Nadiem Tersangka, Kejagung Diyakini Sudah Pegang Bukti Cukup
Jum'at, 05 September 2025 - 17:39 WIB
loading...
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (NAM) keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (4/9/2025). Foto/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) diyakini sudah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup dalam menetapkan Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar meyakini penetapan tersangka Nadiem tersebut bukanlah pengalihan isu.
Fickar menuturkan, ketika jaksa sudah berani menetapkan NAM sebagai tersangka, berarti mereka sudah memiliki minimal dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan dan pembuktian perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor) NAM. “Karena itu harus dibuktikan di pengadilan bahwa NAM merasa tidak mendapatkan dan tidak menikmati apa yang dituduhkan harus dibuktikan di pengadilan,” kata dia, Jumat (5/9/2025).
Pengadilan bakal menjadi arena untuk pembuktian. Jika memang didasarkan alat bukti yang kuat namun NAM tidak bersalah, maka putusan pengadilan akan melepasnya. “Kejagung dan pihak NAM akan saling membuktikan,” kata Fickar.
Baca juga: Nadiem Tersangka, JPPI: Pendidikan Harus Dibersihkan dari Gurita Korupsi
Disinggung tentang kekhawatiran kasus ini akan memunculkan fenomena pejabat publik tidak akan berani mengambil kebijakan strategis, Fickar mengatakan bahwa hal itu tergantung pada niat untuk melaksanakan program kemaslahatan publik. “Jika tidak punya interest apa-apa, mengapa harus takut,” imbuhnya.
Dirinya pun menekankan pencegahan. Hal ini bisa dilakukan melalui transparansi atau keterbukaan semua infirmasi proyek yang akan digarap. Dengan begitu, kata dia, semua masyarakat mengetahui dan bisa mengawasinya.
“Dengan begitu oknum atau orang-orang yang berniat melakukan tipikor akan berpikir dua kali untuk melakukannya,” ucapnya.
Walaupun, diakuinya bahwa korupsi di birokrasi sudah sistemik, sehingga perbaikan atau pencegahannya juga harus sistemik, yang salah satunya itu transparansi.
Fickar menuturkan, ketika jaksa sudah berani menetapkan NAM sebagai tersangka, berarti mereka sudah memiliki minimal dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan dan pembuktian perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor) NAM. “Karena itu harus dibuktikan di pengadilan bahwa NAM merasa tidak mendapatkan dan tidak menikmati apa yang dituduhkan harus dibuktikan di pengadilan,” kata dia, Jumat (5/9/2025).
Pengadilan bakal menjadi arena untuk pembuktian. Jika memang didasarkan alat bukti yang kuat namun NAM tidak bersalah, maka putusan pengadilan akan melepasnya. “Kejagung dan pihak NAM akan saling membuktikan,” kata Fickar.
Baca juga: Nadiem Tersangka, JPPI: Pendidikan Harus Dibersihkan dari Gurita Korupsi
Disinggung tentang kekhawatiran kasus ini akan memunculkan fenomena pejabat publik tidak akan berani mengambil kebijakan strategis, Fickar mengatakan bahwa hal itu tergantung pada niat untuk melaksanakan program kemaslahatan publik. “Jika tidak punya interest apa-apa, mengapa harus takut,” imbuhnya.
Dirinya pun menekankan pencegahan. Hal ini bisa dilakukan melalui transparansi atau keterbukaan semua infirmasi proyek yang akan digarap. Dengan begitu, kata dia, semua masyarakat mengetahui dan bisa mengawasinya.
“Dengan begitu oknum atau orang-orang yang berniat melakukan tipikor akan berpikir dua kali untuk melakukannya,” ucapnya.
Walaupun, diakuinya bahwa korupsi di birokrasi sudah sistemik, sehingga perbaikan atau pencegahannya juga harus sistemik, yang salah satunya itu transparansi.
(rca)
Lihat Juga :
