Dialog di Istana Negara, Dema PTKIN Desak Dilakukannya Reformasi Menyeluruh
Sabtu, 06 September 2025 - 10:50 WIB
loading...
Aliansi DEMA PTKIN bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan menghadiri undangan dialog di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ( PTKIN ) bersama sejumlah organisasi mahasiswa menghadiri undangan dialog di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam. Rombongan mahasiswa diterima Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
Dalam pertemuan itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Muhammad Syahrus Sobirin menegaskan, perlunya reformasi menyeluruh yang menyentuh akar persoalan bangsa. “Reformasi sejati harus menyeluruh dan berorientasi pada perubahan struktural,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/9/2025). Baca juga: Mahasiswa Demo DPR: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat
Ia menambahkan, perubahan yang diupayakan perlu nyata, berkelanjutan, dan mencakup pembenahan aspek politik, keadilan ekonomi, penguatan supremasi sipil, serta pendidikan demokratis. “Jika hanya berhenti pada status quo, itu akan menimbulkan krisis yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Sobirin juga menyampaikan tuntutan konkret dalam dialog tersebut. “Kami mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) dan masyarakat adat, serta pengalihan tunjangan DPR untuk kesejahteraan guru dan para pekerja,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Muhammad Syahrus Sobirin menegaskan, perlunya reformasi menyeluruh yang menyentuh akar persoalan bangsa. “Reformasi sejati harus menyeluruh dan berorientasi pada perubahan struktural,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/9/2025). Baca juga: Mahasiswa Demo DPR: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat
Ia menambahkan, perubahan yang diupayakan perlu nyata, berkelanjutan, dan mencakup pembenahan aspek politik, keadilan ekonomi, penguatan supremasi sipil, serta pendidikan demokratis. “Jika hanya berhenti pada status quo, itu akan menimbulkan krisis yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Sobirin juga menyampaikan tuntutan konkret dalam dialog tersebut. “Kami mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) dan masyarakat adat, serta pengalihan tunjangan DPR untuk kesejahteraan guru dan para pekerja,” tegasnya.
(poe)
Lihat Juga :
