Kolaborasi Pemimpin Birokrasi dan Regulasi Kuat Kunci Sukses Program MBG
Senin, 15 September 2025 - 08:48 WIB
loading...
LAN menyebut kombinasi antara kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif dan regulasi yang kuat kunci sukses Program MBG/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan pentingnya kombinasi antara kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif dan regulasi yang kuat untuk memastikan keberhasilan program-program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Kepala LAN Muhammad Taufiq saat Dalam pelepasan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII yang diselenggarakan di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran.
Dalam kesempatan, Taufiq menekankan pemimpin birokrasi harus mampu memecahkan sekat antarinstansi atau ego sektoral dan menjadi motor kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Di era VUCA, pemimpin birokrasi dituntut untuk adaptif dan visioner, mampu menghubungkan rasionalitas teknokratik dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan birokrasi benar-benar berdampak,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Baca juga: Pentingnya Keamanan Pangan sebagai Fondasi Utama Keberhasilan MBG
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menyampaikan kepemimpinan yang kuat lahir dari proses nyata, bukan sekadar teori. Pemimpin birokrasi, menurutnya, harus menjadi inisiator lintas sektor yang mampu menjaga arah perubahan.
Sementara itu, dalam Seminar Nasional dan Policy Brief Proper Expo yang diselenggarakan di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, peserta PKN I Angkatan LXII merekomendasikan agar Program MBG segera memiliki payung hukum Undang-Undang.
Rekomendasi ini lahir dari temuan di lapangan: kasus keracunan makanan, kesenjangan mutu gizi antar wilayah, lemahnya koordinasi, distribusi yang terlambat, hingga terbatasnya pelibatan UMKM lokal. Dengan regulasi yang kuat, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat bersinergi dalam pelaksanaan MBG secara efektif.
Baca juga: Kebutuhan MBG Setiap Harinya: Beras 6 Ribu Ton, Daging dan Sayur Capai 9.000 Ton per Hari
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik rekomendasi tersebut. “Ini adalah wujud nyata sinergi dan kontribusi peserta PKN LAN untuk memperkuat program strategis pemerintah,” ungkapnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmen Bapanas untuk mendukung MBG melalui penguatan rantai pasok pangan, sertifikasi vendor, edukasi keamanan pangan, hingga digitalisasi pelaporan. LAN menekankan bahwa regulasi yang kuat harus berjalan seiring dengan kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif. Tanpa payung hukum, program MBG berpotensi menghadapi hambatan dalam implementasi.
Sebaliknya, tanpa pemimpin yang visioner dan integritas tinggi, regulasi pun tidak akan optimal dijalankan. “ASN harus berani menjadi agen perubahan, memastikan kebijakan hadir untuk rakyat, dan membangun jejaring kolaboratif yang berkelanjutan,” tegas Kepala LAN.
Sebagai informasi, melalui PKN dan berbagai program pengembangan kompetensi, LAN berkomitmen menyiapkan pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berdampak. Sinergi kepemimpinan dan regulasi yang kokoh diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Hal itu diungkapkan Kepala LAN Muhammad Taufiq saat Dalam pelepasan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII yang diselenggarakan di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran.
Dalam kesempatan, Taufiq menekankan pemimpin birokrasi harus mampu memecahkan sekat antarinstansi atau ego sektoral dan menjadi motor kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Di era VUCA, pemimpin birokrasi dituntut untuk adaptif dan visioner, mampu menghubungkan rasionalitas teknokratik dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan birokrasi benar-benar berdampak,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Baca juga: Pentingnya Keamanan Pangan sebagai Fondasi Utama Keberhasilan MBG
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menyampaikan kepemimpinan yang kuat lahir dari proses nyata, bukan sekadar teori. Pemimpin birokrasi, menurutnya, harus menjadi inisiator lintas sektor yang mampu menjaga arah perubahan.
Sementara itu, dalam Seminar Nasional dan Policy Brief Proper Expo yang diselenggarakan di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, peserta PKN I Angkatan LXII merekomendasikan agar Program MBG segera memiliki payung hukum Undang-Undang.
Rekomendasi ini lahir dari temuan di lapangan: kasus keracunan makanan, kesenjangan mutu gizi antar wilayah, lemahnya koordinasi, distribusi yang terlambat, hingga terbatasnya pelibatan UMKM lokal. Dengan regulasi yang kuat, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat bersinergi dalam pelaksanaan MBG secara efektif.
Baca juga: Kebutuhan MBG Setiap Harinya: Beras 6 Ribu Ton, Daging dan Sayur Capai 9.000 Ton per Hari
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik rekomendasi tersebut. “Ini adalah wujud nyata sinergi dan kontribusi peserta PKN LAN untuk memperkuat program strategis pemerintah,” ungkapnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmen Bapanas untuk mendukung MBG melalui penguatan rantai pasok pangan, sertifikasi vendor, edukasi keamanan pangan, hingga digitalisasi pelaporan. LAN menekankan bahwa regulasi yang kuat harus berjalan seiring dengan kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif. Tanpa payung hukum, program MBG berpotensi menghadapi hambatan dalam implementasi.
Sebaliknya, tanpa pemimpin yang visioner dan integritas tinggi, regulasi pun tidak akan optimal dijalankan. “ASN harus berani menjadi agen perubahan, memastikan kebijakan hadir untuk rakyat, dan membangun jejaring kolaboratif yang berkelanjutan,” tegas Kepala LAN.
Sebagai informasi, melalui PKN dan berbagai program pengembangan kompetensi, LAN berkomitmen menyiapkan pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berdampak. Sinergi kepemimpinan dan regulasi yang kokoh diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
(cip)
Lihat Juga :
