DPR Minta MKD Koordinasi dengan Mahkamah Parpol soal Nasib Sahroni, Nafa Urbach, Adies Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio
Jum'at, 05 September 2025 - 23:12 WIB
loading...
Lima anggota DPR dinonaktifkan oleh partai politiknya buntut pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan publik hingga berujung amuk massa. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR telah menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota dewan oleh masing-masing partai politik. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
"Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud," ujar Dasco.
Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah mengirim surat ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk menghentikan gaji dan fasilitas tunjangan bagi wakil rakyat yang telah dinonaktifkan. Hal itu dungkapkan oleh Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam.
Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
"Ya kita nggak nyebutkan 5 ya, bisa jadi bertambah nanti ya," kata Nazaruddin saat dihubungi, Rabu (3/9/2025).
Legislator PAN ini mengungkapkan, pihaknya akan mendalami bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan. "Pokoknya bagi anggota yang sudah dinonaktifkan di partai. Kita akan melakukan pendalaman-pendalaman lagi siapa lagi yang bakal kita panggil," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah anggota DPR dinonaktifkan partai politiknya setelah demo ricuh terjadi di berbagai daerah. Mereka adalah Ahmad Sahroni (Nasdem), Nafa Urbach (Nasdem), Adies Kadir (Golkar), Uya Kuya (PAN), dan Eko Patrio (PAN).
"Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud," ujar Dasco.
Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah mengirim surat ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk menghentikan gaji dan fasilitas tunjangan bagi wakil rakyat yang telah dinonaktifkan. Hal itu dungkapkan oleh Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam.
Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
"Ya kita nggak nyebutkan 5 ya, bisa jadi bertambah nanti ya," kata Nazaruddin saat dihubungi, Rabu (3/9/2025).
Legislator PAN ini mengungkapkan, pihaknya akan mendalami bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan. "Pokoknya bagi anggota yang sudah dinonaktifkan di partai. Kita akan melakukan pendalaman-pendalaman lagi siapa lagi yang bakal kita panggil," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah anggota DPR dinonaktifkan partai politiknya setelah demo ricuh terjadi di berbagai daerah. Mereka adalah Ahmad Sahroni (Nasdem), Nafa Urbach (Nasdem), Adies Kadir (Golkar), Uya Kuya (PAN), dan Eko Patrio (PAN).
(rca)
Lihat Juga :
