreksi? Nah, DPR diadakan untuk melakukan fungsi pengawasan secara konstruktif kepada eksekutif,” kata wanita yang akrab disapa Wiwiek itu.

Baca juga: PDIP Pecat Wahyudin Moridu Buntut Viral Video Mau Rampok Uang Negara



Dia menjelaskan, sistem presidensial Indonesia ini akan kuat ketika menghadirkan checks and balances. “Tentu harus dibenahi dulu fraksi yang ada di DPR. Idealnya ada dua fraksi saja. Jadi fraksi untuk pendukung pemerintah yang paralel dan yang oposisi,” ujarnya.

“Dalam bahasa demokrasi kosakata itu memang sudah tepat. Tidak bisa penyeimbang apa gitu ya, oposisi gitu ya. Artinya di luar pemerintah. Kerjanya apa? Untuk memberikan masukan secara kritis,” tambahnya.

Baca juga: PKS Ingatkan Pejabat Publik Teladani Akhlak Nabi dan Semangat KH Hasyim Asyari

Dia mengingatkan bahwa Indonesia karena tabu dengan pengawasan, maka pengawasannya menjadi amburadul. “Negara ini paling lemah pengawasannya. Maka korupsi menjadi bencana. DPR itu tidak boleh eksekutif heavy dan juga tidak boleh yang legislatif heavy, ya harus setara, balance, berimbang. Ini yang kita harapkan memang penguatan sistem presidensial di Indonesia diikuti oleh berjalannya berfungsinya efektifnya,” imbuhnya.

Dia menambahkan, fungsi dan mekanisme checks and balances itu harus saling imbang, saling kontrol antara DPR dan pemerintah. “Itu butuh political majority ya, kematangan politik yang betul-betul memadai gitu ya dari partai-partai itu,” jelasnya.

Baca juga: Jazuli Ingatkan Kader PKS Jangan Ada yang Merasa Masih Oposisi

Dia mengatakan, masyarakat tidak mau dibohongi lagi. “Dan menginginkan ada checks and balances. Kita harapkan memang PDI Perjuangan itu dan partai lain ini PKS kan juga enggak ada menterinya di sana (Kabinet Merah Putih, red) kan sama dengan PDI Perjuangan. Itu bagus kalau menjadi katakan yang memberikan kritisi kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga ada yang mengawasi dan mengendalikan gitu dan ada yang mengakomodasi aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Dia melanjutkan, jika tidak partisipatif maka pada akhirnya masyarakat menganggap DPR dengan pemerintah kongkalikong. “Bahasanya kan begitu,” pungkasnya.

Baca juga: Tegaskan PDIP Bukan Oposisi atau Koalisi, Megawati: Kita Partai Ideologis, Berdiri di Atas Kebenaran

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak menjadi oposisi. PDIP juga tak ambil posisi sebagai partai koalisi pemerintahan.

Demikian diungkapkan Megawati saat berpidato di acara penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025). “Karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," katanya.

PDIP merupakan partai ideologis dan berpihak pada rakyat. PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintah. "Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.

Sementara itu, Jazuli Juwaini saat masih menjabat Ketua Fraksi DPR Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan PKS sudah total mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Atas dasar itu, ia meminta pada semua anggota legislator dari PKS tidak lagi merasa masih menjadi oposisi.

"Kami sadar sesadar-sadarnya 10 tahun yang lalu kita oposisi sekarang kita sudah koalisi. Karena itu tidak ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi, jangan sampai kita mengatakan kita berkoalisi tapi rasa oposisi," kata Jazuli saat memberikan sambutan di acara Bimbingan Teknis anggota Fraksi PKS seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Kendati sudah gabung dengan pemerintah, Jazuli mengatakan, konsep saling menasihati masih terus dilakukan pihaknya. Bahkan, kata dia, beberapa waktu belakangan ini, sejumlah elite PKS bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto termasuk juga dengan pimpinan DPR.