UNESCO Sahkan Green Card Geopark Toba, Anggota DPR Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Berdasarkan Zonasi
Kamis, 11 September 2025 - 09:14 WIB
loading...
Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu menyambut positif kembalinya status green card (kartu hijau) untuk Geopark Caldera Toba. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu menyambut positif kembalinya status green card (kartu hijau) untuk Geopark Caldera Toba . Keputusan ditetapkan berdasarkan hasil sidang The UNESCO Global Geoparks Council.
“Kartu hijau menandakan perpanjangan status Geopark Global UNESCO selama empat tahun, sedangkan kartu kuning membatasi perpanjangan hingga dua tahun, sehingga memberikan waktu bagi geopark untuk menindaklanjuti rekomendasi Dewan,” demikian tertulis dalam laman unesco.org.
Global Geopark Caldera Toba tergabung bersama 43 geopark yang direvalidasi. Termasuk di antaranya Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu dan Geopark Rinjani-Lombok.
Baca juga: Geopark Toba Kembali Green Card, Masyarakat Harus Dapat Lebih Banyak Manfaat
Kembalinya status green card Geopark Caldera Toba harus dijaga bersama-sama, termasuk pelestarian dan pemanfaatan untuk ilmu pengetahuan dan peningkatan ekonomi.
“Ini adalah buah manis dari perjuangan semua stakeholder. Setelah ini, tata kelola Geopark Toba harus lebih baik dan terasa manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Bane di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Politikus PDIP itu kembali menyerukan pentingnya penetapan zonasi tata kelola kawasan Danau Toba seperti zona wisata kekhususan (edukasi-penelitian) maupun zonasi wisata massal. “Tujuannya agar keanekaragaman hayati kawasan Danau Toba tetap terjaga namun tetap mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
“Masyarakat juga harus diajak dan disiapkan untuk terlibat dalam pelestarian dan pengembangan kawasan Danau Toba,” sambungnya.
Keputusan kembalinya status green card untuk Toba Caldera dicapai dalam sidang UNESCO Global Geopark di Chile pada 5-6 September 2025. Dalam sidang tersebut, tim evaluator yang melakukan asesmen langsung di kawasan Geopark Caldera Toba, Prof Dr Jose Rotrigues Brilha dari Protugal dan Prof Dr Jeon Young Mun dari Korea Selatan menyampaikan laporannya.
Berdasarkan laporan tim asesmen, tata kelola Geopark Caldera Toba sudah memenuhi rekomendasi UNESCO Global Geopark. Setelah kembali mendapat green card, Geopark Caldera Toba akan direvalidasi lagi pada empat tahun ke depan.
Revalidasi dilakukan untuk menjaga kualitas Geopark Global UNESCO. Kartu hijau menandakan perpanjangan status Geopark Global UNESCO selama empat tahun. Sedangkan, kartu kuning membatasi perpanjangan hingga dua tahun, sehingga memberikan waktu bagi geopark untuk menindaklanjuti rekomendasi UNESCO.
Bane menyampaikan, dirinya akan melihat langsung untuk memastikan rekomendasi UNESCO benar dijalankan di seluruh geosite yang ditetapkan. Pengelola Geopark dan Kementerian Pariwisata harus memastikan hadirnya manfaat ekonomi sekaligus keberlangsungan ekosistem di kawasan Danau Toba.
“Temuan lapangan saya sebagai anggota DPR, Geosite Desa Meat Balige, Geosite Haranggaol Simalungun, Geosite di Tipang Humbang Hasundutan belum memenuhi syarat yang ditetapkan UNESCO,” ungkap Bane.
“Saya tetap apresiasi green card yang sudah diberi, tapi kami di Fraksi PDI perjuangan menginginkan lebih dari sekadar sertifikat, tapi harus ada keberlangsungan ekosistem sekaligus manfaat untuk rakyat yang tinggal di kawasan Danau Toba,” pungkasnya.
“Kartu hijau menandakan perpanjangan status Geopark Global UNESCO selama empat tahun, sedangkan kartu kuning membatasi perpanjangan hingga dua tahun, sehingga memberikan waktu bagi geopark untuk menindaklanjuti rekomendasi Dewan,” demikian tertulis dalam laman unesco.org.
Global Geopark Caldera Toba tergabung bersama 43 geopark yang direvalidasi. Termasuk di antaranya Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu dan Geopark Rinjani-Lombok.
Baca juga: Geopark Toba Kembali Green Card, Masyarakat Harus Dapat Lebih Banyak Manfaat
Kembalinya status green card Geopark Caldera Toba harus dijaga bersama-sama, termasuk pelestarian dan pemanfaatan untuk ilmu pengetahuan dan peningkatan ekonomi.
“Ini adalah buah manis dari perjuangan semua stakeholder. Setelah ini, tata kelola Geopark Toba harus lebih baik dan terasa manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Bane di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Politikus PDIP itu kembali menyerukan pentingnya penetapan zonasi tata kelola kawasan Danau Toba seperti zona wisata kekhususan (edukasi-penelitian) maupun zonasi wisata massal. “Tujuannya agar keanekaragaman hayati kawasan Danau Toba tetap terjaga namun tetap mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
“Masyarakat juga harus diajak dan disiapkan untuk terlibat dalam pelestarian dan pengembangan kawasan Danau Toba,” sambungnya.
Keputusan kembalinya status green card untuk Toba Caldera dicapai dalam sidang UNESCO Global Geopark di Chile pada 5-6 September 2025. Dalam sidang tersebut, tim evaluator yang melakukan asesmen langsung di kawasan Geopark Caldera Toba, Prof Dr Jose Rotrigues Brilha dari Protugal dan Prof Dr Jeon Young Mun dari Korea Selatan menyampaikan laporannya.
Berdasarkan laporan tim asesmen, tata kelola Geopark Caldera Toba sudah memenuhi rekomendasi UNESCO Global Geopark. Setelah kembali mendapat green card, Geopark Caldera Toba akan direvalidasi lagi pada empat tahun ke depan.
Revalidasi dilakukan untuk menjaga kualitas Geopark Global UNESCO. Kartu hijau menandakan perpanjangan status Geopark Global UNESCO selama empat tahun. Sedangkan, kartu kuning membatasi perpanjangan hingga dua tahun, sehingga memberikan waktu bagi geopark untuk menindaklanjuti rekomendasi UNESCO.
Bane menyampaikan, dirinya akan melihat langsung untuk memastikan rekomendasi UNESCO benar dijalankan di seluruh geosite yang ditetapkan. Pengelola Geopark dan Kementerian Pariwisata harus memastikan hadirnya manfaat ekonomi sekaligus keberlangsungan ekosistem di kawasan Danau Toba.
“Temuan lapangan saya sebagai anggota DPR, Geosite Desa Meat Balige, Geosite Haranggaol Simalungun, Geosite di Tipang Humbang Hasundutan belum memenuhi syarat yang ditetapkan UNESCO,” ungkap Bane.
“Saya tetap apresiasi green card yang sudah diberi, tapi kami di Fraksi PDI perjuangan menginginkan lebih dari sekadar sertifikat, tapi harus ada keberlangsungan ekosistem sekaligus manfaat untuk rakyat yang tinggal di kawasan Danau Toba,” pungkasnya.
(jon)
Lihat Juga :
