Pembentukan Komite Reformasi Polri Harus Libatkan Publik
Sabtu, 13 September 2025 - 08:24 WIB
loading...
A
A
A
Aminullah menambahkan, setiap rekomendasi Reformasi Polri harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan independen. "Reformasi tanpa kontrol masyarakat sejatinya hanya ilusi. Rakyat berhak mengetahui dan mengawal setiap langkah," ujarnya.
Selain kritik keras, Aminullah juga menilai tuduhan bahwa institusi Kepolisian menjadi dalang di balik demo anarkis pada 25 - 31 Agustus 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
Baca juga: Hasil Dialog Prabowo dengan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa: Tegaskan Supremasi Sipil hingga Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
"Polri bukan penggerak aksi anarkis atau dalang kerusuhan. Mereka bekerja profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tuduhan sebaliknya tidak berdasar dan merugikan institusi. Polri ini milik negara, milik rakyat yang harus di jaga bersama sama institusinya oleh semua elemen bangsa," tegasnya.
Aminullah mengapresiasi langkah Polri dalam menangani demonstrasi di berbagai kota se-Indonesia. Pendekatan humanis namun tegas berhasil menjaga ketertiban sambil menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi.
Selain kritik keras, Aminullah juga menilai tuduhan bahwa institusi Kepolisian menjadi dalang di balik demo anarkis pada 25 - 31 Agustus 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
Baca juga: Hasil Dialog Prabowo dengan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa: Tegaskan Supremasi Sipil hingga Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
"Polri bukan penggerak aksi anarkis atau dalang kerusuhan. Mereka bekerja profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tuduhan sebaliknya tidak berdasar dan merugikan institusi. Polri ini milik negara, milik rakyat yang harus di jaga bersama sama institusinya oleh semua elemen bangsa," tegasnya.
Aminullah mengapresiasi langkah Polri dalam menangani demonstrasi di berbagai kota se-Indonesia. Pendekatan humanis namun tegas berhasil menjaga ketertiban sambil menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi.
Lihat Juga :
