JK Ungkap Penyebab Konflik Aceh: Ketidakadilan Ekonomi
Kamis, 11 September 2025 - 16:16 WIB
loading...
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam RDPU bersama Baleg DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (11/9/2025). Foto/Tangkapan layar YouTube Baleg DPR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penyebab konflik di Provinsi Aceh bukanlah disebabkan persoalan syariat, melainkan ketimpangan ekonomi. Hal ini ironis mengingat Aceh merupakan provinsi terkaya.
Hal itu diungkapkan JK dalam RDPU bersama Baleg DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (11/9/2025). Mulanya, JK mengaku telah mempelajari mayoritas konflik besar di Indonesia itu diakibatkan karena adanya ketidakadilan.
"Mulai dari DI/TII karena merasa tidak masuk dalam struktur walaupun sudah berjuang, kemudian PRRI Permesta merasa bahwa pembangunan di daerah kurang dibanding dengan pusat, nah ini pandangan mereka," tutur JK.
Baca Juga: Puskod FH dan IKA UKI Luncurkan Buku Tentang Resolusi Konflik Aceh
Kata JK, konflik Poso diakibatkan karena ketidakadilan politik. Sementara Aceh, kata JK, merupakan provinsi terkaya sumber daya alam (SDA) di Indonesia, baik gas alam maupun minyak.
"Tapi apa yang diperoleh masyarakat Aceh? Kecil dibandingkan kekayaan yang ada, tidak besar. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara," ungkap JK.
Kendati demikian, JK mengatakan, persoalan yang memantik konflik Aceh merupakan adanya ketidakadilan ekonomi, bukan syariat. "Intinya, banyak orang katakan masalah syariat, tidak. Di MoU (Helsinki) kata syariat tidak ada. Karena itu bukan masalahnya dibanding dengan kondisi yang ada. Masalahnya karena ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat," kata JK.
Padahal, kata JK, gas dihasilkan luar biasa di Aceh pada waktu itu. Malah orang Aceh tidak banyak bekerja, banyak datang dari luar. "Jadi itu kemudian yang kita golkan ialah bagaimana perdamaian itu kita lakukan dan menciptakan keadilan masyarakat sehingga tumbuh kepercayaan kembali," ujarnya.
Hal itu diungkapkan JK dalam RDPU bersama Baleg DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (11/9/2025). Mulanya, JK mengaku telah mempelajari mayoritas konflik besar di Indonesia itu diakibatkan karena adanya ketidakadilan.
"Mulai dari DI/TII karena merasa tidak masuk dalam struktur walaupun sudah berjuang, kemudian PRRI Permesta merasa bahwa pembangunan di daerah kurang dibanding dengan pusat, nah ini pandangan mereka," tutur JK.
Baca Juga: Puskod FH dan IKA UKI Luncurkan Buku Tentang Resolusi Konflik Aceh
Kata JK, konflik Poso diakibatkan karena ketidakadilan politik. Sementara Aceh, kata JK, merupakan provinsi terkaya sumber daya alam (SDA) di Indonesia, baik gas alam maupun minyak.
"Tapi apa yang diperoleh masyarakat Aceh? Kecil dibandingkan kekayaan yang ada, tidak besar. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara," ungkap JK.
Kendati demikian, JK mengatakan, persoalan yang memantik konflik Aceh merupakan adanya ketidakadilan ekonomi, bukan syariat. "Intinya, banyak orang katakan masalah syariat, tidak. Di MoU (Helsinki) kata syariat tidak ada. Karena itu bukan masalahnya dibanding dengan kondisi yang ada. Masalahnya karena ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat," kata JK.
Padahal, kata JK, gas dihasilkan luar biasa di Aceh pada waktu itu. Malah orang Aceh tidak banyak bekerja, banyak datang dari luar. "Jadi itu kemudian yang kita golkan ialah bagaimana perdamaian itu kita lakukan dan menciptakan keadilan masyarakat sehingga tumbuh kepercayaan kembali," ujarnya.
(zik)
Lihat Juga :
