Wakil Ketua Komisi XII DPR Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan BBM
Jum'at, 19 September 2025 - 11:54 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan meminta Kementerian ESDM lakukan mitigasi distribusi guna mencegah kelangkaan BBM. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta melakukan mitigasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu penting untuk mencegah kelangkaan BBM di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Jmum (SPBU) milik Pertamina maupun swasta.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan mengatakan, stabilitas distribusi energi merupakan salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah. Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat,” tegasnya, Jumat (19/9/2025).
Baca juga: Stok BBM Makin Menipis, Karyawan SPBU Shell Dibayangi Ancaman PHK
Putri menekankan perlunya kebijakan yang berkeadilan antara SPBU Pertamina dan swasta. “Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar lima persen. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat. Maka, setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan pelaku usaha dan pekerjanya,” ucapnya.
Fraksi PAN, kata Putri, mendukung setiap kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional, namun mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
Baca juga: SPBU Swasta Kehabisan Stok, KSP Kaji Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina
“Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga public trust terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi,”katanya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan mengatakan, stabilitas distribusi energi merupakan salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah. Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat,” tegasnya, Jumat (19/9/2025).
Baca juga: Stok BBM Makin Menipis, Karyawan SPBU Shell Dibayangi Ancaman PHK
Putri menekankan perlunya kebijakan yang berkeadilan antara SPBU Pertamina dan swasta. “Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar lima persen. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat. Maka, setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan pelaku usaha dan pekerjanya,” ucapnya.
Fraksi PAN, kata Putri, mendukung setiap kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional, namun mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
Baca juga: SPBU Swasta Kehabisan Stok, KSP Kaji Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina
“Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga public trust terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi,”katanya.
(cip)
Lihat Juga :
