Pemerintah Komitmen Bahas RUU Perampasan Aset dan Reformasi Politik
Jum'at, 05 September 2025 - 10:12 WIB
loading...
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan serius menindaklanjuti sejumlah poin yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya komitmen pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Foto: Biro Setpres
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan serius menindaklanjuti sejumlah poin yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya komitmen pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset . Hal ini menyikapi aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.
Yusril mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mendorong DPR agar segera membahas RUU tersebut. “Kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip, Jumat (5/9/2025).
Baca juga: Kumpulkan Seluruh Fraksi, Puan: Saya Pimpin Reformasi DPR
RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah pernah diajukan pada era Presiden Joko Widodo/Jokowi. Pemerintah siap kembali membahasnya, tergantung siapa yang nantinya ditunjuk Presiden untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.
Selain itu, Yusril juga menyinggung agenda reformasi politik, khususnya perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas (threshold) dalam sistem pemilu.
“Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis, yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua,” ujar Yusril.
Dia menilai sistem yang berlaku saat ini telah menutup peluang banyak figur potensial, sementara parlemen diisi oleh tokoh-tokoh populer yang belum tentu memiliki kapasitas memadai.
“Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, sehingga diisi oleh para selebriti, artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini. Pemerintah menyadari hal itu,” katanya.
Yusril mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mendorong DPR agar segera membahas RUU tersebut. “Kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip, Jumat (5/9/2025).
Baca juga: Kumpulkan Seluruh Fraksi, Puan: Saya Pimpin Reformasi DPR
RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah pernah diajukan pada era Presiden Joko Widodo/Jokowi. Pemerintah siap kembali membahasnya, tergantung siapa yang nantinya ditunjuk Presiden untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.
Selain itu, Yusril juga menyinggung agenda reformasi politik, khususnya perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas (threshold) dalam sistem pemilu.
“Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis, yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua,” ujar Yusril.
Dia menilai sistem yang berlaku saat ini telah menutup peluang banyak figur potensial, sementara parlemen diisi oleh tokoh-tokoh populer yang belum tentu memiliki kapasitas memadai.
“Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, sehingga diisi oleh para selebriti, artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini. Pemerintah menyadari hal itu,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
