Pesan DPR ke Pemerintah: Jangan Sampai Sekolah Garuda Hanya Jadi Simbol
Sabtu, 13 September 2025 - 20:02 WIB
loading...
Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah untuk benar-benar menjamin aspek inklusifitas pada Sekolah Garuda yang akan segera beroperasi pada 2026. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah untuk benar-benar menjamin aspek inklusifitas pada Sekolah Garuda yang akan segera beroperasi pada 2026. Menurutnya, sekolah tersebut harus terbuka untuk semua kalangan tanpa terkecuali.
"Jangan sampai Sekolah Garuda hanya menjadi simbol saja. Pemerintah wajib memastikan akses pendidikan di sekolah ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu," kata Habib di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Legislator PKB itu mendorong pemerintah memberikan jaminan pembiayaan agar siswa tidak terbebani. Pendidikan, kata dia, seharusnya menjadi hak dasar warga negara yang tidak boleh dikomersialisasi secara berlebihan.
Baca juga: 4 Provinsi Jadi Prioritas Pembangunan Sekolah Garuda, Beroperasi 2026
"Siapa pun yang menjadi siswa Sekolah Garuda harus mendapat kepastian biaya pendidikan yang terjangkau, bahkan sebisa mungkin ditanggung negara. Jangan sampai sekolah ini justru menjadi beban bagi orang tua," ujarnya.
Kendati demikian, Habib juga menekankan pentingnya menjaga kualitas. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kuantitas atau fasilitas, melainkan juga pada kualitas guru, kurikulum, serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Jika inklusifitas dan biaya pendidikan sudah dijamin, maka langkah berikutnya adalah memastikan kualitas. Kita tidak ingin Sekolah Garuda hanya ramai di awal, tetapi gagal membentuk generasi unggul," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.
"Jangan sampai Sekolah Garuda hanya menjadi simbol saja. Pemerintah wajib memastikan akses pendidikan di sekolah ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu," kata Habib di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Legislator PKB itu mendorong pemerintah memberikan jaminan pembiayaan agar siswa tidak terbebani. Pendidikan, kata dia, seharusnya menjadi hak dasar warga negara yang tidak boleh dikomersialisasi secara berlebihan.
Baca juga: 4 Provinsi Jadi Prioritas Pembangunan Sekolah Garuda, Beroperasi 2026
"Siapa pun yang menjadi siswa Sekolah Garuda harus mendapat kepastian biaya pendidikan yang terjangkau, bahkan sebisa mungkin ditanggung negara. Jangan sampai sekolah ini justru menjadi beban bagi orang tua," ujarnya.
Kendati demikian, Habib juga menekankan pentingnya menjaga kualitas. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kuantitas atau fasilitas, melainkan juga pada kualitas guru, kurikulum, serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Jika inklusifitas dan biaya pendidikan sudah dijamin, maka langkah berikutnya adalah memastikan kualitas. Kita tidak ingin Sekolah Garuda hanya ramai di awal, tetapi gagal membentuk generasi unggul," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.
(rca)
Lihat Juga :
